Kebijakan Satu Peta Harus Akomodir Peta Masyarakat Adat Papua

BETAHITA.ID - World Resources Institute (WRI) Indonesia, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Tanah Papua. Proses registrasi, verifikasi, dan standarisasi peta wilayah adat seharusnya dapat digunakan dalam proses pengakuan oleh pemerintah daerah.

Kepala BRWA, Kasmita Widodo, menyebutkan percepatan pemetaan dan registrasi wilayah adat di Tanah Papua merupakan langkah penting untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. 

Hasil pemetaan wilayah adat yang dilakukan oleh komunitas dan berbagai lembaga selama ini masih memiliki perbedaan dalam metode, referensi, skala, dan standar data. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam proses integrasi data ke dalam sistem informasi geospasial nasional. 

“BRWA berperan mendorong proses registrasi, verifikasi, dan standarisasi peta wilayah adat agar data yang dihasilkan memiliki referensi yang jelas dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengakuan oleh pemerintah daerah,” ucapnya saat bimbingan Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Tanah Papua di Sorong Papua pada Rabu (11/11/2026).

Kebutuhan percepatan pemetaan wilayah adat semakin penting mengingat tekanan terhadap pemanfaatan lahan dan kebutuhan pembangunan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, terus meningkat.

Wilayah adat yang belum terpetakan dan belum memperoleh pengakuan formal berisiko tidak terakomodasi dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Data BRWA bulan Agustus 2026, menunjukkan luas wilayah adat yang telah teregistrasi secara nasional mencapai sekitar 36 juta hektare, tetapi baru sekitar 20 persen yang memperoleh pengakuan pemerintah. Sementara itu, peta wilayah adat di Tanah Papua berkontribusi lebih dari 40 persen terhadap keseluruhan data peta wilayah adat yang teregistrasi di Indonesia.

Percepatan pemetaan, registrasi, dan pengakuan wilayah adat di Papua pun perlu menjadi perhatian bersama, termasuk melalui penguatan koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten serta integrasi peta wilayah adat ke dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Senior Associate for Regional Papua WRI Indonesia, Julia Kalmirah, menekankan penguatan Kebijakan Satu Peta perlu berjalan seiring dengan percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Tanah Papua. Berbagai komitmen kebijakan, mulai dari Otonomi Khusus Papua, Deklarasi Manokwari 2018, hingga kesepakatan enam gubernur di Tanah Papua pada 2026, telah memberikan landasan bagi pengakuan hak masyarakat adat dan wilayah adat. 

Namun, komitmen tersebut perlu diterjemahkan ke dalam langkah teknis melalui pemetaan, standardisasi, dan integrasi data wilayah adat ke dalam dokumen perencanaan pembangunan serta tata ruang daerah. Kolaborasi lintas provinsi dan lintas lembaga pun penting agar data wilayah adat dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perlindungan hak masyarakat adat.

WRI Indonesia Regional Papua Program sendiri berperan mendorong penguatan kebijakan tata kelola sumber daya alam di Tanah Papua, salah satunya melalui dukungan terhadap pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Sejak mulai bekerja di Tanah Papua pada 2017, WRI Indonesia telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta perguruan tinggi seperti Universitas Cenderawasih dan Universitas Papua untuk mendukung penyediaan dan pemanfaatan data geospasial. 

“Kolaborasi tersebut juga mencakup kajian dan analisis perizinan berbasis lahan, termasuk perkebunan kelapa sawit, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola penggunaan lahan melalui data dan informasi yang terintegrasi.” ujarnya. 

Sementara Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Papua Barat Daya, Herry F.R Widjasena, menekankan pentingnya pemanfaatan informasi geospasial  dalam mendukung pembangunan daerah. 

“Ketersediaan data spasial yang akurat dan terintegrasi diperlukan untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, mengelola sumber daya, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga. Pemerintah daerah perlu didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi geospasial dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data.” ujarnya dalam sambutan.