Berita
Badak Jawa Hilang, Tambang Akankah Terbilang
Translokasi badak tidak boleh justru memindahkan persoalan dari satu kawasan ke kawasan lain atau menciptakan ancaman ekologis baru.
Rabu, 18 November 2026

BETAHITA.ID - Gelombang penolakan wacana pemindahan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, terus berdatangan. Pemindahan satwa endemik yang populasinya sangat terancam punah ini dinilai berpotensi menciptakan ancaman baru bagi keberlangsungan hidupnya.
Walhi menganggap kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak dapat serta-merta dijadikan pembenaran untuk memindahkan badak jawa dari Ujung Kulon. Terlebih, menurut Walhi, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa habitat badak jawa di Ujung Kulon sudah tidak layak lagi untuk mendukung keberlangsungan hidup populasinya. Di tengah wacana tersebut, Walhi justru melihat adanya sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri terkait kepentingan ekspansi pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Wacana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo pertama kali dilontarkan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki. Menanggapi hal tersebut, Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, mempertanyakan kewenangan dan dasar pertimbangan Hashim dalam mengusulkan kebijakan pemindahan satwa yang menyangkut masa depan spesies langka dan dilindungi tersebut.
“Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak jawa?" kata Umi, pada Selasa (17/11/2026).
Umi berpendapat, sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utama Hashim adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar anggaran pendapatan belanjat negara (APBN), bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa.
Lebih jauh Umi menguraikan, keputusan pemindahan badak harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian yang diberi kewenangan, dengan berlandaskan kajian ilmiah dan proses pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel. Apalagi, Hashim juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan.
"Publik berhak mempertanyakan sejauh mana kewenangan dan kepentingan di balik berbagai jabatan tersebut, jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan justru membuat seseorang merasa dapat menentukan kebijakan tanpa melalui mekanisme yang semestinya,” ujar Umi.
Secara regulasi, sambung Umi, evakuasi dan translokasi satwa memang telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa. Namun, keberadaan regulasi tersebut bukan berarti pemindahan satwa dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan ekologis yang matang.
Translokasi hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat kondisi yang benar-benar mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup populasi satwa, seperti kerusakan habitat yang berat, bencana yang menyebabkan habitat tidak lagi layak dihuni, atau ancaman serius lainnya yang tidak dapat diatasi melalui upaya perlindungan di habitat asal.
Pelaksanaannya harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, mencakup kesesuaian karakteristik habitat baru, ketersediaan pakan, kondisi ekologis, daya dukung lingkungan, potensi adaptasi satwa, hingga risiko terhadap spesies yang telah lebih dahulu menghuni kawasan tujuan.
Selain itu, masih kata Umi, diperlukan pemantauan jangka panjang untuk memastikan satwa yang dipindahkan mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam konteks rencana pemindahan badak jawa ke TN Alas Purwo, misalnya, perlu dikaji secara mendalam apakah badak jawa dapat hidup berdampingan dengan spesies yang telah menghuni kawasan tersebut, seperti banteng jawa dan macan tutul jawa.
Sebaliknya, perlu dipastikan pula bahwa kehadiran badak jawa tidak menimbulkan tekanan ekologis, mengganggu keseimbangan ekosistem, atau mengancam keberlangsungan hidup spesies lain di TN Alas Purwo. Baik badak jawa maupun spesies lain memiliki hak atas lingkungan dan habitatnya sendiri atau hak alam. Dengan demikian, translokasi tidak boleh justru memindahkan persoalan dari satu kawasan ke kawasan lain atau menciptakan ancaman ekologis baru.
“Pengalaman pemindahan badak bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal tiga hari setelah dipindahkan, meskipun pemindahannya masih berada di dalam kawasan Ujung Kulon, seharusnya menjadi pelajaran penting," ujar Umi.
Umi bilang, kematian badak Musofa tersebut menunjukkan bahwa translokasi badak jawa bukan perkara sederhana dan memiliki risiko serius terhadap keselamatan satwa. Apalagi jika dipindahkan ke kawasan yang memiliki karakteristik ekologis berbeda seperti Alas Purwo.
"Kita tidak boleh menjadikan badak jawa sebagai objek eksperimen kebijakan," katanya.
Ia berpendapat, dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies ini. Karena itu, pemindahan satwa dilindungi ini tidak boleh dilakukan tanpa bukti ilmiah yang kuat bahwa langkah tersebut benar-benar diperlukan dan merupakan pilihan terbaik untuk menjamin keberlangsungan populasinya.
Lebih lanjut Umi berujar, potensi bencana alam tidak dapat dijadikan alasan tunggal untuk memindahkan badak jawa dari habitat alaminya. Pemerintah harus terlebih dahulu menyampaikan kajian risiko bencana yang komprehensif, termasuk probabilitas, tingkat ancaman, dampak terhadap habitat dan populasi badak, serta skenario mitigasi yang dapat dilakukan.
