Balikin, Oo.. Balikin Hutan Gue Kayak Dulu Lagi: PWYP Feat. SLANK

BETAHITA.ID - Penertiban kawasan hutan yang dimanfaatkan secara ilegal untuk kegiatan pertambangan dianggap baru bermakna bila dituntaskan terhadap semua pihak yang terlibat, dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta berujung pada pemulihan kawasan sebagai hutan, bukan menjadi tambang baru. Demikian menurut Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

Pendapat Koalisi PWYP ini muncul sebagai respons terhadap aksi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang belakangan memutuskan menertibkan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dan/atau berada dalam pengendalian pengusaha berinisial AK, termasuk jaringan perusahaan terkait di seluruh Indonesia. 

Kejaksaan Agung mengonfirmasi bahwa nikel termasuk komoditas yang masuk dalam radar penertiban. Namun hingga kini Satgas belum mengumumkan daftar perusahaan, luas kawasan, maupun rincian pelanggarannya. Padahal informasi ini penting agar publik dapat memantau apakah penertiban benar-benar menjangkau seluruh jaringan.

Sosok AK merupakan pengusaha yang pernah diulas dalam laporan investigasi Bloomberg, “How a Reclusive Ex-Glencore Trader Became Indonesia’s Nickel King” (28 Desember 2025). Laporan tersebut menggambarkan AK sebagai salah satu pemain dominan dalam perdagangan bijih nikel domestik, dengan penguasaan atas sejumlah konsesi tambang nikel di berbagai sentra produksi.

Salah satu perusahaan yang dikaitkan dengannya adalah PT Dua Delapan Resources, pemegang saham PT Tonia Mitra Sejahtera. Sejak 2025, organisasi masyarakat sipil, Satya Bumi, menyoroti perusahaan ini atas dugaan deforestasi di hutan lindung Pulau Kabaena, pulau kecil yang semestinya terlarang bagi pertambangan.

Satya Bumi dalam kajiannya bertajuk “Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dan Jejaring Politically Exposed Person”, mengidentifikasi adanya keterkaitan AK dengan sejumlah pihak yang terekspos secara politik (politically exposed persons/PEPs), termasuk istri Gubernur Sulawesi Tenggara dan sejumlah purnawirawan jenderal kepolisian. Koalisi PWYP Indonesia mendesak Satgas PKH memastikan dan mengumumkan apakah konsesi-konsesi tersebut, termasuk yang berada di Kabaena, masuk dalam cakupan penertiban.

Koalisi menilai penuntasan penertiban tambang ilegal di kawasan hutan merupakan prioritas yang tidak bisa ditunda. Alasannya bukan hanya pemberantasan korupsi, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk menghentikan deforestasi dan perusakan ruang hidup masyarakat yang terus menjadi potret tata kelola sektor ekstraktif di Indonesia.

Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia menilai penertiban ini harus diukur dari kepentingan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk segelintir pihak. 

Ia mengatakan, di tengah krisis iklim dan laju deforestasi, kekayaan nikel sebagai mineral kritis justru rentan menjadi arena kepentingan elite. Keberadaannya tidak boleh dijadikan pembenar praktik ekstraktivisme baru, termasuk dengan dalih Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun alokasi mineral kritis. 

"Karena itu, setiap tindakan penguasaan kembali harus berorientasi mutlak pada pemulihan ekologis, bukan sekadar pengambilalihan aset atau alih kelola konsesi ke BUMN,” ujar Aryanto, pada Minggu (8/11/2026).

Koalisi PWYP Indonesia, lanjut Aryanto, juga mengkritisi mekanisme penguasaan kembali yang dijalankan Satgas PKH berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Dalam praktiknya, penyelesaian pelanggaran cenderung berhenti pada penguasaan aset dan penerimaan negara, sementara pemulihan ekologis tidak menjadi prasyarat. 

Pola ini terlihat pada penertiban sebelumnya, ketika lahan sawit hasil penertiban dialihkan pengelolaannya kepada PT Agrinas. Menurut Aryanto, mekanisme ini membuka jalan bagi pemanfaatan dan eksploitasi kawasan untuk kembali berlangsung setelah penguasaannya beralih dari pelaku sebelumnya kepada BUMN, tanpa menjadikan pemulihan ekologis sebagai prasyarat. 

"Akibatnya, penertiban berisiko hanya mengganti pihak yang menguasai kawasan, bukan memulihkan kerusakan akibat pertambangan,” ucap Aryanto.

Signifikansi kasus ini juga tidak terpisahkan dari dugaan keterlibatan Politically Exposed Person (PEPs) dan struktur kepemilikan berlapis, yang juga diakui Satgas sendiri. Penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemilik manfaat (beneficial ownership), pihak yang memfasilitasi atau melindungi (backer), hingga industri pengolahan (smelter) yang menerima bijih nikel dari tambang ilegal. Jangan sampai ada pihak yang diuntungkan dari pengalihan kawasan ini selain masyarakat terdampak.

Sementara itu, dari sisi proses hukum yang dijanjikan Satgas, Satgas PKH akan menagih denda administratif dan melakukan penguasaan kembali aset berdasarkan hasil pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, perkara akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Adzkia Farirahman (Azil), Peneliti PWYP Indonesia, mengingatkan agar pengenaan denda administratif tidak semata menggunakan logika penyelamatan pendapatan negara. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP) yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, denda yang ditagih Satgas diperhitungkan sebagai PNBP dari denda administratif pada sektor terkait, misalnya PNBP sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk kegiatan pertambangan.

