Gubernur Sumbar Didesak Cabut Izin Tambang Pasca Putusan PTUN

BETAHITA.ID - Masyarakat adat di Sumatera Barat memenangi gugatan terhadap pemerintah provinsi terkait penerbitan izin pertambangan di wilayahnya. Masyarakat mendesak Gubernur Sumbar untuk segera mencabut izin perusahaan pasca putusan tersebut.  

Dalam amar putusan bertanggal 6 November 2026, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang menyatakan batal perizinan berusaha pertambangan atas nama PT Dayan Bumi Artha, yang diterbitkan 1 Januari 2026 oleh Gubernur Sumatera Barat. Pengadilan juga mewajibkan tergugat untuk mencabut izin tersebut, dan menolak seluruh eksepsi yang diajukan para tergugat. 

Izin pertambangan batuan andesit PT Dayan Bumi Artha berada di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman. Izin ini digugat oleh masyarakat Nagari Kasang bersama Walhi Sumatera Barat karena dinilai akan memperparah kerusakan lingkungan mereka yang rawan bencana dan mengancam pertanian produktif masyarakat.

“Putusan ini menjadi tonggak penting perjuangan warga Kasang sekaligus penegasan bahwa keputusan pemerintah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan tidak kebal dari pengujian hukum, terlebih ketika keputusan tersebut berpotensi mengancam hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup,” kata  Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumbar Tommy Adam, Senin, 9 November 2026. 

Tommy mengatakan, putusan ini bisa menjadi awal yang mendorong pemerintah untuk mendorong pemerintah provinsi mengevaluasi seluruh aktivitas dan perizinan pertambangan serta tata kelola ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, sejak bencana Sumatera, banjir terjadi berulang di provinsi tersebut. 

“Hal ini menunjukkan pentingnya penilaian risiko yang menyeluruh terhadap kondisi bentang alam, daerah aliran sungai (DAS), dan wilayah yang terhubung dengan kawasan pesisir,” katanya. 

“Nagari Kasang berada dalam bentang ekologis yang memiliki keterhubungan dengan sistem daerah aliran sungai yang bermuara ke pesisir Sumatera Barat. Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi mengubah tutupan lahan, mengganggu fungsi hidrologis, dan merusak ekosistem harus dinilai secara ketat berdasarkan prinsip kehati-hatian,” ujarnya. 

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat Ihsan Riswandi mengatakan, putusan tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi Gubernur Sumbar, terutama dalam menjalankan wewenangnya menerbitkan izin usaha bagi perusahaan. 

“Meskipun masih tersedia upaya hukum berupa banding, kasasi, hingga peninjauan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PBHI Sumatera Barat meminta Gubernur Sumatera Barat untuk tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut,” katanya. 

Ihsan menambahkan, permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa juga harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. “Penetapan tersebut bukan sekadar formalitas persidangan, melainkan instrumen hukum untuk mencegah berlanjutnya pelaksanaan izin yang sedang disengketakan,” ujarnya. 

“Pemerintah tidak boleh terus membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Evaluasi harus dilakukan secara terbuka, independen, dan melibatkan masyarakat terdampak," katanya.

"Apabila ditemukan pelanggaran hukum, ketidaksesuaian dengan persyaratan lingkungan, atau ancaman serius terhadap keselamatan ekologis, pemerintah harus mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Ihsan.