Berita
Krisis Iklim Dorong 141 Juta Perempuan Masuk Kemiskinan Ekstrem
Para pemimpin negara didesak tuk menempatkan kesetaraan gender dan hak perempuan sebagai inti dari aksi iklim.
Rabu, 18 November 2026

BETAHITA.ID - Lebih dari satu dari setiap tiga perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia—atau sekitar 1,5 miliar orang—hidup di wilayah yang disebut sebagai titik panas iklim (climate hotspots). Di wilayah ini, paparan terhadap berbagai ancaman—seperti siklon dan kekeringan—tinggi, yang berpadu dengan kondisi pekerjaan tidak aman dan ketimpangan gender yang parah.
Hal ini diungkap dalam lembar fakta baru “Gender Equality in the Age of Climate Crisis” yang diterbitkan oleh UN Women pada konferensi iklim COP31 di Antalya, Turki, Selasa lalu (10/11). Laporan ini menemukan bahwa perempuan dan anak perempuan di negara-negara paling tidak bertanggung jawab atas perubahan iklim justru menjadi pihak yang paling terdampak oleh dampaknya.
“Krisis iklim mengancam kehidupan di planet ini dan memperdalam ketimpangan yang membuat perempuan dan anak perempuan berada dalam risiko paling tinggi,” demikian bunyi laporan tersebut.
Hak, sumber daya, dan kekuasaan
Jika tren saat ini terus berlanjut, dunia diperkirakan akan mengalami pemanasan sebesar 1,8°C pada 2050. Kondisi ini akan memicu bencana yang jauh lebih dahsyat, seperti kekeringan, banjir, kebakaran hutan, dan siklon.
UN Women memperingatkan bahwa dalam skenario terburuk, perubahan iklim dapat menyebabkan hingga 141 juta perempuan dan anak perempuan tambahan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem menjelang pertengahan abad ini.
“Di seluruh dunia, perempuan telah memimpin perjuangan demi masa depan yang lebih baik—baik di komunitas mereka, di laboratorium, di parlemen, maupun di garis depan krisis iklim,” ujar Direktur Eksekutif UN Women Sima Bahous.
“Karena itu kita harus memberikan hak, sumber daya, dan kekuasaan yang setara kepada perempuan dan anak perempuan untuk memimpin; dengan demikian, mereka akan membantu mendorong perubahan yang sangat dibutuhkan oleh dunia kita saat ini,” ujarnya.
Suhu meningkat, pendapatan menurun
Data dari 24 negara menunjukkan bahwa kenaikan suhu rata-rata sebesar 1°C dapat menyebabkan perempuan kehilangan total pendapatan 34 persen lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh terbatasnya kemampuan perempuan untuk beralih ke pekerjaan di luar sektor pertanian atau bermigrasi saat panen mengalami kegagalan.
Perubahan iklim juga menambah beban tanggung jawab perempuan dalam pekerjaan perawatan yang tidak dibayar, seperti mengambil air dan bahan bakar, serta merawat anggota keluarga setelah terjadinya bencana.
Di sisi lain, dunia yang semakin panas juga dapat memperparah faktor-faktor pemicu kekerasan berbasis gender. Di 14 negara, paparan kekeringan ekstrem yang berkepanjangan dikaitkan dengan peningkatan risiko kekerasan seksual sebesar 21 persen terhadap remaja putri dan perempuan muda.
Kemajuan yang terancam
Krisis iklim juga mengancam kemajuan dalam upaya mengakhiri praktik pernikahan anak. Di 24 dari 46 negara yang memiliki data terkait, tingkat pernikahan anak ditemukan lebih tinggi di lingkungan yang lebih kering dibandingkan dengan wilayah yang lebih lembap.
Pada saat yang sama, 326 juta perempuan dan anak perempuan masih belum memiliki akses terhadap listrik, bahkan ketika teknologi kecerdasan buatan (AI) terus meningkatkan permintaan energi.
Risiko terhadap aktivis lingkungan
Meskipun 73 persen rencana aksi iklim berbagai negara telah mengakui risiko yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan, hanya sekitar sepertiga di antaranya yang menangani risiko tersebut secara komprehensif.
Perempuan masih sangat minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait iklim; mereka hanya memegang 12 persen portofolio di sektor energi, sementara hanya empat persen dari Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance) yang berfokus pada iklim memprioritaskan kesetaraan gender. Di sisi lain, para perempuan pembela lingkungan menghadapi pelecehan, bahkan ancaman kematian, karena berani membela komunitas mereka serta planet ini.
Pada COP31, UN Women mendesak para pemimpin untuk menempatkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan sebagai inti dari aksi iklim, termasuk dengan mengakui dan menjamin hak mereka atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Lembaga ini juga menyerukan perlindungan bagi para perempuan pembela hak lingkungan serta memastikan perempuan dan anak perempuan memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, di antara berbagai rekomendasi lainnya.