Tak hanya itu, pemerintah juga harus menjelaskan mengapa upaya perlindungan dan mitigasi di habitat asal tidak lagi memungkinkan. Badak jawa telah lama hidup di Ujung Kulon dan menghadapi berbagai dinamika alam. Oleh karena itu, prioritas pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan habitat, sistem pemantauan populasi, kesiapsiagaan bencana, serta mitigasi risiko ekologis, bukan terburu-buru memindahkan satwa dari habitat alaminya.
Indikasi Ekspansi Pertambangan Emas di Ujung Kulon
Walhi, imbuh Umi, melihat adanya indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh mengenai kemungkinan keterkaitan wacana pemindahan badak jawa dengan kepentingan pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon. Salah satu konteks yang perlu dicermati adalah keberadaan konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada tepat di perbatasan TNUK.
Perusahaan ini telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare. Pada 2020, lokasi tambang emas PT CSD ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan status strategis terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, termasuk dukungan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan PT Antam, izin PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan, status perizinan, serta kemungkinan pengembangan wilayah pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Umi mengatakan, kekhawatiran tersebut semakin relevan dengan adanya Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Bahlil Lahadalia pada Februari 2026, yang mencakup wilayah daratan dan perairan Banten. Berdasarkan keputusan tersebut, wilayah pertambangan dibagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Penetapan WUP menjadi salah satu tahapan yang memungkinkan pemerintah menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar pemberian izin usaha pertambangan. Persoalannya, berdasarkan penelusuran Walhi terhadap peta lampiran keputusan tersebut, terdapat indikasi bahwa sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam kawasan WUP.
Hal ini perlu diklarifikasi oleh pemerintah, mengingat TNUK tidak hanya mencakup ekosistem daratan, tetapi juga kawasan perairan yang memiliki fungsi ekologis penting dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perlindungan ekosistem taman nasional.
“Ini merupakan situasi yang janggal dan kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistem di dalamnya," ucap Umi.
Namun di sisi lain, Umi menambahkan, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta Walhi terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK. Kawasan konservasi tidak boleh diperlakukan seolah-olah tersedia untuk dialihfungsikan menjadi ruang eksploitasi sumber daya alam.
Aktivitas pertambangan, baik di daratan maupun di perairan yang berbatasan dengan taman nasional, berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis, mulai dari pencemaran air dan sedimentasi, gangguan terhadap ekosistem pesisir dan laut, hingga ancaman terhadap keutuhan habitat serta keanekaragaman hayati.
Apalagi, keputusan penetapan wilayah pertambangan tersebut baru terbit pada Februari 2026, sementara pada tahun yang sama muncul wacana pemindahan badak jawa dari habitat alaminya. Rangkaian ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kepentingan di balik kebijakan tersebut.
"Jangan sampai pemindahan badak jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,” kata Umi.
Walhi, kata Umi, mendesak pemerintah untuk menghentikan wacana pemindahan badak jawa sebelum tersedia kajian ilmiah yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah juga harus membuka informasi mengenai dasar penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten, termasuk peta spasial yang memperlihatkan secara jelas keterkaitannya dengan batas dan zonasi TNUK.
Selain itu, pemerintah harus memastikan tidak ada kebijakan pertambangan yang mengancam kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya. Keselamatan badak jawa tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam. Negara seharusnya hadir untuk melindungi habitat dan menjamin keberlangsungan hidup spesies yang terancam punah, bukan justru membuka ruang bagi kepentingan ekonomi yang berpotensi merusak ekosistemnya.
Wujud Komitmen Pelestarian Badak Jawa
Sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyebut bahwa pernyataan Hashim Djojohadikusumo, mengenai gagasan pengembangan habitat kedua badak jawa merupakan wujud komitmen kuat Pemerintah dalam upaya perlindungan dan pelestarian badak bercula satu di Indonesia. Gagasan tersebut mencerminkan perhatian terhadap keberlangsungan spesies ini serta pentingnya memperkuat langkah konservasi untuk menghadapi berbagai risiko pada masa mendatang.
Dalam kerangka tersebut, pengembangan habitat kedua dipandang sebagai salah satu pilihan strategi konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko yang dihadapi populasi Badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), termasuk ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik.
“Pernyataan Bapak Utusan Khusus Presiden mencerminkan komitmen kuat Pemerintah untuk memastikan Badak Jawa tetap lestari. Semangat tersebut menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan di Ujung Kulon sekaligus menelaah secara ilmiah peluang pengembangan habitat kedua bagi keberlangsungan spesies ini,” ujar Ristianto Pribadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, pada Senin (16/11/2026).
