Selasa, 17 November 2026

            

Berita

Koalisi Minta Jepang Setop Danai Proyek Pembangkit Gas di Bali

Masyarakat sipil mengingatkan dampak pembangunan PLTGU Celukan Bawang terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat di Bali Utara.

Selasa, 17 November 2026
Aksi protes masyarakat sipil terhadap proyek pembangkit gas di Bali Utara, Senin (16/11/26). Sumber: Felixrio Prabowo
Aksi protes masyarakat sipil terhadap proyek pembangkit gas di Bali Utara, Senin (16/11/26). Sumber: Felixrio Prabowo

BETAHITA.ID - Koalisi masyarakat sipil di Indonesia mendesak pemerintah Jepang untuk membatalkan rencana pendanaan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Bali. Proyek tersebut dinilai mengancam penghidupan masyarakat pesisir dan merusak biodiversitas laut. 

Para aktivis menggelar aksi protes di depan Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar Bali, Senin, 16 September 2026. Mereka juga menyerahkan surat pernyataan bersama yang menyerukan agar Jepang berhenti mempromosikan dan memperlukas ekspansi proyek energi fosil di kawasan Asia. 

PLTGU Celukan Bawang rencananya akan dibangun di Bali Utara, berdasarkan penandatanganan perjanjian pengembangan bersama PT PLTG Celukan Bawang dan Electric Power Development Co., Ltd. (J-POWER) di bawah skema Asia Zero Emission Communication atau AZEC pada 2025. 

Manajer Advokasi Rhizoma Indonesia Wahyu Widianto mengatakan, pembangkit gas fosil memperburuk krisis iklim. 

"Kami mendesak pemerintah Jepang agar membatalkan rencana keterlibatan dalam pendanaan dan pembangunan PLTGU Celukan Bawang di Bali Utara. Lebih jauh kami juga mendorong agar Jepang berhenti mempromosikan dan mendanai ekspansi bahan bakar fosil di kawasan Asia," kata Wahyu, Senin, 16 November 2026. 

Pembangunan pembangkit listrik gas di Bali Utara dikhawatirkan akan mengancam ekonomi lokal dan lingkungan di wilayah pesisir, termasuk terumbu karang dan lumba-lumba. 

Dosen Ilmu Kelautan Universitas Udayana Mandhara Brasika menyatakan, pembangunan pembangkit tersebut akan berdampak langsung pada biodiversitas kawasan. Kajian dari koalisi tersebut menemukan, proyek itu mengancam area penangkapan ikan nelayan serta lokasi pengamatan lumba-lumba. 

“PLTGU Celukan Bawang memiliki dampak merusak tidak hanya pada masyarakat di sekitar, tapi juga biodiversitas kawasan. Setidaknya 44% area penangkapan ikan akan berhimpitan langsung dengan jalur kapal,” kata Mandhara. 

“Selain itu 18 titik lokasi pengamatan lumba-lumba akan menjadi kawasan dengan sensitivias tinggi. Bahkan beberapa lokasi ditemukan polusi sonar bisa melewati ambang gangguan perilaku mamalia laut hingga 170 dB, yang akan membuat lumba-lumba kehilangan arah dan stress. Belum lagi kerusakan lain seperti coral bleaching,” ujarnya. 

Sementara itu Indonesia Country Manager 350.org Sisilia Nurmala Dewi mendesak, pemerintah dan pengembang untuk membuka seluruh informasi proyek kepada publik, termasuk dokumen perjanjian, kajian dampak lingkungan dan sosial, serta skema pembiayaan, dalam bahasa dan format yang mudah diakses masyarakat terdampak. 

“Kepemimpinan Jepang dalam agenda perubahan iklim global diuji dalam pelaksanaan transisi energi yang cepat dan berkeadilan. Pendanaan Jepang untuk proyek gas akan membuktikan sebaliknya,” kata Sisilia.

“Sudah rahasia umum bahwa gas sebagai energi fosil tidak lebih dari distraksi atas solusi krisis sesungguhnya yaitu energi terbarukan serta perubahan sistem yang mendorong pemulihan ekosistem dan pada akhirnya perbaikan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.