Sabtu, 14 November 2026

            

Berita

Emisi Karhutla Gagalkan Target Penyerapan Karbon di SNDC 2030

Satya Bumi beranggapan tawaran puluhan proyek karbon di COP31 tidak ada artinya jika kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi, bahkan berulang.

Sabtu, 14 November 2026
VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) pada satelit NOAA-20 menangkap gambar asap dari bagian selatan Papua (11/10/ 2026). Foto: NASA
VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) pada satelit NOAA-20 menangkap gambar asap dari bagian selatan Papua (11/10/ 2026). Foto: NASA

BETAHITA.ID - Komitmen perlindungan hutan berkelanjutan Hashim Djojohadikusumo terhapus oleh karhutla. Satya Bumi beranggapan tawaran puluhan proyek karbon di COP31 tidak ada artinya jika kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi, bahkan berulang. 

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan tiga poin terkait hutan berkelanjutan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau COP31 UNFCCC di Antalya (10/11). Tiga poin itu adalah perlindungan hutan berkelanjutan, mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta komitmen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat penjaga hutan.

Ia menyebutkan Indonesia berkomitmen pada perlindungan hutan berkelanjutan melalui agenda FOLU Net Sink 2030. Pada agenda itu, Indonesia berambisi merestorasi 2 juta hektar lahan gambut hingga tahun 2030 dan merehabilitasi 8.3 juta hektar lahan degradasi. 

Namun Satya Bumi beranggapan poin pertama sangat mungkin dipertanyakan, sebab Indonesia masih menghadapi krisis karhutla yang menghilangkan tutupan hutan bahkan menimbulkan emisi sekitar 9,6 juta ton karbon. 

Analisis citra satelit Map Biomas fire (sentinel 2) mencatat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada bulan Januari-September 2026 mencapai 1.103.132 hektare dengan angka tertinggi berada di Papua seluas 313,777 ha, dan lebih dari 60 persen total Karhutla Papua terjadi di Merauke. 

Data Copernicus Atmosphere Monitoring Service yang diolah Satya Bumi juga menunjukkan emisi karbon dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia meningkat tajam dari tahun ke tahun. Pada 2022, kebakaran melepas sekitar 6,8 juta ton karbon, sementara pada 2023, tahun El Niño, angkanya melonjak sembilan kali lipat menjadi 61,6 juta ton karbon, atau setara sedikitnya 226 juta ton CO₂. 

Jika merujuk pada Second Nationally Determined Contributions (SNDC) 2030, Indonesia menjanjikan serapan bersih karbon dari sektor FOLU sebanyak 92 hingga 119 juta ton CO₂.

Pemerintah Indonesia menawarkan 30 proyek karbon strategis, dalam peluncuran Carbon Connexion (Carbonnex) for Climate Action di Paviliun Indonesia, COP31, Antalya Turkey (10/11/2026). Di hari sebelumnya, Hashim menawarkan 27 proyek karbon di COP31 dan 16 di antaranya berasal dari sektor FOLU. 

Juru Kampanye Satya Bumi, Dhany Alfalah, beranggapan komitmen Indonesia dalam mitigasi krisis iklim melalui sektor FOLU semakin sulit dipercaya di tengah penanganan karhutla yang lambat serta upaya menggenjot proyek strategis nasional yang membuka 2,7 juta ha lahan di Papua.

“Menawarkan puluhan proyek karbon di COP31 tidak ada artinya jika di rumah sendiri hutan dan lahan masih terus terbakar. Ini justru malah menambah emisi di sektor FOLU, bukan menyerap karbon bersih seperti yang dijanjikan Indonesia,” ucapnya pada Jumat (13/11/2026).

Pada Oktober 2026, Hashim sempat memberikan pernyataan bahwa Indonesia berencana menghentikan pembukaan kawasan hutan untuk food and energy project dan sebagai gantinya memanfaatkan lebih dahulu lahan-lahan terdegradasi. Pemerintah indonesia akan memanfaatkan 12 juta ha lahan terdegradasi untuk proyek pangan dan energi, akan tetapi tidak ada penjelasan di mana lokasi 12 juta hektar lahan tersebut. Kendati terlihat sebagai langkah progresif dari pemerintah, Satya Bumi justru menyangsikan pernyataan ini.

“Kami khawatir lahan-lahan yang terbakar akan dijustifikasi sebagai lahan ‘terdegradasi’ dan dipakai untuk proyek pangan dan energi. Lebih baik pemerintah memulai dari lahan terdegradasi yang sudah berada dalam konsesi, bukan membuka area baru yang bernilai ekologis tinggi”, kata Dhany.

Satya bumi mengolah data tutupan hutan tropis (TMF) tahun 2025, menunjukkan bahwa 2,84 juta hektare hutan terdegradasi berada di ekosistem gambut, 2,63 juta ha di Kawasan Kunci Keanekaragaman Hayati (KBA), dan 1,84 juta ha di kawasan konservasi. Di Papua, luas hutan terdegradasi di kawasan konservasi mencapai 553 ribu hektare, tertinggi dibanding pulau lain, ditambah 477 ribu hektare di gambut. Ini wilayah yang sama yang kini menjadi sasaran proyek strategis nasional pangan dan energi di Merauke.

Sekitar 96 persen wilayah yang terbakar di Papua merupakan savana, padang rumput dan rawa yang diyakini dapat tumbuh dan kembali menyerap karbon. Satya Bumi juga meyakini bahwa alam dapat memulihkan fungsinya sendiri. Namun, yang terjadi adalah pembukaan hutan, alih fungsi lahan dan pembiaran karhutla. 

Komitmen Indonesia yang disampaikan oleh beberapa perwakilan pembuat kebijakan dalam COP31 di Antalya seharusnya jadi pengingat, bahwa akar masalah dan solusi krisis iklim sudah disadari. Namun, mengapa memilih solusi semu seperti perdagangan karbon dan pembangunan proyek ketahanan energi yang membuka banyak lahan untuk menangani krisis iklim.