Merespon Nusron, Walhi: Tak Semua Sanksi Harus Tunggu Polisi

BETAHITA.ID - Pemerintah mestinya tidak perlu menunggu rekomendasi polisi untuk mengambil tindakan administratif, terlebih ketika indikasi kebakaran di dalam konsesi perusahaan telah ditemukan sejak pertengahan 2026. Penilaian tersebut disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sebagai respons terhadap langkah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, yang menjatuhkan sanksi administratif kepada 11 perusahaan perkebunan sawit, yang direkomendasikan oleh Bareskrim Polri agar Hak Guna Usaha (HGU) dicabut.

Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma’rufah, menyatakan bahwa sejak pertengahan 2026, Walhi telah memperingatkan adanya indikasi kuat kebakaran hutan dan lahan di dalam wilayah konsesi perusahaan, termasuk perkebunan sawit. Bahkan, berdasarkan pemantauan Walhi pada September hingga Oktober 2026, ditemukan 16.723 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang tersebar di 945 wilayah HGU. Di Kalimantan Tengah, yang menjadi wilayah paling parah, justru tidak ada korporasi sawit yang ditindak.

Menurut Umi, Kementerian ATR/BPN seharusnya memiliki data yang lebih valid dan komprehensif terkait kebakaran di areal konsesi perkebunan sawit, mengingat kementerian inilah yang memiliki data perizinan HGU. Dengan data tersebut, Kementerian dapat secara proaktif melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap perusahaan pemegang HGU yang terindikasi mengalami kebakaran, tanpa harus menunggu rekomendasi dari Polri. 

"Pertanyaannya, langkah konkret apa yang selama ini dilakukan Menteri ATR/BPN untuk mengawasi dan menindak perusahaan yang konsesinya mengalami kebakaran?” kata Umi, pada Selasa (10/11/2026).

Umi menjelaskan, tidak hanya melalui analisis titik panas, Walhi juga melakukan pemantauan langsung di sejumlah areal kerja perusahaan perkebunan sawit dan menemukan indikasi kebakaran. Di Kalimantan Tengah, misalnya, Walhi melakukan pemantauan lapangan terhadap tiga perusahaan, yakni PT Arjuna Utama Sawit, PT Globalindo Agung Lestari, dan PT United Agro Indonesia. Ketiganya ditemukan mengalami kebakaran dengan luasan yang cukup signifikan. 

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, selain kebakaran di Monrad Intan Barakat, hasil pemeriksaan lapangan (ground checking) juga menemukan lahan bekas terbakar di wilayah konsesi PT Subur Agro Makmur, PT Palmina Utama, PT Kintap Jaya Wattindo, PT Surya Langgeng Sejahtera, dan PT Tasnida Agro Lestari.

“Yang jelas, kami mempertanyakan di mana langkah tegas pemerintah dalam menindak perusahaan perkebunan sawit yang terindikasi mengalami kebakaran. Apalagi, dari 11 perusahaan yang dievaluasi, terdapat perusahaan yang HGU-nya telah dicabut dan tiga perusahaan yang justru diketahui beroperasi tanpa HGU," kata Umi. 

Umi menyebut, perusahaan perkebunan sawit seharusnya tidak dapat beroperasi tanpa memiliki HGU. Ia kemudian mempertanyakan, ke mana pengawasan pemerintah selama ini. 

Ia berpendapat, harus ada tindakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas perkebunan secara ilegal tanpa HGU. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian juga seharusnya mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan yang melanggar, bukan justru membiarkan praktik tersebut berlangsung tanpa konsekuensi.

Atas dasar itu, Walhi kemudian mendesak Kementerian ATR/BPN untuk tidak sekadar menindaklanjuti rekomendasi Bareskrim Polri, tetapi secara proaktif melakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh HGU yang terindikasi mengalami karhutla. Penegakan hukum harus didasarkan pada temuan lapangan, data titik panas, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan. 

Selain pencabutan HGU, pemerintah juga harus memastikan adanya penegakan hukum terhadap perusahaan yang beroperasi tanpa hak atas tanah yang sah. Kementerian Pertanian juga harus mengambil langkah serupa melalui evaluasi dan pencabutan IUP apabila ditemukan pelanggaran. 

"Jangan sampai pencabutan izin hanya menjadi respons administratif sesaat, sementara perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan tetap dapat beroperasi dan tidak bertanggung jawab atas pemulihan wilayah yang terbakar," katanya.

11 perusahaan sawit dapat sanksi dari Menteri Nusron

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN menertibkan 11 korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap HGU masing-masing perusahaan, mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.

“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU, di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), pada Senin (9/11/2026).

Penanganan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok.

Pertama, HGU yang akan dicabut seluruhnya, yakni HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pertimbangan pencabutan HGU, meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50%, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Klaster kedua, HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini ditetapkan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut diketahui telah berakhir pada 2020, dan tidak akan diberi perpanjangan. Pertimbangannya, antara lain faktor ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kejadian kebakaran yang berulang.

Ketiga, terdapat tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menteri Nusron memutuskan untuk tidak memberikan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut, dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunannya.

Keempat, pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya adalah lahan yang terbakar tidak lebih dari 50% dan terdapat ketidaksesuaian sarana dan prasarana.

Kelima, terdapat tiga HGU yang pencabutan sebagian atau seluruhnya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Ketiganya meliputi HGU 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare atas nama PT STP; HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare atas nama PT API; serta HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare atas nama PT JMS. Pendalaman terhadap kelompok kelima dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.

Menteri Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses penanganan juga dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus. 

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” kata Menteri Nusron.