Ada Paradoks pada Kucuran USD1 Miliar Dana Abadi Hutan Tropis

BETAHITA.ID - Komitmen pendanaan Indonesia sebesar USD1 miliar (setara lebih dari Rp16 triliun) untuk Dana Abadi Hutan Tropis atau Tropical Forests Forever Facility (TFFF) dalam forum Leaders Summit Event on Forests pada Konferensi Perubahan Iklim ke-31 PBB (COP31) di Antalya, Turki, menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil. 

Yayasan Madani Berkelanjutan menilai komitmen yang pertama kali dideklarasikan oleh Pemerintah Indonesia pada konferensi COP30 pada 2025 di Belém, Brasil, dan terus digaungkan dalam berbagai forum internasional tersebut menyimpan paradoks tajam, antara ambisi diplomasi iklim di panggung global dengan realitas tata kelola hutan di dalam negeri.

Dalam analisis Madani, langkah pemerintah menempatkan Indonesia sebagai negara sponsor utama bersama Brasil dalam skema TFFF di tengah keterbatasan ruang fiskal negara merupakan sebuah ironi keadilan iklim. Sebagai negara berkembang pemilik hamparan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memikul beban ekologis yang sangat berat untuk menjaga stabilitas iklim global.

Dalam arsitektur negosiasi iklim internasional, Indonesia seharusnya memprioritaskan posisinya sebagai negara penerima manfaat dukungan pendanaan, transfer teknologi, dan kompensasi konservasi, bukan justru tampil sebagai penyandang dana dengan mengorbankan ruang anggaran domestik. Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, mengatakan bahwa kontribusi terbesar dan paling tak ternilai dari Indonesia bagi upaya menahan laju krisis iklim global bukanlah uang tunai sebesar USD1 miliar, melainkan jasa ekosistem dari sekitar 90 juta hektare tutupan hutan tropis kita yang tetap berdiri tegak. 

"Pemerintah harus berhati-hati agar ambisi diplomasi di panggung global tidak mengaburkan prioritas utama kita untuk menyelamatkan hutan yang tersisa di tingkat tapak," ujar Nadia di Antalya, Turki, pada Minggu (15/11/2026).

Nadia menambahkan bahwa menggelontorkan modal sebesar USD1 miliar ke instrumen keuangan global menimbulkan biaya peluang (opportunity cost) yang sangat besar. Sebab di dalam negeri, masih banyak kebutuhan pendanaan mendesak yang belum terpenuhi secara memadai, mulai dari anggaran operasional pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung, pendanaan adaptasi iklim bagi masyarakat pesisir, hingga percepatan verifikasi dan penetapan wilayah hutan adat yang hingga kini berjalan lambat.

Madani mencatat, di saat pemerintah menjanjikan kucuran dana triliunan rupiah untuk perlindungan hutan dunia dalam skema TFFF, laju deforestasi di dalam negeri justru dibayangi ancaman serius akibat ekspansi pembangunan skala besar. Berbagai pemantauan tutupan lahan menunjukkan bahwa tekanan terhadap hutan alam kini bergeser pada proyek-proyek yang dilegitimasi atas nama pembangunan nasional.

Pengembangan kawasan lumbung pangan skala luas (food estate), pembangunan infrastruktur konektivitas, serta pembukaan lahan untuk proyek transisi energi dan hilirisasi tambang dalam kerangka Program Strategis Nasional (PSN) telah menggerus jutaan hektare ekosistem hutan alam dan lahan gambut yang kaya karbon.

Nadia mengungkapkan, menurut hasil analisa Madani Berkelanjutan, terdapat 37,3 juta hektare hutan alam di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) pada 2024, yang mana sebanyak 8,17 juta hektare hutan tersebut merupakan hutan alam primer. Sedangkan luas hutan alam di pada PSN untuk cadangan pangan dan energi seluas 8,78 juta hektare.

Kondisi domestik yang kontradiktif ini, sambung Nadia, menjadi sangat berisiko apabila dihadapkan langsung pada desain dan mekanisme kerja TFFF. Berbeda dengan skema hibah biasa, TFFF merupakan instrumen pendanaan iklim berbasis kinerja yang sangat ketat. 

