Opini
Yang Perlu Direlokasi Bukan Badaknya
Yang mengancam kelestarian alam adalah egoisme sebagian manusia, mengapa justru satwa rawan punah yang harus dipindahkan?
Kamis, 19 November 2026

KEGADUHAN publik di media sosial yang timbul akibat pernyataan Hashim Djojohadikusumo tentang badak jawa di Ujung Kulon mestinya bermuara pada satu hal: kesadaran bahwa yang justru harus direlokasi bukanlah badak yang dilindungi itu, melainkan pengusaha-cum-politikus yang hanya mementingkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa peduli pada kerusakan yang diakibatkannya terhadap alam dan manusia.
Tentu, itu bukan usulan relokasi dalam pengertian harfiah. Tapi memang ada ironi yang sulit diabaikan ketika manusia yang aktivitas ekonominya menjadi ancaman bagi kelestarian alam justru tampil sebagai pihak yang hendak menyelamatkan satwa liar dengan memindahkannya dari habitat asli. Bukankah kesannya seolah-olah alamlah yang harus terus menyesuaikan diri dengan kepentingan manusia, bukan sebaliknya?
Hashim, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, mengemukakan gagasan memindahkan sebagian badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, dalam brifing pers di Antalya, Turki, pekan lalu. Alasannya terdengar masuk akal: seluruh populasi badak jawa kini terkonsentrasi di Ujung Kulon, kawasan yang riskan terhadap gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Logikanya, kalau bencana besar terjadi, spesies ini bisa musnah sekaligus.
Masalahnya, gagasan itu belum tentu masuk akal secara ekologis. Apalagi ketika ia menyangkut satwa yang jumlahnya sangat sedikit dan tak punya kesempatan kedua jika eksperimen konservasi gagal.
Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) saat ini diperkirakan berjumlah kurang dari 50 ekor. Dulu persebarannya mencakup wilayah yang jauh lebih luas, dari India hingga Asia Tenggara, termasuk hampir seluruh Pulau Jawa. Perburuan, terutama untuk mengambil culanya, secara perlahan menghabisi populasi mereka. Badak jawa di Vietnam dinyatakan punah pada 2011 setelah individu terakhir ditemukan mati akibat perburuan.
Di Indonesia, Ujung Kulon menjadi benteng terakhirnya. Kawasan ini bukan tiba-tiba dipilih sebagai rumah badak jawa. Sejarah pelindungannya sudah berlangsung bahkan sejak zaman kolonial. Setelah diperkenalkan kepada dunia ilmiah oleh ahli botani Jerman, Franz Wilhelm Junghuhn, pada 1846, kawasan ini semakin dikenal karena kekayaan alamnya. Letusan Krakatau pada 1883 memang menghancurkan sebagian besar ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Tapi alam Ujung Kulon berangsur pulih.
Pada 1921, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan sebagai kawasan suaka alam. Enam belas tahun kemudian, statusnya ditingkatkan menjadi suaka margasatwa. Pelindungan itu bukan tanpa alasan: kawasan ini menyediakan habitat yang memungkinkan berbagai satwa liar, termasuk badak jawa, bertahan hidup.
Dengan kata lain, Ujung Kulon bukan saja alamat tempat badak jawa kebetulan ditemukan. Ia merupakan ekosistem yang selama puluhan tahun telah menjadi rumah bagi spesies itu. Menganggapnya sebagai lokasi yang bisa begitu saja diganti dengan kawasan lain sama seperti menganggap seseorang bisa dipindahkan ke rumah baru hanya karena rumah lamanya berisiko terkena gempa, tanpa terlebih dulu memastikan apakah rumah baru itu layak dihuni.
Lalu, bagaimana dengan Alas Purwo? Kawasan di ujung timur Jawa ini memang memiliki kekayaan biodiversitas dan status taman nasional. Namun, status taman nasional tak otomatis menjadikannya habitat yang cocok bagi semua satwa.
