Terbakar Melulu, Berharap Hibah Kemudian

BETAHITA.ID - Dua tahun belakangan, sekira 14 hektare Hutan Lindung Liang Anggang, di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, disulap oleh Kementerian Kehutanan menjadi area persemaian raksasa. Kapasitasnya mencapai 10 juta bibit per tahun. Pemerintah merancang zona itu sebagai aksi mitigasi untuk mengejar target Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

“Tapi sekarang, semua area sekitar persemaian itu telah habis terbakar,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Raden Rafiq ketika dihubungi pada Jumat, 6 November 2026.

Bangunan Persemaian Liang Anggang (PLA) memang tidak terbakar, namun api melahap sebagian besar wilayah di Blok I, Hutan Lindung Liang Anggang yang seluas 960 hektare. Kebakaran diduga meluas ke Blok II Gambut yang memiliki luas 1.290 hektare. Perkiraan Raden, ratusan hektare zona gambut di kedua wilayah itu hangus oleh api dalam rentang Agustus-Oktober 2026.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sempat memimpin operasi pemadaman pada 12 Oktober 2026. Kedatangannya didampingi Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama pejabat TNI dan kepolisian. Sedikitnya 150 petugas gabungan diterjunkan untuk menyemprotkan air ke dalam gambut. Ekskavator dan puluhan pompa air juga dikerahkan untuk mempermudah pembasahan.

Liang Anggang menjadi sorotan karena hanya berjarak 11 kilometer dari sisi barat Bandara Interrnasional Syamsudin Noor, Banjarmasin. Di luar urusan penerbangan, kedua blok tersebut mendapat perhatian lantaran menjadi area penanaman untuk program Result Based Contribution (RBC)—skema pembiayaan bantuan internasional yang disokong Norwegia. Tujuan besarnya adalah mengurangi emisi dari sektor FOLU.

Merujuk Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 446 Tahun 2024 tentang Peta FOLU Net Sink 2030, daerah itu masuk ke dalam rencana operasional peningkatan cadangan karbon dengan rotasi (RO7) dan tanpa rotasi (RO8). Hematnya, Liang Anggang dan Kecamatan Gambut menjadi wilayah penyimpan karbon melalui kegiatan pemeliharaan, pengayaan, atau perlindungan tegakan.

Banjarbaru hanya sebagian kecil dari agenda mitigasi di Kalimantan Selatan. Pemerintah sebetulnya telah menyiapkan pemulihan lahan kritis di atas 1,45 juta hektare melalui skema pembiayaan internasional. Rencana itu tersebar di 12 kabupaten yang meliputi Balangan, Banjar, Barito Kuala, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, dan lainnya.

Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, sempat menceritakan lembaganya menerima hibah RBC senilai Rp 9 miliar di sepanjang 2024. Bantuan tersebut untuk rehabilitasi hutan dan lahan seluas 305 hektare di Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) Tanah Laut, Hulu Sungai, dan Kayu Tangi.

“Tujuan utamanya memulihkan lahan kritis, meningkatkan tutupan lahan, serta meminimalisir karhutla,” ucap dia pada 13 Maret 2026. Pada 2025, program dilanjutkan dengan kucuran Rp 11 miliar untuk luasan rehabilitasi yang hampir sama. Namun tahap kedua ini lokasinya berada di KPH Tabalong, Hulu Sungai, Kusan, dan Pulau Laut.

Adapun pada tahun ini, Fathimatuzzahra bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) juga mengembangkan project management unit (PMU) untuk FOLU Net Sink 2030 tahap II dan III. Proyek ini menanam 120 hektare tanaman hasil hutan bukan kayu di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Tanah Bumbu. Persoalannya, lokasi penanaman tersebut juga tak luput dari ancaman api.

Fathimatuzzahra menjelaskan bahwa pihaknya bakal bertindak tegas pada pelaku pembakaran hutan. Di luar urusan itu, pemerintah daerah juga berfokus melakukan pemadaman kebakaran sekaligus pembasahan lahan gambut di Liang Anggang. Pada 14 Oktober lalu, dia memimpin operasi dengan penyiapan peralatan alat pemadam dan tabung oksigen bagi petugas.

Peneliti Data dan Spasial Yayasan Auriga Nusantara, Andhika Younastya, berupaya membilang emisi akibat asap kebakaran semakin meluas di Kalimantan Selatan. “Kami menemukan pelepasan emisi mencapai 6,2 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) di provinsi itu dalam rentang Januari-Agustus 2026,” ucap Andhika pada Jumat, 6 November 2026.

Data yang dibuat Andhika tersebut berbasis pemodelan yang menghitung luas kebakaran. Setelahnya, angka luasan dikonversi berdasarkan rata-rata pelepasan emisi per hektare berdasarkan jenis tutupan hutan dan lahan. Tujuannya untuk mendapatkan estimasi pelepasan emisi ke atmosfir dalam kurun tertentu.

