Tiga Perusahaan Kayu, Sawit, dan Tebu Dilaporkan ke Polda Sumsel

BETAHITA.ID - Tiga perusahaan perkebunan kayu, sawit dan tebu dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, dalam perkara dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (karhutla), pada Jumat (13/11/2026). Tiga perusahaan tersebut yakni PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH), PT Golden Blossom Sumatra (PT GBS), dan PT Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis (PTPN VII Cinta Manis).

Langkah hukum ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pemantauan titik panas (hotspot), analisis spasial menggunakan citra satelit, serta investigasi lapangan yang dilakukan Walhi Sumsel sepanjang Agustus hingga Oktober 2026. Berdasarkan hasil analisis Walhi Sumsel terhadap data Sipongi Kementerian Kehutanan, periode 1 Agustus–26 Oktober 2026, tercatat terdapat sebanyak 17.753 hotspot di wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau, 1.134 hotspot di konsesi PT Golden Blossom Sumatra, dan 312 hotspot di konsesi PTPN VII Cinta Manis.

"Temuan tersebut tidak berhenti pada pembacaan data satelit. Tim investigasi Walhi Sumsel juga melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah lokasi untuk memastikan kondisi faktual di lapangan," kata Galang Suganda, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sumsel, pada Jumat (13/11/2026).

Galang menguraikan, dalam pemantauan di areal konsesi PT Bumi Mekar Hijau yang berlokasi di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada 14 September 2026, tim investigasi menemukan empat sampel lokasi kebakaran dalam satu hamparan areal terbakar. Berdasarkan analisis spasial citra satelit periode 19 Agustus-1 Oktober 2026, luas areal terbakar pada lokasi pemantauan tersebut teridentifikasi mencapai sekitar 4.834 hektare. 

"Lokasi kebakaran berada pada ekosistem gambut yang telah ditanami akasia. Pengukuran tinggi muka air di lokasi juga menunjukkan angka sekitar 110–120 cm," ujar Galang.

Selanjutnya, lanjut Galang, pada pemantauan di wilayah konsesi PT Golden Blossom Sumatra, di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), pada 13 September 2026, tim Walhi menemukan dua sampel lokasi kebakaran. Berdasarkan hasil analisis citra satelit, periode 1 Agustus-6 Oktober 2026, luas areal terbakar pada lokasi pemantauan teridentifikasi mencapai sekitar 1.433 hektare, lokasi tersebut juga diketahui merupakan lahan gambut.

Adapun di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis, sambung Galang, hasil pemantauan yang dilakukan Walhi Sumsel pada 14–15 September 2026, tim memvalidasi lima lokasi kebakaran yang berada di areal tanaman tebu yang telah dipanen. Di lokasi ini, tim juga menemukan aktivitas pengangkutan tanaman tebu yang diduga telah dibakar di area konsesi perusahaan. Menurut Galang, temuan tersebut menjadi bagian penting yang perlu didalami oleh penyidik untuk mengetahui penyebab kebakaran serta prosedur operasional yang dilakukan perusahaan.

"Walhi Sumsel menilai temuan tersebut perlu dilihat dalam konteks riwayat kebakaran yang berulang di sejumlah wilayah konsesi perusahaan," katanya.

Berdasarkan analisis historis, Walhi Sumsel menemukan bahwa areal konsesi PT Bumi Mekar Hijau tercatat mengalami kebakaran pada 2014, 2015, 2019, dan 2023. Sementara itu, pada wilayah konsesi PT Golden Blossom Sumatra, kebakaran teridentifikasi pada 2015, 2019, dan 2023. Sedangkan di konsesi PTPN VII Cinta Manis, riwayat kebakaran tercatat pada 2015, 2019, dan 2023. Pada 2026, ketiga konsesi ini kembali mengalami kebakaran.
 
Galang bilang, kondisi ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Kebakaran yang berulang di wilayah konsesi perusahaan menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, pengelolaan tata air, kesiapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan hidup.

Walhi Sumsel, imbuh Galang, mendesak Polda Sumsel untuk mengusut penyebab kebakaran hutan dan lahan di konsesi tiga perusahaan ini, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian. Selain itu, Polda Sumsel harus memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla, termasuk ketersediaan serta fungsi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, khususnya di wilayah ekosistem gambut.

Walhi Sumsel juga ingin Polda mendalami tindakan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran terjadi, termasuk memastikan apakah langkah pencegahan, penanganan, serta pemulihan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mendalami dugaan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk peran pengurus dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah konsesi.

"Polda Sumsel harus enjamin proses penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan, serta menyampaikan perkembangan penanganan laporan kepada publik," ucap Galang.