Rabu, 18 November 2026

            

Berita

Bawa Seribuan Orang ke COP31, Apa yang Ditawarkan Indonesia?

Pemerintah menawarkan sejumlah komitmen, salah satunya 30 proyek karbon pada COP31. Dinilai tak efektif memangkas emisi gas rumah kaca.

Rabu, 18 November 2026
Greenpeace membentangkan spanduk kritik aksi iklim pada COP31 di Antalya, Turki, pada November 2026. Dok. Greenpeace.
Greenpeace membentangkan spanduk kritik aksi iklim pada COP31 di Antalya, Turki, pada November 2026. Dok. Greenpeace.

BETAHITA.ID - Indonesia menjadi negara terbanyak di Asia Tenggara (ASEAN) yang mengirimkan delegasi ke Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada 9 hingga 20 November 2026. Jumlahnya mencapai 978 delegasi: terdiri dari 185 orang perwakilan pemerintah dan 793 peserta tambahan.

Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dalam mengirimkan delegasi. Di urutan kedua terdapat Malaysia sebanyak 434 orang, Singapura 339 orang, Thailand 191 orang, dan Kamboja 119 orang. Selain itu juga ada Vietnam 107 orang, Filipina 105 orang, Timor Leste 71 orang, Laos 31 orang, dan Brunei Darussalam 11 orang. Hanya Myanmar yang tidak tercatat mengirimkan delegasi.

Merujuk laporan CarbonBrief, media massa berbasis iklim di Inggris, merinci bahwa delegasi Indonesia masuk kategori terbesar kelima di dunia. Di urutan pertama, utusan terbesar berasal dari Turki yang mencapai 2.950 orang, disusul Brasil 1.994 jiwa, Nigeria 1.506 orang, dan Cina 1.021 jiwa. Catatan tersebut berbasis daftar yang dirilis oleh Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC).

Adapun total keseluruhan peserta COP31 yang terdaftar mencapai 92.934 jiwa—catatan terbesar sepanjang sejarah perhelatan konferensi. Daftar peserta tersebut terbagi ke dalam perwakilan negara, kelompok pengamat, termasuk media massa. Pengamat meliputi lembaga Bank Dunia, Badan Energi Atom Internasional, dan organisasi masyarakat sipil.

Adapun delegasi dari Indonesia terbagi ke dalam beberapa kelompok. Di antaranya perwakilan pemerintah yang dipimpin Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, bersama sejumlah pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan lainnya.

Di dalamnya juga terdapat kelompok usaha seperti Arsari Group, korporasi raksasa yang dimiliki oleh Hashim. Selain itu, terdapat PT Pertamina (Persero) yang memboyong angan-angan membangun bisnis rendah karbon. Salah satunya yakni rancangan memproduksi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Pemerintah juga memboyong PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Inhutani I, PT Unilever Indonesia Tbk, Agincourt Resources, Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas, PT Freeport Indonesia, Harita Nickel, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Beberapa korporasi di antaranya sempat menjadi sorotan karena industri mereka tidak sekadar memicu emisi, melainkan konflik sosial di tingkat tapak.

Dengan memboyong sejumlah pihak sebanyak itu, pemerintah sebetulnya menawarkan beberapa aksi dan adaptasi ke dalam COP31. Beberapa di antaranya yakni komitmen melindungi gambut yang sempat terbakar, menyerahkan peta jalan dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), hingga komitmen nol deforestasi dalam Forest and Climate Leader’s Parnership (FCLP).

Hashim Djojohadikusumo bahkan berkomitmen melindungi badak jawa melalui strategi translokasi dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. “Kalau ada tsunami, akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” kata Hashim di Turki pada Kamis, 12 November 2026.

Selain urusan satwa, pemerintah juga menawarkan pembiayaan atas 30 proyek karbon kepada investor global. Dari jumlah itu, dua proyek disebut telah tersertifikasi, delapan proyek dalam proses sertifikasi, dan 20 sisanya dalam tahap pengembangan. "Mari terhubung, berkolaborasi, dan mempercepat aksi untuk mewujudkan integritas tinggi dan dampak nyata," kata Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat pada Rabu, 11 November lalu.

Jumhur menerangkan bahwa Indonesia sebelumnya memiliki pengalaman untuk mengembangkan proyek karbon. Dari puluhan proyek yang sempat ditawarkan pada COP30 di Brasil, sudah ada 12 proyek yang menarik bagi investor dengan potensi penyimpanan karbon sebesar 2,75 juta ton setara karbon dioksida (CO2e). Dari jumlah tersebut, lima proyek masuk tahap transaksi atau pengikatan komitmen, tiga proyek proses sertifikasi, dan dua proyek sisanya telah memperoleh sertifikasi.

Pemerintah juga berhasil membangun kerja sama perdagangan karbon sebesar 12 juta ton CO2e dari Norwegia. Belakangan, Indonesia juga sedang membangun kerja sama melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM) bareng Pemerintah Jepang. Mekanisme ini berbasis otorisasi atau penghitungan penyesuaian terkait (corresponding adjustment)—pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditransfer dari negara tuan rumah ke Jepang.

Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Agung Budiono, menyatakan bahwa pemerintah seharusnya mengkaji ulang mekanisme pasar karbon. Menurut dia, sumber daya karrbon tak lagi relevan dijadikan andalan untuk mengatasi krisis iklim di tanah air. “Cara paling jitu dan efektif memangkas emisi melalui sektor energi adalah melalui pengembangan energi terbarukan,” kata Agung.

Pemerintah memang menyodorkan rancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt pada 2029. Pada saat yang sama, industri nikel yang bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive masih digaungkan. Padahal, PLTU captive bukanlah prroyek bersih dan operasionalnya kerap menimbulkan masalah ekologi.

Yayasan Indonesia Cerah mencatat bahwa PLTU captive yang memasok listrik ke pabrik dan kawasan industri telah mencapai 19,3 gigawatt. Diperkirakan bisa melampaui 31 gigawatt dalam waktu dekat. Bila tidak diredam, menurut Agung, ekspansi pembangkit berbasis batu bara itu bakal mengunci industri untuk tergantung pada batu bara, sekalipun kapasitas energi terbarukan sedang ditambah pemerintah.