Melalui mekanisme pembiayaan campuran (blended finance), modal awal dari negara sponsor seperti Indonesia dan Brasil ditargetkan mengungkit investasi swasta hingga mencapai total USD125 miliar yang ditempatkan pada portofolio obligasi global. Imbal hasil dari pengelolaan dana abadi tersebut kemudian dibagikan kepada negara-negara penjaga hutan tropis sekitar USD4 per hektare per tahun, berdasarkan keberhasilan mempertahankan tutupan hutan berdiri yang dipantau secara transparan melalui teknologi satelit.

Nadia menuturkan, dalam skema TFFF, keberhasilan sebuah negara diukur secara ketat dari kemampuannya menekan laju deforestasi tahunan agar tetap berada di bawah ambang batas 0,5 persen, bahkan mendorong perluasan kembali wilayah hutan tropis melalui restorasi. Apabila sebuah negara gagal mengendalikan laju kehilangan hutan atau mengalami kebakaran hutan dan lahan yang masif, sistem TFFF akan memberlakukan pemotongan insentif atau penalti yang sangat berat, yakni berkisar antara USD100 hingga USD800 untuk setiap hektare hutan yang hilang atau terdegradasi.

"Jika proyek-proyek PSN berbasis lahan di dalam negeri terus membabat hutan alam hingga melampaui ambang batas deforestasi 0,5 persen, potensi dana yang seharusnya diterima Indonesia dari TFFF akan tergerus habis oleh penalti," kata Nadia. 

"Indonesia justru berisiko menanggung kerugian ganda, yakni kehilangan ekosistem hutannya sendiri sekaligus gagal memetik manfaat finansial dari fasilitas pendanaan global yang ikut didanainya," imbuhnya.

Agar partisipasi Indonesia dalam TFFF tidak berakhir menjadi sekadar etalase diplomasi yang mahal, Madani Berkelanjutan mendesak pemerintah untuk segera mengoreksi arah kebijakan domestik dan mempertegas posisi strategis (standing point) Indonesia melalui tiga langkah utama.

Yang pertama, menegaskan standing point sebagai negara penerima manfaat. Pemerintah harus memastikan bahwa kontribusi finansial sebesar USD1 miliar tidak mengaburkan hak Indonesia sebagai negara berkembang pemilik hutan tropis untuk menjadi penerima manfaat penuh. Pemerintah wajib memprioritaskan aliran imbal hasil dana TFFF kembali ke dalam negeri guna memperkuat perlindungan hutan alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Kedua, menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan perlindungan hutan alam. Pemerintah mutlak memberlakukan moratorium permanen terhadap pembukaan seluruh ekosistem hutan alam dan lahan gambut yang tersisa—baik yang berada di kawasan konservasi, hutan lindung, maupun area penggunaan lain (APL)—serta mengevaluasi secara menyeluruh proyek-proyek PSN yang terbukti merusak ekosistem esensial dan memicu lonjakan deforestasi.

Yang ketiga, menjamin akses pendanaan langsung bagi masyarakat adat. Dalam hal ini, pemerintah harus membangun mekanisme tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk memastikan alokasi wajib minimal 20 persen dari total dana TFFF benar-benar tersalur langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai garda terdepan penjaga hutan, tanpa terjebak rantai birokrasi yang berbelit maupun persyaratan administratif yang menyulitkan komunitas di tingkat tapak.

"Komitmen besar Indonesia di panggung COP30 Belém hingga COP31 Antalya pada akhirnya akan diuji bukan oleh seberapa besar angka triliunan rupiah yang dijanjikan, melainkan oleh seberapa hijau tutupan hutan alam kita saat dipantau oleh satelit dunia," ucap Nadia. 

"Tanpa keberanian politik untuk menghentikan deforestasi yang dilegalkan oleh proyek-proyek pembangunan nasional, hutan tropis kita akan terus menyusut dalam senyap," tambahnya.