Secara nasional, Andhika mencatat kumulatif pelepasan emisi akibat karhutla mencapai 102 juta ton CO2e dalam kurun tersebut—setara dengan 25 juta mobil yang dikendarai selama satu tahun tanpa henti. Jumlah itu berasal dari angka kebakaran yang menembus 636,7 ribu hektare dalam periode Januari-Agustus. Angka tersebut diproyeksikan bakal berlipat lebih besar, mengingat kebakaran semakin membesar.

Lembaga pemantau kualitas udara Uni Eropa, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), mencatat temuan yang lebih mutakhir. Mereka memperkirakan, emisi kumulatif telah mencapai 180 juta ton CO2e dalam periode Januari-Oktober 2026.

Melalui sistem Global Fire Assimilation System (GFAS), rata-rata emisi karbon harian nasional mencapai 3.174 kiloton karbon setara 3,17 juta ton CO2e. Data tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara penyumbang emisi terbesar di seantero bumi. Posisi kedua ditempati Brasil dengan besaran 1.042 kiloton karbon per hari dan Australia di posisi ketiga dengan angka 438 kiloton karbon per hari.

Kurva emisi di Indonesia menunjukkan peningkatan tajam sejak akhir Agustus, kemudian semakin menguat di sepanjang September hingga pertengahan Oktober. Pola ini berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika emisi terbilang rendah. Meski membesar, namun akumulasi emisi tersebut masih kalah ketimbang emisi saat periode karhutla 2015 yang mencapai 380 juta ton CO2e.

Bagaimana komitmen Indonesia terhadap target NDC?

Sebelum bertolak ke Antalya, Turki, untuk urusan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC COP31), Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sesumbar tentang penuntasan masalah karhutla. “Presiden sudah menyetujui penambahan forest ranger 70 ribu orang,” kata Hashim di Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026.

Personel polisi hutan itu akan ditambah secara bertahap, dari 5 ribu menjadi 21 ribu petugas pada tahun ini. Di tahun-tahun berikutnya, jumlah personel ditambah hingga menyentuh 70 ribu orang. Kata Hashim, penambahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penjagaan hutan: mulai dari mencegah karhutla hingga menyelamatkan satwa liar.

Strategi tersebut yang akan dipamerkan Hashim pada perjamuan iklim di Turki pada 9-20 November mendatang. Selain itu, pemerintah akan menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil swasembada beras, menghentikan hutan untuk cetak sawah baru, serta merehabilitasi hutan. Namun dia tidak memberi penjelasan ihwal bilangan emisi gas rumah kaca yang akan diproduksi Indonesia akibat karhutla tahun ini.

Peneliti pada Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RRCC-UI), Riko Wahyudi, justr khawatir meluasnya karhutla akan berdampak pada target pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC). “Apalagi, sektor kehutanan dan lahan (FOLU) menjadi tulang punggung komitmen iklim Indonesia,” kata Riko untuk Betahita.id pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Menurut Riko, lebih dari separuh target pengurangan emisi nasional bertumpu pada sektor FOLU. Besarannya mencapai 500 juta ton CO2e untuk skenario tanpa syarat (CM1) dan 729 juta ton melalui dukungan internasional (CM2) pada 2030. Dengan kata lain, menurut Riko, bila hutan gambut terbakar, yang terguncang bukan hanya satu sektor, melainkan fondasi keseluruhan NDC Indonesia.

Perlu diingat, sebelum karhutla melanda, Indonesia telah mengirimkan dokumen laporan transparansi dua tahunan-pertama (BTR1) pada akhir 2024. Dokumen itu berisi inventarisasi emisi gas rumah kaca atas kinerja hingga 2022. Di dalamnya berisi capaian sektor kehutanan yang belum berada pada posisi aman. Kata Riko, sektor FOLU masih menjadi sumber emisi bersih dan belum menjadi penyerap bersih seperti yang ditargetkan pemerintah.

Untuk menghadapi ledakan emisi karhutla, Riko menyarankan agar pemerintah menyampaikan data secara jujur dan transparan. Publik perlu tahu luasan hutan dan lahan yang terbakar, juga atas jenis hutan primer dan sekunder, luasan gambut, hingga berapa emisi yang dilepaskan. Tidak ketinggalan, pemerintah perlu melaporkan potensi kehilangan keanekaragaman hayati, dampak sosial-ekonomi, serta dampak kesehatan bagi masyarakat.

“Data ini sebaiknya dibuka dan siap diverifikasi oleh berbagai pihak, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan pemantau independen,” ucap Riko. Menurut dia, transparansi adalah titik awal kepercayaan dibangun.

Langkah kedua yakni perlunya kejelasan penanganan karhutla, hingga api dipastikan padam. Pemerintah juga perlu menerapkan strategi pascakebakaran: gerakan restorasi ekosistem, pemulihan tata air gambut, pengembangan mata pencarian alternatif bagi masyarakat, perlindungan satwa, dan penanganan kesehatan. Hal yang paling penting, bagi Riko, pemerintah memastikan kebakaran hebat tidak terulang, bahkan menjadi siklus lima tahunan.

