Tebak-Tebakan Inisial Korporasi Karhutla

BETAHITA.ID - Analisis Pantau Gambut menunjukkan gentingnya area terbakar di gambut lindung di konsesi HGU dan PBPH. Namun pemerintah masih main tebak-tebakan dengan hanya memberikan inisial.   

Analisis Pantau Gambut menunjukkan sebaran area terbakar (burned area) pada rentang 1 Januari hingga 30 September 2026 berada di area indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG), yakni seluas 263.558,59 hektare. Sekitar 39.055 ha area terbakar berada di area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, dan 20.248 ha di area konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). 

Hasil pemantauan menunjukkan 10 besar konsesi dengan area terbakar terluas pada masing-masing sektor usaha.

Pada sektor perkebunan, PT Mekar Karya Kahuripan di Kalimantan Barat mencatat 3.496 ha area terbakar di FLEG, disusul PT Kayung Agro Lestari dengan 2.748 ha. Pada sektor PBPH, PT Mayawana Persada memimpin dengan 4.788 ha area terbakar. 

Juru Kampanye Senior Pantau Gambut, Putra Saptian, menyebutkan temuan ini menunjukkan kerentanan ekosistem gambut akibat karhutla. Gambut lindung yang terbakar mengalami kerusakan permanen. Padahal area tersebut memiliki fungsi menjaga hidrologi ekosistem gambut. 

“Artinya kerusakan pada lahan gambut lindung sangat berdampak pada ekosistem gambut,” ucapnya dalam perbincangan pada Selasa (11/11/2026).

Menurutnya aneh, jika pemerintah kemudian tidak mengumumkan perusahaan-perusahaan yang mengalami kebakaran untuk mengidentifikasi kerusakan gambut berdasar fungsinya. Mestinya mereka melakukan identifikasi dini untuk memastikan langkah pemulihan, terutama kawasan gambut lindung. 

Selama ini polisi dan Kementerian Kehutanan telah melakukan penindakan hukum ataupun langkah administratif atas korporasi yang diduga melakukan pembakaran. Namun baru segelintir perusahaan yang diumumkan dengan nama terang. 

Pada 29 Oktober 2026 lalu, Bareskrim Mabes Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari 104 Laporan Polisi, dengan total luas area terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Mereka juga merekomendasikan kepada kementerian mencabut izin 23 perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran berulang di area seluas lebih dari 500 hektare serta tidak memiliki sarana-prasarana penanggulangan kebakaran yang memadai.

Empat perusahaan merupakan korporasi penanaman modal asing, yakni PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI. 

Perusahaan lainnya adalah PT BOS, PT AER, PT SKM, PT WLJ, PT SAE, PT BSLT, PT CGUK, PT FSL, PT BPK, PT PW, PT BWL, PT MIB, PT STP, PT JMS, PT RAS, dan PT MAS. 

Pada 19 Oktober 2026, Kementerian Kehutanan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin dan/atau paksaan pemulihan ekosistem hutan pada 32 perusahaan. Total luas areal terbakar yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 ha.

Sama dengan yang dilakukan polisi, mereka hanya menyebutkan inisial. Namun Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyebutkan nama secara lengkap sembilan perusahaan yang dibekukan izinnya.

Pada 3 September ia mencabut lima izin perusahaan, yakni:  

1. PT Mahkota Rimba Utama di Kabupaten Ketapang. Luas PBPH-nya, 74.480 hektar dan yang terbakar lebih kurang 1.275,87 hektare. 

2. PT Hutan Ketapang Industri di Ketapang, dengan PBPH seluas 100.150 hektar. Sementara yang terbakar lebih kurang 670,76 hektare. 

3. PT Mayawana Persada Mas, di Ketapang, dengan luas PBPH 136.710 hektare dan area terbakar sekitar 326,93 hektare. 

4. PT Duta Andalan Sukses di Kabupaten Sanggau, dengan luas konsesi 31.080 hektare. Sementara area yang terbakar lebih kurang 247,3 hektare. 

5. PT Wana Lestari Jaya di Kabupaten Sanggau. Mendapat izin area konsesi 29.140 hektare dengan terbakar 47,84 hektare area terbakar.