Kementerian Kehutanan memandang gagasan tersebut sebagai dorongan untuk memperkuat kesiapan konservasi jangka panjang. Penjajakan Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur sebagai salah satu kemungkinan lokasi habitat kedua perlu ditempatkan dalam proses kajian yang menyeluruh, dengan mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup satwa.
Pada tahap ini, gagasan tersebut masih memerlukan pendalaman dan belum dituangkan dalam rencana teknis pemindahan, termasuk penetapan lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan. Setiap langkah lebih lanjut akan didasarkan pada hasil kajian ilmiah, rekomendasi para ahli, serta kesiapan pengelolaan kawasan.
Kajian Ilmiah Menjadi Landasan Pengembangan Habitat Kedua
Ristianto menjelaskan, pengembangan habitat kedua badak jawa telah menjadi perhatian konservasi sejak beberapa dekade lalu. Berbagai alternatif lokasi pernah dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat keberlangsungan spesies ini.
Pengembangan habitat kedua memerlukan penilaian terhadap kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, ketersediaan dan kesinambungan pakan serta air, risiko penyakit, ancaman bencana, keamanan kawasan, dan kesiapan pengelolaan dalam jangka panjang. Aspek sosial dan keterlibatan masyarakat sekitar juga perlu menjadi bagian dari penilaian.
“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai. Keselamatan satwa serta kemampuan habitat untuk mendukung populasi yang sehat dan berkembang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan utama,” ujar Ristianto.
Apabila hasil kajian mendukung pengembangan habitat kedua, lanjut Ristianto, pemilihan individu akan mempertimbangkan kondisi kesehatan, umur, jenis kelamin, keragaman genetik, dan potensi reproduksi. Tujuannya adalah membentuk populasi pendiri yang mampu berkembang secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga keberlangsungan populasi di Ujung Kulon.
Dalam mendukung kesiapan konservasi, Ristianto melanjutkan, pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan TNUK menjadi bagian dari penguatan pengelolaan dan pembelajaran konservasi badak jawa. Pengetahuan dan hasil evaluasi pengelolaannya dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan pendekatan konservasi, termasuk apabila pengembangan habitat kedua ditindaklanjuti.
Perlindungan Ujung Kulon Tetap Menjadi Prioritas
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa TNUK tetap menjadi habitat utama badak jawa dan prioritas perlindungan pemerintah. Pengembangan habitat kedua diarahkan untuk memperkuat keberlangsungan spesies, dengan tetap mempertahankan dan melindungi populasi beserta habitat alaminya di Ujung Kulon.
“Perlindungan Ujung Kulon dan penjajakan habitat kedua merupakan dua upaya konservasi yang saling melengkapi. Ujung Kulon tetap harus dijaga sebagai habitat utama badak jawa, sementara setiap peluang pengembangan populasi tambahan dipersiapkan secara hati-hati dan bertanggung jawab,” tutur Ristianto.
Pengamanan kawasan dari perburuan liar, pemantauan populasi, perlindungan dan pemulihan habitat, serta pengendalian ancaman ekologis akan terus menjadi perhatian utama pemerintah. Pelaksanaannya diperkuat melalui kerja sama dengan para ahli, mitra konservasi, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Menjaga Fokus pada Kepentingan Konservasi
Menanggapi pertanyaan publik mengenai dugaan potensi mineral di Ujung Kulon, Kemenhut menegaskan bahwa gagasan pengembangan habitat kedua berangkat dari kepentingan konservasi dan mitigasi risiko terhadap keberlangsungan badak jawa. Gagasan tersebut tidak menjadi dasar untuk mengubah peruntukan ataupun mengurangi perlindungan kawasan TNUK.
Informasi mengenai dugaan potensi mineral perlu disikapi secara cermat dan mengacu pada data resmi yang dapat diverifikasi oleh instansi berwenang. Informasi tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menghubungkannya dengan agenda pengembangan habitat kedua. Status dan fungsi TNUK sebagai kawasan konservasi tetap menjadi landasan pengelolaan dan perlindungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Fokus Pemerintah adalah menjaga kelestarian badak jawa dan keutuhan habitatnya. Setiap langkah konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan spesies serta mempertahankan perlindungan Ujung Kulon,” ujar Ristianto.
Kementerian Kehutanan mengajak seluruh pihak mendukung komitmen tersebut dengan mengedepankan informasi yang akurat, kajian ilmiah, dan kerja sama yang konstruktif. Setiap tindak lanjut pengembangan habitat kedua akan mempertimbangkan rekomendasi para ahli, kesiapan ekosistem dan pengelolaan, serta koordinasi dengan pihak terkait, dengan kelestarian Badak Jawa sebagai tujuan utama.