“Persoalan utamanya adalah tidak adanya keterkaitan yang jelas antara penerimaan denda dan pembiayaan pemulihan lingkungan," kata Azil. 

Azil mengatakan, PNBP dari denda administratif berpotensi menguap menjadi penerimaan umum negara, karena rezim PNBP tidak menyediakan mekanisme penandaan khusus (earmarking) yang mengikat penggunaan dana pada lokasi dan rencana pemulihan tertentu. Pemerintah perlu mengunci dana ini melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) agar dana sanksi benar-benar mengucur untuk rehabilitasi ekosistem yang rusak.

Azil menambahkan, formula denda juga perlu direformasi agar benar-benar mampu memulihkan hutan dan lingkungan ke kondisi semula. Perhitungannya harus mempertimbangkan tipologi dan nilai ekologis kawasan, tingkat kerentanan, serta total biaya pemulihan sesuai prinsip polluter pays.

Berangkat dari kondisi tersebut, Koalisi PWYP Indonesia kemudian mengeluarkan desakan. Yang pertama, mendesak Satgas PKH untuk membuka secara berkala hasil verifikasi, daftar perusahaan beserta pemilik manfaatnya (beneficial ownership), izin dan lokasi, luas kawasan, nilai denda yang ditagih, serta status dan rencana pengelolaan setiap kawasan hasil penertiban.

Kedua, mendesak Satgas PKH dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tuntas terhadap semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali, baik pelaku usaha, pemilik manfaat (beneficial ownership), pejabat pemberi izin dan pengawas, pihak yang memfasilitasi atau melindungi, maupun smelter yang menerima bijih dari tambang ilegal dalam rantai pasok, termasuk dengan menelusuri aliran dananya (follow the money).

Ketiga, mendesak pemerintah untuk merevisi mekanisme penguasaan kembali agar tidak menjadi pintu masuk pengalihan kawasan kepada BUMN untuk kembali dioperasikan, sebelum kewajiban pemulihan ekologis yang mengikat dipenuhi dan hasilnya diverifikasi secara independen serta dipublikasikan.

Keempat, Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan untuk menerapkan moratorium izin dan operasi pertambangan baru di seluruh lokasi yang sedang dalam proses penertiban, sampai status dan pemulihan ekologisnya ditetapkan, tanpa pengecualian untuk dalih Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun alokasi mineral kritis.

Kelima, Kementerian Kehutanan untuk menetapkan kawasan hasil penertiban sebagai kawasan hutan yang wajib direhabilitasi, dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam penetapan status dan rencana pemulihannya, serta memublikasikan rencana dan progresnya secara terbuka.

Keenam, Kementerian Keuangan untuk menerapkan earmarking atas PNBP dari denda administratif kehutanan dengan menguncinya untuk membiayai rehabilitasi dan pemulihan ekosistem di kawasan hutan yang terdampak pertambangan ilegal.

Yang terakhir, ketujuh, mendesak pemerintah untuk menyempurnakan formula denda administratif dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan, tingkat kerusakan, nilai keanekaragaman hayati, dan total biaya pemulihan ekosistem, sesuai prinsip polluter pays.

Akan tertibkan tambang terafiliasi AR

Sebelumnya, Satgas PKH telah menyelenggarakan Rapat Unsur Pimpinan pada Rabu, 4 November 2026, pukul 16.00 WIB, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengarah Satgas PKH yakni Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam pernyataan resmi Satgas PKH, disebutkan bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut, pimpinan Satgas PKH memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal yang terafiliasi dan/atau berada dalam pengendalian AK, termasuk dengan menelusuri jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Indonesia.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil penelaahan awal yang mengidentifikasi adanya indikasi penyimpangan dalam tata kelola kegiatan pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Sebagai langkah konkret, Satgas PKH telah melakukan inventarisasi, verifikasi, dan segera melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha serta penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi dalam jaringan afiliasi tersebut.

Penertiban akan dilaksanakan melalui mekanisme Penguasaan Kembali Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, serta penagihan denda administratif dan/atau pemulihan aset di kawasan hutan sesuai dengan kriteria objek penertiban, hasil pemeriksaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguasaan kembali kawasan hutan tersebut merupakan bentuk tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa kawasan hutan yang dikuasai atau dimanfaatkan secara tidak sesuai dengan ketentuan hukum dikembalikan ke dalam penguasaan negara.

Satgas PKH juga menegaskan bahwa tindakan penertiban kawasan hutan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 yang menyatakan penertiban kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pelaksanaan penguasaan kembali kawasan hutan ataupun pemenuhan kewajiban administratif tidak menutup kemungkinan dilakukannya proses penegakan hukum pidana terhadap setiap orang yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti memenuhi unsur tindak pidana.

Satgas PKH menegaskan bahwa negara tidak akan memberikan ruang bagi praktik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara melawan hukum, termasuk apabila dilakukan melalui jaringan perusahaan maupun struktur pengendalian usaha yang berlapis.

Seluruh langkah penertiban akan dilaksanakan secara profesional, terukur, dan akuntabel, dengan memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam, mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan, menyelamatkan kekayaan negara, serta memastikan pemanfaatannya dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.