11 Ribu Pohon Sawit di SM Lamandau Ditumbangkan

BETAHITA.ID - Sebanyak sekitar 11.180 pokok tanaman sawit ditumbangkan, karena ditanam secara ilegal di areal seluas 88 hektare, di dalam kawasan Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, di Kalimantan Tengah. Pembabatan kebun sawit ini dilakukan dalam operasi penertiban kegiatan ilegal yang digelar oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama instansi pemerintah lainnya, dan masyarakat setempat, di kawasan konservasi tersebut pada Senin (9/11/2026).

Dalam operasi ini, sebanyak 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal bersedia menghentikan aktivitasnya secara sukarela. Selain itu, 28 pondok kerja juga dibongkar secara mandiri oleh pihak yang menggunakannya.

Dalam keterangan resminya, Kemenhut menerangkan bahwa penertiban tersebut kebun sawit ilegal ini merupakan tindak lanjut dari penanganan perkara kebakaran hutan di SM Lamandau oleh Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan. Dalam proses penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan telah memeriksa 43 penggarap ilegal untuk memperoleh keterangan terkait perkara tersebut.

Pelaksanaan penertiban mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan masyarakat setempat dan Demung sebagai pemangku adat Dayak. Langkah ini dilakukan untuk membangun kesadaran bersama agar penguasaan dan pemanfaatan kawasan secara ilegal dihentikan.

Pendekatan tersebut diperkuat melalui kearifan lokal dan nilai-nilai penghormatan terhadap alam dalam tradisi masyarakat Dayak, termasuk Kaharingan. Keterlibatan pemangku adat dan dukungan masyarakat setempat berperan penting dalam mendorong kesediaan para penggarap menghentikan aktivitasnya secara sukarela. Dengan demikian, proses penertiban dapat berlangsung tertib tanpa menimbulkan konflik baru.

“Peristiwa kebakaran hutan di SM Lamandau menjadi perhatian serius kami, mengingat kawasan ini memiliki ekosistem gambut yang rentan terhadap kerusakan dan kebakaran berulang. Aktivitas perkebunan ilegal harus dihentikan agar upaya pemulihan dapat berjalan dan fungsi konservasi kawasan kembali terjaga," kata Rudianto Saragih Napitu, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, pada Senin (9/11/2026).

Ia berharap langkah penghentian aktivitas secara sukarela ini juga diikuti pihak lain yang masih memanfaatkan kawasan konservasi secara ilegal. Bagi yang tetap melakukan pelanggaran, lanjut Rudianto, pihaknya akan mengambil tindakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menganggap kesediaan para pelaku menghentikan aktivitasnya secara sukarela patut dihargai. Ia melihat ada nilai yang lebih besar dari penumbangan 11 ribu tanaman sawit itu, yakni tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga alam. Dukungan masyarakat dan tokoh adat juga menunjukkan bahwa perlindungan hutan membutuhkan keterlibatan semua pihak.

“Kesadaran dan dukungan tersebut harus dijawab dengan kesungguhan. Kami mendorong pengelola kawasan bersama seluruh unsur terkait untuk memastikan pengawasan berjalan secara konsisten, mencegah penguasaan kembali, dan mempercepat pemulihan ekosistem. Jangan sampai iktikad baik dan dukungan masyarakat berakhir sia-sia karena lemahnya pengawasan dan adanya pembiaran," kata Dwi Januanto.

Dwi Januanto menambahkan, apabila ditemukan unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, dan pembiaran yang memenuhi ketentuan hukum, proses pertanggungjawaban akan dilakukan sesuai aturan. Kawasan konservasi, katanya, adalah amanah negara untuk melindungi kehidupan, dan amanah itu tidak boleh dikompromikan.

Sebagai tindak lanjut penertiban, Kemenhut melalui koordinasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan serta pengelola kawasan, menyiapkan pemulihan ekosistem pada areal seluas 88 hektare tersebut.

Tahapan pemulihan direncanakan melalui revegetasi menggunakan jenis tumbuhan asli setempat untuk mendukung perbaikan tutupan vegetasi, pemulihan habitat satwa liar, dan fungsi hidrologis gambut. Pengawasan pascapenertiban juga menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan pemulihan tidak kembali terganggu oleh aktivitas ilegal.