COP31 Antalya: Indonesia Perlu Aksi Konkret Kurangi Batu Bara

BETAHITA.ID - Strategi pemerintah dalam mengampanyekan aksi mitigasi pada perhelatan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, dinilai kurang greget. Alih-alih menghentikan konsumsi batu bara secepatnya, Indonesia justru sibuk pada jargon-jargon deklarasi untuk mengejar pendanaan internasional.

“Indonesia perlu datang bukan hanya meminta pendanaan, tetapi membawa pipeline proyek transisi energi yang kredibel,” kata Presiden Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, pada Senin, 9 November 2026.

Kredibilitas itu hanya bisa ditempuh ketika Indonesia sudah jauh lebih konkret dalam mengejewantahkan transisi energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada batu bara, serta memastikan pekerja dan masyarakat memperoleh manfaat dari transformasi ekonomi rendah karbon. Untuk menjalankan itu, pemerintah mesti melakukan reformasi kebijakan, hingga mengejar transformasi ekonomi daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya telah deklarasi bahwa agenda COP31 di Turki akan menjadi ajang pamer aksi iklim bagi delegasi Indonesia. Mereka akan mengusung tema: Delivering Climate Solutions at Scale. Di dalamnya akan berisi narasi tentang Indonesia sebagai rumah solusi iklim melalui aksi kolaboratif menuju nol bersih.

Konsepnya yakni mengubah paviliun Indonesia sebagai platform yang mempertemukan mitra, mendorong kolaborasi, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya untuk mengejar implementasi pada lima topik yang disodorkan Indonesia. Di antaranya transisi energi bersih dan industrialisasi hijau; solusi berbasis alam; kota tangguh iklim dan pengelolaan sampah; pembiayaan iklim dan pasar karbon; serta keadilan iklim dan masyarakat inklusif.

Menurut Fabby, keberhasilan Indonesia di ajang COP31 nanti justru tidak diukur dari banyaknya deklarasi atau nota kesepahaman yang dilakukan pemerintah. Justru yang utama yakni kemampuan para delegasi untuk membawa diplomasi menjadi investasi energi bersih yang lebih besar. Skemanya bisa melalui penghentian penggunaan batu bara yang terencana hingga membangun sistem kelistrikan dengan lebih kuat.

Persoalannya, dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) untuk tahun kerja 2031-2035, pemerintah tidak memiliki masa tenggat penghentian batu bara. Proyeksinya, pemerintah masih mengejar masa puncak konsumsi batu bara pada 2035-2038. Penghentian operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru akan terjadi pada 2050, hanya satu dekade sebelum target masa emisi nol bersih 2060.

Ketergantungan pada pembangkit berbasis batu bara ini yang menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar keenam di dunia. Kata Fabby, Indonesia harus segera keluar dari zona itu. Caranya, yakni dengan menunjukkan bahwa transisi energi bukan sebagai pembangunan nasional.

Justru, menurut Fabby, agenda transisi harus menjembatani gerakan ketahanan energi, menurunkan ketergantungan pada energi fosil, menciptakan industri rendah karbon dan lapangan kerja hijau, serta menyediakan energi bersih yang terjangkau bagi rakyat. “Untuk itu, posisi Indonesia di COP31 harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan investasi nyata di dalam negeri," kata Fabby.

Sebagai gambaran, IESR menawarkan lima agenda prioritas Indonesia kepada negara-negara anggota Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC). Pertama, mempercepat masa transisi batu bara menuju energi terbarukan. Salah satunya yakni menghentikan pembangunan PLTU captive sebelum 2030. Hal ini karena masih ditemukan pembangkit berbasis fosil yang dibangun untuk memasok energi ke fasilitas industri.

Kedua, menjadikan elektrifikasi sebagai pengungkit transformasi energi. Pertimbangannya kaarena Presidensi COP31 mengusulkan target global sukarela untuk menaikkan pangsa listrik dalam konsumsi energi final dari 20 persen menjadi 35 persen pada 2035. Agenda ini perlu dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat penggunaan listrik bersih pada transportasi, industri, rumah tangga, dan sektor produktif.

Ketiga, pemerintah harus memperjuangkan pendanaan transisi yang lebih mudah diakses dan terjangkau. Keempat, memastikan transisi energi benar-benar berkeadilan. Kelima, mendorong penurunan emisi gas metana. Gas metana merupakan ancaman serius yang dapat menggagalkan pencapaian target Paris Agreement, satu di antaranya akibat asap kekabaran hutan dan lahan.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan pemerintah sudah jauh lebih konkret dengan berinisiatif membawa rancangan undang-undang ihwal perubahan iklim dan energi baru terbarukan. “Itu satu inisiatif yang ditunggu-tunggu juga oleh dunia internasional terkait dengan perubahan iklim,” ucap Jumhur.

Indonesia merencanakan akan menawarkan proyek-proyek yang bisa dieksekusi. Hal ini untuk mendorong agar ada transaksi yang bisa dilakukan Indoensia dalam agenda COP31, utamanya untuk membantu pendanaan. Salah satunya dengan mempertemukan antara penjual dan pembeli kredit karbon.