Sedangkan pada 22  September 2026, sebanyak 5 perusahaan juga kembali dicabut izinnya, satu diantaranya merupakan perusahaan yang sama dengan pencabutan sebelumnya. Mereka adalah :

1. PT Wana Lestari Jaya di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi sekitar 29.140 hektare dan luas area terbakar 47,84 hektare 

2. PT Prima Multi Buana di Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas konsesi 11.882 hektare dan luas area terbakar 18,20 hektare.

3. PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau, Kalimantan Tengah, seluas 3.812 hektare dan luas area terbakar 497 hektare 

4. PT Grace Putri Perdana di Lamandau, Sukamara dan Ketapang, seluas 28.990 hektare; serta dan luas area terbakar 497 hektare 

5. PT Babugus Wahana Lestari di Kapuas, Kalimantan Tengah, seluas 18.640 hektare dan luas area terbakar 231,10 hektare

Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merekomendasikan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Mereka adalah dikelompokkan ke dalam lima kategori. Pertama mencakup HGU direkomendasikan dicabut seluruhnya, yakni PT MIB seluas 4.000 ha di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 ha di Kabupaten Melawi; serta PT SKM dengan dua bidang HGU masing-masing 5.355,33 ha dan 2.360,81 ha di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pertimbangan pencabutan seluruh HGU tersebut meliputi luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak. 

Kelompok kedua adalah eks HGU PT BSLT seluas 2.300 ha di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang.

Kelompok ketiga terdiri atas PT ANI seluas 5.246 ha di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 ha di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 ha di Kabupaten Ketapang. Ketiga perusahaan tersebut belum memiliki HGU yang terbit dan tidak dipertimbangkan untuk memperoleh HGU maupun izin usaha perkebunan. 

Kelompok keempat mencakup pencabutan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki luas 1.510,2639 ha. Keputusan tersebut mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak lebih dari 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana. 

Kelompok kelima mencakup PT STP, PT API, dan PT JMS yang masih memerlukan pendalaman untuk menentukan apakah HGU akan dicabut sebagian atau seluruhnya. Pendalaman dilakukan terhadap bidang-bidang HGU masing-masing perusahaan, yakni PT STP seluas 129,5500 ha dan 286,9900 ha, PT API seluas 1.263,35 ha dan 4.154,94 ha, serta PT JMS seluas 4.928,7000 ha dan 521,8700 ha.

Putra menyebutkan langkah pemerintah yang hanya menyebutkan informasi terbatas soal identitas perusahaan ini tidak strategis. Informasi lengkap korporasi seharusnya diberikan secara lengkap untuk memastikan kawasan yang rusak akibat karhutla. 

Manajer Advokasi, Kampanye, dan Komunikasi Pantau Gambut, Wahyu Perdana, mengatakan selama ini keterbukaan penyebutan data sanksi administrasi dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi tergolong sebagai informasi yang dikecualikan dalam SK Menteri Lingkungan Hidup No 150 Tahun 2026. 

Namun, kata Wahyu, seharusnya kegentingan kerusakan permanen gambut menjadi pertimbangan untuk membuka informasi ini. 

Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyebutkan Kementerian Kehutanan telah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemegang PBPH, termasuk kewajiban perlindungan hutan, pencegahan dan pengendalian kebakaran, serta pemulihan kerusakan lingkungan di areal kerjanya. Adapun kesimpulan khusus mengenai seluruh lokasi dalam laporan Pantau Gambut perlu didasarkan pada hasil pencocokan data dan pemeriksaan oleh unit teknis terkait.

Terkait perusahaan yang disebutkan, publikasi resmi Kementerian Kehutanan telah mencantumkan PT MPK di Kalimantan Barat sebagai perusahaan yang dikenai pembekuan perizinan berusaha sekaligus paksaan pemerintah. Daftar sanksi administratif yang dipublikasikan juga mencantumkan PT BMH di Sumatera Selatan. Namun, pencocokan nama badan usaha, jenis sanksi, dan status pelaksanaannya tetap perlu merujuk pada dokumen keputusan masing-masing perusahaan agar informasi yang disampaikan akurat.

“Untuk perusahaan lainnya, kami perlu memastikan kesesuaian identitas badan usaha dengan dokumen perizinan dan data penanganan perkara. Kami juga membedakan secara tegas antara pengawasan, sanksi administratif, dan proses pidana. Perusahaan yang dikenai sanksi administratif tidak serta-merta berstatus tersangka. Informasi mengenai proses pidana harus merujuk pada keterangan resmi instansi penegak hukum yang menangani perkara,” ucapnya.