Senin, 16 November 2026

            

Berita

Pesan dari Bali untuk COP31 Turki: No Fossil Gas in Paradise

Greenpeace Indonesia mendesak pemimpin dunia tak memberi ruang lagi pada energi fosil.

Senin, 16 November 2026
Aksi Greenpeace Indonesia menolak pemanfaatan energi fosil di lokasi proyek FSRU di Pelabuhan Benoa, Bali. Foto: Dhemas Reviyanto/ Greenpeace
Aksi Greenpeace Indonesia menolak pemanfaatan energi fosil di lokasi proyek FSRU di Pelabuhan Benoa, Bali. Foto: Dhemas Reviyanto/ Greenpeace

BETAHITA.ID - PBB menyatakan dunia sudah memasuki era baru krisis iklim dalam perhelatan iklim dunia COP 31 di Antalya, Turki. Greenpeace Indonesia mendesak pemimpin dunia tak memberi ruang lagi pada energi fosil.

Peringatan era baru krisis iklim ini diutarakan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres saat puncak pertemuan COP 31 di Antalya, Turki pada Jumat (31/11/2026). Suhu bumi akan melampaui ambang batas 1,5 °C dengan ancaman cuaca ekstrem yang jauh lebih berat di masa mendatang. Fenomena El Nino kuat bertemu dengan planet yang mengalami pemanasan ekstrem akibat ulah manusia. 

"Anda tidak dapat membangun perdamaian di planet yang terbakar," kata Guterres.

Greenpeace Indonesia pun menggelar aksi menindaklanjuti peringatan ini. Mereka membentang spanduk berbentuk penyu di atas laut tepat di hadapan fasilitas LNG Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Pelabuhan Benoa, Bali. Pesan pada spanduk tersebut berbunyi “No Fossil Gas in Paradise”. 

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyebutkan peringatan itu harus menjadi seruan bagi para pemimpin dunia untuk mengambil aksi iklim yang lebih ambisius—mendorong respons yang segera dan berskala luas untuk menekan dan mengurangi emisi gas rumah kaca, dengan mempercepat transisi yang adil, teratur, dan merata untuk beralih dari bahan bakar fosil. 

“Kita menyaksikan bagaimana krisis iklim telah mendatangkan berbagai bencana yang makin menguat dan memburuk dari tahun-tahun sebelumnya. Semua bencana iklim ini dipicu oleh penggunaan bahan bakar fosil. Energi fosil tidak hanya mendestabilisasi iklim; tapi juga menimbulkan dampak buruk yang luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi, sekaligus memicu ketidakstabilan di seluruh dunia. Ini adalah alarm merah bagi pemimpin dunia untuk  berkomitmen serta menyediakan peta jalan yang jelas dan kredibel untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil,” ujarnya pada Minggu (15/11/2026).

Aksi juga dilakukan agar pemerintah Indonesia konsisten dengan transisi energi dan tidak lagi menyertakan fosil dalam rencana kelistrikan. Dalam rencana penyediaan tenaga listrik (RUPTL), pemerintah masih memberi ruang pada penggunaan energi fosil seperti pembangunan PLTU baru hingga 6 GW, dan ekspansi pembangkit gas sebesar 10.3 GW.

Laporan LPEM UI dengan Greenpeace Indonesia mengungkapkan Indonesia mengalami kondisi carbon lock-in, tata kelola sistem ketenagalistrikan nasional secara struktural masih didesain untuk memprioritaskan dominasi bahan bakar fosil.

Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Yuyun Harmono, jika pemerintah Indonesia serius untuk melakukan transisi energi, seharusnya tidak ada lagi ekspansi pembangunan pembangkit fosil dalam rencana penyediaan tenaga listriknya. 

“Penambahan pembangkit fosil baru akan mendorong Indonesia dalam jeratan fosil yang lebih lama, serta menghambat transisi energi,” ujarnya.

Penambahan rencana kapasitas penyediaan listrik dari fosil juga berdampak terhadap pembangunan fasilitas pendukungnya. Bali sudah merencanakan penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebesar 1.550 MW. Proyek ini disusul dengan pembangunan FSRU baru di Serangan berkapasitas 145.000 meter kubik. 

Rencana pembangunan ini sudah ditolak masyarakat adat di Desa Serangan dan Desa Intaran karena akan berdampak langsung terhadap ruang hidup nelayan dan ekosistem pesisir.

“Penambahan fasilitas LNG di selatan Bali, justru akan mempersempit wilayah tangkap nelayan, merusak ekosistem mangrove, serta berdampak pada habitat penyu. Hentikan gas fosil, dan segera fokus di terbarukan,” tegas Yuyun. 

Selain itu, pembangkit gas tidak hanya mengemisi CO2, tetapi juga metana. Metana memerangkap panas 86 kali lebih kuat dibanding CO2 dalam periode 20 tahun sejak dilepaskan ke atmosfer. Risiko kebocoran metana juga terjadi di sepanjang rantai pasok LNG. Mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga penyaluran ke pembangkit.

Seharusnya di tengah potensi energi terbarukan yang melimpah, ketergantungan Bali terhadap gas fosil seharusnya tidak lagi menjadi pilihan. Potensi energi surya di Bali diperkirakan mencapai 3.3-10.9 GW. 

Dengan potensi sebesar itu, kata Yuyun, pembangunan pembangkit listrik berbasis gas fosil seharusnya tidak lagi menjadi pilihan.

Pada Agustus 2026, pemerintah Indonesia juga meluncurkan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 GWp di Bali. Namun, hingga kini, pemerintah belum menyampaikan secara terbuka regulasi dan rencana implementasi yang terperinci untuk mencapai target tersebut.

Program PLTS 100 GWp akan sia-sia apabila sistem ketenagalistrikan nasional masih dikunci oleh kepentingan dan infrastruktur energi fosil. Pengembangan energi surya harus disertai perubahan kebijakan kelistrikan secara menyeluruh, termasuk menghentikan ekspansi pembangkit fosil.