Dampak Kebakaran bagi Keragaman Ekologis Tidak Sederhana

BETAHITA.ID - Kebakaran telah meluluh-lantakkan hutan juga gambut di berbagai wilayah di Indonesia. Tak hanya manusia dan satwa saja yang terkena dampaknya, vegetasi yang menjadi tempat berlindung serta habitat satwa juga tak luput dari kemarahan api, termasuk spesies tumbuhan langka dan dilindungi.

Guru Besar Fakultas Biologi UGM sekaligus pemerhati keanekaragaman hayati, Prof. Budi Setiadi Daryono, mengatakan salah satu tumbuhan yang patut dikhawatirkan musnah akibat kebakaran adalah ramin (Gonystylus bancanus), pohon rawa gambut berstatus Kritis menurut International Union for Conservation of Nature, organisasi internasional untuk bidang konservasi alam.

Meskipun belum terdapat bukti empiris dan konkret adanya kebakaran yang masif terhadap ramin, namun peristiwa karhutla, menurut Budi, tentu menjadi ancaman bagi tumbuhan bernilai konservasi tinggi yang hidup di ekosistem rentan. Budi menambahkan, saat tumbuhan hilang, satwa kehilangan sumber pakan, tempat berlindung, dan bagian dari habitatnya. 

“Kerusakan hutan juga dapat membuat pemulihan ekosistem lebih sulit,” ujarnya, pada Rabu (11/11/2026).

Budi menyebut ada persoalan lain yang kerap luput dari perhatian publik. Ketika mendengar “seribu pohon terbakar”, misalnya, masyarakat awam dapat membayangkan seribu pohon sebagai objek yang kurang lebih sama. Cara pandang tersebut menyederhanakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan tropis.

Padahal hutan tropis bukan kumpulan pohon yang seragam seperti perkebunan monokultur. Setiap pohon dapat berasal dari spesies yang berbeda dan memiliki fungsi ekologis yang saling berkaitan dengan penyerbuk, penyebar biji, fungi, mikroba tanah, herbivora, serta berbagai organisme lainnya. 

Karenanya, dampak kebakaran hutan dan lahan bisa menghilangkan sebagian vegetasi, yang terdampak bukan sekadar jumlah pohon, melainkan juga komposisi spesies dan hubungan ekologis yang terbentuk di dalamnya.

Budi memaparkan gambaran tersebut yang terlihat dalam penelitian di hutan rawa gambut Kalampangan, Kalimantan Tengah. Peneliti membandingkan dua petak hutan dengan luas masing-masing satu hektare, yaitu petak hutan alami dan petak hutan terganggu yang pernah terbakar pada 2015. Hasilnya menunjukkan perbedaan yang cukup besar. 

Pada petak hutan alami, tercatat 2.851 batang pohon yang berasal dari 114 spesies. Sementara itu, petak hutan yang terganggu hanya memiliki 926 individu pohon dari 80 spesies. 

Perbedaan juga terlihat pada biomassa pohon di atas permukaan tanah. Pada hutan alami, biomassa tercatat mencapai 341 ton per hektare, sedangkan pada petak hutan terganggu nilainya hanya 53,2 ton per hektare.

Berkurangnya jumlah spesies dari 114 menjadi 80 pada dua petak penelitian tidak berarti 34 spesies tersebut mengalami kepunahan secara global akibat satu peristiwa kebakaran. Penelitian itu membandingkan kondisi dua petak dalam satu lokasi. Namun, hasilnya memberikan gambaran yang jelas mengenai perubahan struktur komunitas tumbuhan pada kawasan yang pernah mengalami kebakaran.

"Hasilnya menunjukkan bahwa petak yang pernah terbakar memiliki kekayaan spesies dan biomassa lebih rendah daripada petak hutan alami,” kata Budi.

Temuan ini, lanjut Budi, tetap penting karena memperlihatkan bagaimana kebakaran dapat menyederhanakan komunitas tumbuhan. Penyederhanaan ekosistem seperti ini jarang tertangkap kamera. 

“Orangutan yang terluka dapat terlihat dalam sebuah video, sementara hilangnya keragaman pohon dan hubungan ekologis jauh lebih sulit diperlihatkan,” ujarnya.

Upaya untuk menangani bencana karhutla ini menurutnya membutuhkan lebih dari sekadar penanganan kebakaran ketika bencana terjadi. Perlindungan dan restorasi gambut membutuhkan kelembagaan yang memiliki mandat jelas, kewenangan untuk mengoordinasikan berbagai pihak, serta sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas hingga tingkat tapak. 

Ia mencontohkan, masa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berakhir pada Desember 2024, selanjutnya saat itu tugas restorasi gambut dan mangrove dialihkan kepada kementerian terkait. Perubahan tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah pegiat lingkungan mengenai potensi melemahnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan gambut. 

Dalam perkembangan terbaru, pemerintah mengumumkan rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada September 2026. Pemerintah menyebut lembaga tersebut akan berada langsung di bawah Presiden dan menjalankan tugas hingga tingkat desa. 

Dapat dipahami, lanjut Budi, jika pembentukan lembaga baru ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali tata kelola gambut. Akan tetapi, keberadaan lembaga saja belum menjawab persoalan pengelolaan di lapangan. 

Tantangannya adalah memastikan seluruh unsur tersebut bekerja dalam satu sistem yang mampu mencegah kebakaran sekaligus memulihkan ekosistem yang telah terdampak. Dengan tata kelola yang kuat, perlindungan gambut tidak berhenti pada respons terhadap kebakaran, tetapi dapat bergerak lebih jauh menuju pencegahan, pemulihan, dan perlindungan ekosistem dalam jangka panjang.

“Karena itu, fokus berikutnya perlu diarahkan pada kejelasan mandat, kewenangan koordinasi, pendanaan, serta akuntabilitasnya. Pembentukan lembaga saja belum cukup, yang menentukan adalah kemampuannya mencegah kebakaran, memulihkan gambut, dan memastikan tanggung jawab para pihak berjalan,” ucap Budi.