Badan Gambut Siapkan Strategi Tanam Bambu di Bekas Karhutla

BETAHITA.ID - Sebulan selepas dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan Pudyatmoko, bergegas merancang pemulihan gambut yang telah terbakar. Salah satu strateginya yakni memberdayakan masyarakat untuk menanam bambu di bekas lahan pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Salah satu yang lebih ramah terhadap ekosistem basah, misalnya dengan penanaman bambu, terutama bambu betung,” kata Satyawan dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara pada Senin, 9 November 2026. Bambu menjadi pilihan untuk menciptakan ekonomi baru, ketimbang menyulap lahan bekas terbakar menjadi perkebunan kelapa sawit.

Inovasi penanaman bambu ini dirancang Satyawan setelah ia berkunjung ke Sumatera Selatan untuk mendapatkan pembeli tetap (off-taker). Produsen bambu itu disiapkan untuk mengambil bahan baku bambu yang disediakan masyarakat. Bahkan tidak hanya masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga disebut bakal berperan untuk menyediakan ribuan hektare lahan restorasi untuk ditanami bambu.

Secara saintis, bambu dikenal memiliki banyak manfaat. Kata Satyawan, selain dapat dikonsumsi, bambu mempunyai keunggulan dapat menyimpan banyak air—satu hal penting untuk menjaga gambut agar tetap basah di musim kemarau. Selain itu, bambu juga dapat dipanen setiap tiga tahun dan tidak memerlukan penanaman kembali.

“Bambu itu ternyata salah satu tanaman yang cocok hidup di ekosistem gambut,” ucap Satyawan. Gambaran dia, penanaman bambu bakal mengurangi deforestasi yang selama ini berlangsung di area bergambut.

Satyawan juga berkaca dari Cina yang memanfaatkan bambu untuk memenuhi kebutuhan industri mereka. Kata dia, hampir semua mebel di Negeri Panda itu telah dirancang menggunakan bahan baku bambu, sehingga tidak lagi menebang pohon. “Kita sudah ada salah satu industri yang memulai itu ada di Tangerang, Banten,” tutur Satyawan.

Satyawan sebetulnya bukan orang yang baru di dunia kehutanan. Rimbawan jebolan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tersebut mengawali karirnya sebagai kepala laboratorium satwa liar hingga ketua studi untuk konservasi sumber daya hutan. Tiga tahun belakangan dia juga mengemban jabatan sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan.

Pada 15 Oktober lalu, Satyawan kemudian dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Kepala BPGMN—lembaga pemulihan gambut yang baru dibentuk Prabowo selepas insiden karhutla meluas. Dia didampingi seorang wakil yang memiliki latar belakang militer, bernama Mayor Jenderal TNI Sriyanto.

Sebetulnya badan pengelola gambut bukan hal baru. Sejak 2016, pemerintah telah memiliki Badan Restorasi Gambut (BRG) dan belakangan namanya berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Pada akhir 2024, Presiden Prabowo Subianto menyudahi masa kerja mereka dan secara resmi dibubarkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada 17 April 2025.

Pembubaran kelembagaan itu berdampak pada hilangnya fungsi penanggung jawab dalam tata kelola gambut nasional. Membentang seluas 24,2 juta hektare, Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) mudah rusak ketika terjadi alih fungsi peruntukan lahan. Ketika fenomena El Nino tiba sejak Maret lalu, gambut yang rusak mengalami kekeringan ekstrem dan rentan dibakar.

Pengampanye Senior Yayasan Pantau Gambut, Putra Saptian, menyebut pemerintah sebetulnya tidak membutuhkan badan baru, bila sekadar menghitung kegiatan dan pembangunan infrastruktur di dalam gambut. “Tetapi Indonesia membutuhkan tata kelola yang mampu menjaga gambut tetap basah, menghentikan kerusakan, memastikan pertanggungjawaban pemegang konsesi, dan melindungi masyarakat yang selama ini menanggung dampak kerusakan,” ucap Putra.

Putra lantas menjelaskan, BRGM sebelumnya juga didesain dan memiliki mandat untuk melakukan hal itu. Persoalannya, selama satu dekade masa kerjanya, centang-perenang urusan gambut justru tak berkesudahan. Capaian restorasi yang mereka kejar, sekadar menghitung jumlah kegiatan yang berimplikasi menghabiskan anggaran. Sementara itu, gambut justru dibiarkan berubah menjadi kanal-kanal untuk kepentingan industri kayu dan perkebunan.

Pembangunan kanal memang serupa musibah bagi gambut. Dalam sejumlah studi ilmiah yang dipublikasi, konversi lahan gambut biasanya dapat menyebabkan pelepasan karbon 70-120 ton karbon dioksida per hektare, setiap tahun. Tidak sekadar melepaskan karbon, gambut yang dirusak juga mengalami penurunan permukaan tanah sebesar 7 centimeter per tahun. Masalah lebih rumit ketika gambut yang rusak mengalami kebakaran karena dapat memicu emisi berlipat-lipat lebih besar.