“Pekerjaan rumah inilah yang perlu diselesaikan dan disiapkan pemerintah terlebih dahulu, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang NDC dan nilai ekonomi karbon.” Tanpa melakukan hal-hal tersebut, bagi Riko, musykil Indonesia dapat mengejar angka target pengurangan emisi. Pun bila itu tercapai, angka itu akan sulit dipercaya, mengingat kebakaran diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Indonesia sebetulnya sedang menyiapkan pelaporan BTR2 untuk data inventarisasi 2024 yang akan dilaporkan pada akhir 2026. Sedangkan karhutla pada tahun ini, dimungkinkan bakal tercermin pada inventarisasi BTR3. Kedua dokumen ini bakal menjadi indikator krusial untuk memastikan apakah realisasi pengurangan emisi berada di lintasan yang sesuai atau justru meleset.

“Apabila dalam BTR3 nanti emisi 2026 ternyata melonjak mendekati—apalagi melampaui—baseline Enhanced NDC, ini akan menjadi catatan paling krusial dalam proses kaji ulang internasional,” ucap Riko. Selain itu, ruang dan waktu juga akan semakin sempit untuk mengejar target pengurangan emisi sesuai dokumen Enhanced NDC.

Benarkah sektor kehutanan gagal untuk mengejar target?

Pemerintah kerap mendengungkan sektor kehutanan dan lahan (FOLU) bakal meyerap emisi bersih -140 juta ton CO2e pada 2030. Besaran itu setara melenyapkan polusi 30 juta mobil selama satu tahun penuh. “Sekarang bandingkan dengan emisi kebakaran hutan dan lahan di tahun ini, estimasi CAMS mencapai 239 juta CO2e,” ucap peneliti hutan dan iklim Yayasan Madani Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto, untuk Betahita.id.

Sementara itu kebakaran terus meluas, bahkan diproyeksikan tembus 2,53 juta hektare dalam rentang Januari-September 2026. Angka itu muncul dari pemodelan Area Indikatif Terbakar (AIT) Madani yang menghitung pola kumulasi titik panas berbasis tingkat kepercayaan. Dari jumlah itu, sekitar 1,1 juta hektare kebakaran terkonsentrasi di rencana operasional FOLU Net Sink 2030.

Bila temuan Copernicus dan proyeksi AIT Madani itu terbukti, artinya seluruh capaian penyerapan karbon di sektor FOLU lenyap oleh karhutla selama delapan bulan. Capaian sebelumnya yang diklaim pemerintah adalah menyerap emisi bersih dari 342,9 juta ton CO2e pada 2000, menjadi 312,3 juta ton CO2e pada 2022. Emisi bersih itu dihitung dari FOLU atau sektor penggunaan lahan, perubahan lahan, dan kehutanan (LULUCF).

Menurut Budi, proyeksi kegagalan sektor kehutanan itu akan menjadi beban untuk mengejar target Enhanced NDC. Bebannya akan berlipat lebih berat setelah 2030, mengingat dokumen Second NDC bakal menargetkan FOLU menyerap 206 juta ton CO2e pada 2035. “Apesnya, emisi dari sektor energi, bahkan belum mencapai puncaknya pada tahun itu.”

Meski UNFCCC tidak akan menjatuhkan sanksi ekonomi, namun potensi melesetnya realisasi pengurangan emisi bakal berbuntut panjang. Riko Wahyudi menambahkan, indikatorr itu akan terlihat saat bantuan maupun investasi internasional untuk aksi iklim bakal lebih berhati-hati. “Bahkan mereka menahan diri, terutama untuk menggelontorkan pendanaan berbasis kinerja di sektor kehutanan,” ucap Riko.

Selain persoalan itu, asap karhutla juga telah melintasi negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, hingga Filipina. Hal ini akan berdampak pada komitmen Indonesia di bawah Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.

Menurut Riko, negara lain dapat mempertanyakan konsistensi Indonesia antara target iklim dan pelaksanannya di lapangan. Apalagi, pekerjaan pemerintah untuk melindungi gambut, pengendalian deforestasi, dan pencapaian FOLU Net Sink 2030. “Posisi tawar Indonesia di COP31 Antalya pada 9–20 November nanti, termasuk dalam isu pasar karbon sesuai Pasal 6, sangat bergantung pada kredibilitas tersebut.”

Namun di sisi lain, Indonesia juga bisa mengambil peluang, mengingat sebagai negara dengan kawasan hutan dan gambut tropis yang luas, membutuhkan dukungan. Di antaranya sokongan pendanaan, teknologi, dan kerja sama internasional dalam mencegah api. Tetapi peluang ini sulit diraih selama Indonesia belum transparan ihwal urusan data dan dampak karhutla.