Badak jawa membutuhkan kombinasi kondisi ekologis yang spesifik: hutan hujan dataran rendah, vegetasi semak dan perdu sebagai sumber pakan, ketersediaan air sepanjang tahun, kubangan lumpur, serta ruang jelajah yang cukup dan minim gangguan manusia.
Alas Purwo memiliki karakter ekosistem yang berbeda, dengan hutan musim, kawasan savana, mangrove, dan bentang pesisir. Keberadaan hutan dan satwa liar di sana belum membuktikan kemampuannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan ekologis badak jawa. Ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, hingga potensi konflik dengan aktivitas manusia harus diperiksa secara menyeluruh. Pemerintah sendiri mengakui kelayakan Alas Purwo masih membutuhkan kajian ilmiah.
Memindahkan badak bukan seperti memindahkan hewan ternak dari satu kandang ke kandang lain. Ada risiko stres, penyakit, kegagalan adaptasi, hingga kematian. Apalagi badak jawa merupakan satwa soliter dengan karakter reproduksi yang lambat. Kehilangan beberapa individu saja bisa menjadi pukulan serius bagi kelangsungan populasinya.
Ancaman bencana di Ujung Kulon tentu tak boleh dianggap remeh. Justru karena seluruh populasi badak jawa terkonsentrasi di sana, kebutuhan membangun populasi kedua di luar habitat sekarang merupakan agenda konservasi yang patut dipertimbangkan. Meski demikian, hal itu harus dilakukan melalui kajian ilmiah, bukan sekadar gagasan yang begitu saja dilemparkan dalam sebuah forum internasional, apalagi dengan iming-iming pendanaan dan investasi.
Yang lebih mendesak adalah memastikan habitat yang ada terlindungi, memperkuat pengawasan dari perburuan, memulihkan ekosistem, serta mengembangkan strategi mitigasi bencana. Membangun populasi kedua juga tak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pelindungan terhadap rumah yang selama ini menopang kelangsungan hidup mereka.
Dalam hal itulah persoalannya menjadi lebih luas ketimbang sekadar nasib badak jawa. Kita hidup dalam sistem ekonomi yang memungkinkan segelintir orang mengumpulkan keuntungan dari eksploitasi alam, sementara biaya kerusakannya ditanggung masyarakat luas. Hutan dibuka, tambang dikeruk, ekosistem dihancurkan, dan masyarakat yang hidupnya bergantung pada alam harus menanggung banjir, longsor, kekeringan, serta kehilangan sumber penghidupan.
Orang-orang seperti Hashim, dan banyak pengusaha lain yang memiliki akses terhadap kekuasaan, tentu tidak menghadapi persoalan yang sama dengan badak jawa. Mereka tak terikat pada satu habitat. Mereka bisa berpindah tempat, mengalihkan investasi, mengganti bisnis, bahkan mencari peluang keuntungan baru di tempat lain. Mereka bukan spesies langka yang terancam punah. Yang langka justru kesediaan sebagian dari mereka untuk mengakui bahwa kegiatan ekonomi harus tunduk pada batas-batas ekologis.
Karena itu, persoalan sesungguhnya bukan semata-mata bagaimana menyelamatkan badak dari ancaman bencana alam. Kita juga perlu menyelamatkan alam dan manusia dari sistem ekonomi yang terus-menerus menciptakan bencana. Jangan sampai konservasi hanya menjadi urusan memindahkan satwa, sementara kekuasaan dan kepentingan bisnis yang merusak habitatnya tetap tak tersentuh.
Jadi, kalau memang harus ada relokasi, mulai saja dari yang paling masuk akal: jauhkan para perusak alam dari kekuasaan dan ruang-ruang pengambilan keputusan yang memungkinkan mereka terus merusak. Badak jawa sudah kehilangan hampir seluruh rumahnya. Jangan sampai segelintir manusia yang telah membuat bumi semakin tak layak dihuni justru merasa berhak menentukan di mana satwa-satwa itu boleh hidup.




