Sabtu, 21 November 2026

            

Berita

Bumil dan Anak Baru Lahir Tak Dipelihara oleh Negara: Karhutla

Penanganan karhutla harus mencakup mitigasi dampak terhadap kelompok rentan.

Sabtu, 21 November 2026
Seorang ibu mendampingi anaknya mendapatkan bantuan oksigen di Kubu Raya saat karhutla 2026. Sumber: Victor Fidelis Sentosa/Trend Asia
Seorang ibu mendampingi anaknya mendapatkan bantuan oksigen di Kubu Raya saat karhutla 2026. Sumber: Victor Fidelis Sentosa/Trend Asia

BETAHITA.ID - Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk membenahi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk memprioritaskan perlindungan masyarakat serta kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak. 

Kebakaran terjadi di banyak wilayah sepanjang 2026, dengan total area terbakar mencapai 1,1 juta hektare (Mapbiomas Fire) dan 1,9 juta hektare (Nusantara Atlas). Meskipun kebakaran di sejumlah wilayah telah mereda karena memasuki musim hujan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, karhutla masih terus memberangus wilayah seperti Papua Selatan. 

Rizky Pontiviana Akbari, Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Kalimantan Barat mengatakan, asap akibat karhutla berdampak langsung pada kelompok rentan seperti balita dan ibu menyusui. Saat puncak karhutla di Kalbar Agustus-September lalu, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) melonjak hingga 1.337 kasus per hari. 

“Namun ibu hamil (bumil), ibu menyusui, dan bayi baru lahir belum ditetapkan sebagai kelompok rentan dan masih luput dari protokol prioritas bencana. Tanpa ruang aman bebas asap dan panduan laktasi darurat, ibu dan bayi dipaksa menanggung risiko kesehatan berlapis,” ujar Rizky, Jumat, 20 November 2026. 

Rizky mengatakan, bayi baru lahir dan anak kecil sangat rentan karena memiliki ritme pernapasan lebih cepat, saluran napas lebih kecil, dan sistem kekebalan yang belum matang. 

Di sisi lain, asap akibat karhutla juga berdampak pada ibu menyusui. Paparan asap—yang meningkatkan risiko iritasi mata dan saluran pernapasan, batuk, sesak napas, serta kambuhnya asma—membuat mereka menghadapi dilema berat dalam menyeimbangkan upaya melindungi bayi, menjaga kelangsungan pemberian ASI, serta mengelola stres, kelelahan, dan kondisi akibat harus berpindah tempat selama bencana asap. 

Sebuah studi baru-baru ini mengungkap, hingga Oktober 2026, total kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla di Indonesia mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun. Kerugian ekonomi murni dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi menyentuh 2,69% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. 

Studi yang sama juga memproyeksikan 17,4 juta jiwa di 12 provinsi berisiko atau mengalami gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dengan beban biaya kesehatan mencapai Rp19,20 triliun (kasus terdiagnosis) sampai Rp224,65 triliun (termasuk kasus bergejala). Tak hanya itu, polusi asap karhutla telah merenggut 1.700 nyawa bulan Agustus 2026 saja. 

Dokter dan peneliti kesehatan Celline Wijaya mengatakan, pemerintah sebenarnya bisa mempersiapkan mitigasi terhadap dampak kesehatan akibat karhutla karena terjadi berulang setiap tahunnya. 

"Karhutla dan asapnya datang hampir setiap tahun, jadi dampak kesehatannya bisa diperkirakan dan seharusnya bisa disiapkan jauh sebelum musim asap,” ujar Celline. 

“Pemerintah sudah menunjukkan bisa memprioritaskan stunting dengan program dan anggaran tersendiri. Hal yang sama bisa dilakukan untuk melindungi kesehatan warga di daerah rawan karhutla, dengan anggaran yang terlindungi dan otomatis aktif begitu kualitas udara memburuk, sehingga kita tidak hanya bergantung pada penanganan darurat,” ujarnya.  

Koordinator Advocacy and Outreach Yayasan Cerah Dzatmiati Sari mengatakan, asuransi seperti BPJS dan keringanan dana bagi yang terdampak karhutla tidak cukup lantaran sifatnya pascabencana. 

Dzatmiati mengatakan, pemerintah harus mengubah pendekatan dari sekadar penanganan darurat pascabencana menjadi sistem pencegahan dan perlindungan dini yang menjamin hak warga atas udara bersih, terutama bagi ibu menyusui, bayi, dan pekerja rentan. 

“Mitigasi jauh lebih murah daripada menghamburkan uang ke proyek yang terus menggerus hutan, meningkatkan emisi, dan mengotori udara. Anggaran seharusnya dipakai untuk mencegah bencana agar negara tidak terus menambal dampaknya,” kata Dzatmiati. 

“Selama anggaran, subsidi, dan insentif masih mengalir ke sektor ekstraktif dan pembiayaan kepada batu bara, kebijakan perlindungan kepada ekologi dan sosial akan hanya menambal dampak setelah kerusakan terjadi. Karena itu, transisi energi yang adil perlu juga menjadi bagian dari agenda perlindungan sosial transformatif,” ujarnya.