RSPO Ancam Cabut Sertifikat Anggota yang Gunakan Api

BETAHITA.ID - Sekretariat Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) menyatakan akan menerapkan sanksi tegas secara bertahap kepada anggotanya, bila mana anggotanya terbukti secara resmi melakukan pelanggaran terhadap standar RSPO. Pelanggaran tersebut termasuk bila anggotanya menggunakan api untuk pembukaan lahan perkebunan sawitnya. Sanksi dimaksud diberikan sesuai tingkat keparahan pelanggarannya.

"Sanksi yang diberikan dapat berupa tindakan korektif dan perbaikan--seperti peringatan resmi--hingga penangguhan sertifikasi sementara (yang mencabut izin untuk memperdagangkan Certified Sustainable Palm Oil atau CSPO di pasar global) ataupun pengakhiran keanggotaan RSPO," kata Sekretariat RSPO, dalam pesan surat elektronik (email) yang Betahita terima, pada Senin (9/11/2026).

RSPO mengatakan, mereka berdiri dalam solidaritas penuh bersama masyarakat dalam menuntut akuntabilitas serta tindakan nyata terkait kebakaran yang baru-baru ini melibatkan anggotanya. Sekretariat RSPO mengaku memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari solusi permanen untuk mengakhiri siklus kebakaran dan kabut asap yang terus berulang di Indonesia.

RSPO menyampaikan bahwa terdapat satu pengaduan terkait kebakaran hutan yang telah diterima dan diproses secara resmi melalui Sistem Pengaduan RSPO. Perkembangan penanganan pengaduan tersebut dapat dipantau melalui RSPO Case Tracker. 

RSPO menyatakan tetap berkomitmen untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh sektor kelapa sawit. Mereka juga mengaku menghargai kerja sama dengan mitra masyarakat sipil, yang kehadiran serta hasil penelitiannya di lapangan turut memperkuat sektor ini secara keseluruhan. 

"Siapa pun yang memiliki bukti mengenai kebakaran yang sengaja dilakukan oleh perusahaan bersertifikat RSPO dapat menghubungi firewatch@rspo.org atau mengajukan pengaduan melalui Sistem Pengaduan RSPO," kata Sekretariat RSPO.

RSPO mengatakan, bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia ini adalah krisis kompleks yang melibatkan perubahan iklim, kekeringan parah akibat El Nino, praktik penggunaan lahan yang termasuk penggunaan api untuk pembujaan lahan, dan perilaku korporasi yang tidak bertanggung jawab serta rendahnya kesadaran masyarakat. Hal tersebut merupakan tantangan besar yang jauh lebih besar dari apa yang dapat diselesaikan oleh satu organisasi atau sistem sukarela seperti RSPO sendirian.

Walau begitu, RSPO sangat yakin bahwa standar dan parameter sertifikasi yang ketat, pemantauan serta pelaporan titik api (hotspot) dan kebakaran yang transparan, serta kesiapan ekosistem yang kuat di kalangan anggota bersertifikat RSPO, telah membantu meminimalkan peran perkebunan sawit dalam kebakaran hutan berskala luas di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

RSPO menuturkan, mereka telah melakukan pemeriksaan silang data RSPO dengan data spasial awal dari Nusantara Atlas, mengenai kebakaran di dalam perkebunan yang bersertifikat RSPO. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 90% dari 1,9 juta hektare lahan yang terbakar di Indonesia antara Januari hingga September, berada di luar perkebunan sawit, dengan area bersertifikat RSPO mencakup kurang dari 0,8% (sekitar 14.500 hektare), sebagian besar di antaranya berada di luar batas operasional aktif. 

"Selain itu, analisis menunjukkan bahwa hampir tidak ada lahan yang terbakar di lahan milik pekebun swadaya yang bersertifikat RSPO. Hingga saat ini, tidak ada data atau bukti yang menunjukkan bahwa unit bersertifikat RSPO dengan sengaja melakukan pembakaran," kata Sekretariat RSPO.

Sebagai persiapan menghadapi kondisi kering berkepanjangan yang diperkirakan terjadi tahun ini, sambung Sekratariat RSPO, para anggotanya yang memiliki perkebunan bersertifikat telah melakukan persiapan jauh-jauh hari, seperti melatih personel, mengamankan ketersediaan air, memobilisasi peralatan, melakukan patroli terkoordinasi, serta menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat dan kepala desa untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan kebakaran yang lebih ketat. 

"Kami berterima kasih kepada para anggota kami yang berada di garis depan dalam merespons kebakaran--bahkan di luar batas perkebunan mereka sendiri--dengan turut memadamkan api, membantu masyarakat yang terdampak, serta mendukung organisasi penyelamatan satwa liar," katanya.

Lebih lanjut RSPO mengatakan, ketika muncul dugaan atau bukti adanya kebakaran, auditor independen wajib memverifikasi fakta-fakta tersebut melalui bukti yang objektif.

Kemudian jika insiden kebakaran ditemukan di antara pemasok dari unit yang bersertifikat, namun perusahaan bersertifikat tersebut dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan uji tuntas (due diligence) dan menangguhkan kontrak dengan pemasok yang tidak mematuhi aturan, maka auditor akan menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap protokol pengadaan yang bertanggung jawab.

"Jika perusahaan bersertifikat dengan sengaja terus mengambil pasokan dari pihak yang terlibat dalam praktik pembakaran, auditor dapat mengeluarkan temuan ketidaksesuaian (Non-Conformity atau NC), baik dalam kategori NC Minor maupun NC Mayor," ujar Sekretariat RSPO.

Untuk setiap temuan NC, imbuh RSPO, perusahaan diwajibkan untuk menyusun Rencana Tindakan Korektif (Corrective Action Plan). Rencana ini harus merinci langkah-langkah perbaikan segera untuk mengatasi masalah yang ditemukan, serta menjabarkan tindakan pencegahan yang menyasar akar permasalahan guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Untuk NC Minor, perusahaan memiliki waktu 12 bulan sejak tanggal pertemuan penutup (closing meeting) untuk menyelesaikan temuan tersebut. Sementara untuk NC Mayor, jangka waktunya adalah enam bulan.

"Jika perusahaan gagal menindaklanjuti temuan NC dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka akan diberlakukan sanksi bertahap, yang dapat berupa peningkatan status NC Minor menjadi NC Mayor, atau penangguhan sertifikat," tulis Sekretariat RSPO.