Kamis, 19 November 2026

            

Berita

Eksploitasi Tanah Papua Dibawa ke Mimbar COP31

Walhi Papua memaparkan proyek strategis nasional yang membabat hutan di Papua Selatan. Pemerintah berdalih menghentikan deforestasi untuk pangan.

Kamis, 19 November 2026
Pembukaan lahan untuk Proyek Optimalisasi Lahan di Desa Gurinda Jaya, Distrik Jagebob, Merauke, pada Januari 2026. Sumber: Mighty Earth/Yusuf Wahil
Pembukaan lahan untuk Proyek Optimalisasi Lahan di Desa Gurinda Jaya, Distrik Jagebob, Merauke, pada Januari 2026. Sumber: Mighty Earth/Yusuf Wahil

BETAHITA.ID - Berada di salah satu mimbar masyarakat sipil di ANFAŞ Antalya Expo Center, Antalya, Turki, Maikel Primus Peuki berbicara tentang meluasnya eksploitasi hutan di tanah Papua. Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua itu membilang pembabatan hutan yang berlangsung untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Sentra Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Papua Selatan.

“Kerusakan itu disebabkan pembukaan skala besar perusahaan sawit, perkebunan tebu dan itu bagian dari program PSN di tanah Papua,” kata Maikel saat berbicara di salah satu acara di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya pada Rabu, 11 November 2026.

Meski tidak merinci tentang proyek eksploitasi yang dijalankan pemerintah, Maikel memaparkan dampak kerusakan di Kampung Urumb, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Di sana, masyarakat pesisir menghadapi abrasi dan kehilangan ruang hidup akibat pembabatan hutan mangrove. Di saat yang sama, hamparan hutan alam juga dibabat di sebagian wilayah lain di Merauke.

“Investasi datang dengan janji pertumbuhan, tapi yang tinggal adalah deforestasi, seperti abrasi pesisir yang terjadi di Merauke,” kata Maikel. Lokasi yang dimaksud Maikel sebetulnya masuk ke dalam program Cetak Sawah Rakyat (CSR), bagiaan dari KSPEAN untuk rencana swasembada pangan.

Persoalan semakin pelik ketika fenomena El Niño menghantam sebagian besar wilayah Papua Selatan. Ketika proyek-proyek itu sedang berlangsung, kata dia, pembakarran hutan dan lahan (karhutla) semakin meluas. Diperkirakan ratusan ribu hektare hutan dibabat dan dibakar di sepanjang tahun ini.

Terpisah, peneliti data dan spasial Yayasan Auriga Nusantara, Andhika Younastya, mengafirmasi ucapan Maikel. Alumnus Ilmu Kehutanan Universitas Tadulako itu menemukan luasan kebakaran di tanah Papua mencapai 744.105 hektare sepanjang Januari-Oktober 2026. “Dari jumlah itu, mayoritas karhutla berlangsung di Papua Selatan yang mencapai 640.720 hektare,” kata dia pada Rabu, 18 November 2026.

Bila dibedah, penyumbang asap terbesar rupanya berasal dari Merauke. Hal itu yang menempatkannya sebagai kabupaten penyumbang api terbesar di periode karhutla tahun ini. Adapun total kebakaran secara nasional mencapai 3,3 juta hektare yang berlangsung sejak Januari-Oktober 2026. Diperkirakan kebakaran masih terus bertambah seiring dengan berlanjutnya El Nino hingga akhir tahun.

Kondisi ini yang membuat Maikel menuntut pemerintah untuk menghentikan eksploitasi hutan di Papua. Dia meminta agar pemerintah mencabut izin yang merampas ruang hidup masyarakat adat, berlakukan moratorium pembabatan hutan untuk perkebunan maupun PSN swasembada, serta akui hak masyarakat adat. Maikel mengemasnya dengan jargon: West Papua is not empty land. West Papua is not for sale!

Ketika Maikel berbusa-busa soal penghentian deforestasi di tanahnya, pada hari yang sama, pemerintah Indonesia sedang berkomitmen untuk mendanai proyek Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Pemerintah berjanji akan menggelontorkan anggaran Rp 16 triliun untuk mendukung penyelamatan ekosistem hutan dunia.

“Namun, di balik gemuruh tepuk tangan panggung diplomasi internasional di Turki dan Brasil, tersimpan sebuah paradoks tajam yang tidak bisa diabaikan oleh publik di dalam negeri,” tulis Yayasan Madani Berkelanjutan dalam keterangannya pada Minggu, 15 November 2026. Menurut mereka, ekspansi perkebunan dan proyek-proyek pemerintah sedang berjalan membabat hutan dengan dalih pembangunan nasional.

Pengembangan lumbung pangan dan sejumlah rencana PSN telah menggerus jutaan hektare hutan alam dan lahan gambut yang kaya karbon. Pemetaan yang mereka lakukan, luas hutan alam yang ada di dalam PSN untuk cadangan pangan dan energi mencapai 8,78 juta hektare. Luasan hutan rimba itu berpotensi lenyap untuk proyek pemerintah.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan justru hutan yang akan jadi fondasi pembangunan nasional. Pemerintah sudah mengambil komitmen untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi pada 2030. “Bagi Indonesia, melindungi hutan berarti melindungi rakyat, ketahanan air dan pangan, serta ketahanan nasional kita,” ujar Hashim pada Rabu, 11 November lalu.

Hashim juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memperluas kegiatan pertanian di kawasan hutan, utamanya area hutan primer. Komitmen ini juga dituangkan Indonesia ke dalam target emisi nol bersih pada 2060. Di dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), Indonesia bakal mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan pangan.