Walhi Kalteng Seret 8 Korporasi Api ke Ranah Hukum

BETAHITA.ID - Delapan perusahaan besar swasta pemegang konsesi perkebunan sawit dan kehutanan di Kalimantan Tengah (Kalteng) dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng, oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng), lantaran dianggap terlibat dalam kasus pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut keterangan Walhi Kalteng, pelaporan terhadap 8 entitas perusahaan ini mereka lakukan sebagai upaya mendorong penegakan hukum karhutla agar tidak tebang pilih. Namun begitu, 8 perusahaan ini bukan dipilih secara acak, melainkan berdasarkan hasil analisis dan identifikasi terhadap sejumlah korporasi, yang areal konsesinya terindikasi kuar mengalami kebakaran. 

Tak hanya berbekal analisis di atas meja saja. Sebelum memastikan diri melaporkan perusahaan-perusahaan ini ke Polda, Walhi Kalteng juga telah melakukan verifikasi, melalui pemantauan lapangan. Ada 3 perusahaan yang konsesinya mereka datangi sebagai sampel, dan ketiganya terbukti memang mengalami kebakaran di areal konsesinya.

Delapan perusahaan yang dilaporkan ke Polda Kalteng tersebut terdiri dari 6 perusahaan perkebunan sawit, yakni PT Globalindo Agung Lestari (Genting Plantations Group), PT United Agro Indonesia (Genting Plantations Group), PT Arjuna Utama Sawit (First Borneo Group), PT Tapian Nadenggan (Sinar Mas Group/GAR), PT Maju Aneka Sawit (Musimas Group), PT Globalindo Alam Perkasa (Musimas Group), dan 2 perusahaan pemegang perizinan usaha pemanfaatan hutan (PBPH) yaitu PT Industrial Forest Plantation (Nusantara Fiber Group), PT Baratama Putra Perkasa.

Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, mengatakan bahwa ini bukanlah kali pertama Walhi Kalteng melaporkan perusahaan-perusahaan yang terlibat karhutla ke kepolisian. Sebelumnya, pada 2023, Walhi Kalteng bersama Save Our Borneo dan LBH Palangkaraya, juga pernah melaporkan 4 perusahaan yang areal konsesinya terindikasi terbakar ke Polda Kalteng. Namun hingga sekarang proses laporan tersebut belum ada tindak lanjut yang jelas. Bahkan 4 perusahaan tersebut masih terus beroperasi.

“Hal ini penting menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di Kalteng, khususnya Polda Kalteng. Berdasarkan hasil kajian, Walhi Kalteng menemukan setidaknya 8 perusahaan besar swasta yang terindikasi mengalami kebakaran di area konsesinya," kata Janang, pada Senin (9/11/2026). 

Laporan ini, lanjut Janang, harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor-aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya. Janang juga ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, demi mewujudkan keadilan ekologis di Bumi yang dikenal sebagai paru-paru dunia ini.

Tak hanya itu, Janang berujar, penegakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat karhutla semestinya juga dilakukan dengan transparan, sehingga tidak menimbulkan berbagai asumsi. Sebab sebelumnya, Bareskrim Polri maupun Polda Kalteng telah mengumumkan bahwa mereka menangani kasus karhutla yang dilakukan oleh korporasi, namun hingga kini informasi yang disampaikan kepada publik masih sebatas penyebutan inisialnya saja, bukan nama terang. 

"Bahkan setahu kami baru 2 yang ditetapkan tersangka. Lantas, sejauh mana proses penyidikan berjalan selama ini dan siapa saja korporasi yang ditangani?" 

Tidak transparannya proses penegakan hukum inilah, yang menurut Janang, turut mendorong Walhi Kalteng melaporkan sejumlah perusahaan tersebut agar menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Walhi Kalteng berharap setiap laporan yang diterima Polda Kalteng ditindaklanjuti secara objektif dan akuntabel. 

"Jangan sampai hukum kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan korporasi besar, tetapi justru tajam terhadap masyarakat kecil. Sebab, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ucap Janang.

Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian Walhi Kalteng, Agung Sesa, menambahkan bahwa proses pelaporan 8 perusahaan ke Polda Kalten ini merupakan bagian dari konsistensi Walhi dalam menjalankan kerja-kerja advokasi dalam memperjuangkan penyelamatan lingkungan hidup yang adil dan lestari di Bumi Tambun Bungai. Pelaporan ini sekaligus menjadi ujian bagi aparat penegak hukum (APH) untuk membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum.

Terlebih, sambung Agung, sejumlah perusahaan yang Walhi Kalteng laporkan ini merupakan korporasi besar yang diduga kuat terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di dalam areal konsesinya. Ia berpesan agar jangan sampai proses penegakan hukum justru membuka ruang lahirnya impunitas hukum bagi aktor-aktor korporasi besar. 

"Hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah,” kata Agung.

Seperti diketahui, Kalteng salah satu wilayah episentrum karhutla di Indonesia. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng mencatat setidaknya terdapat 114.365 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), yang terjadi sejak Januari hingga 12 Oktober 2026. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 2 November 2026, tercatat total kumulatif sebanyak 401.586 kasus ISPA akibat karhutla di 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota. 

Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, skala kebakaran hutan dan lahan di Kalteng juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil analisis Walhi Kalteng, data makro karhutla sepanjang Januari hingga September 2026 menunjukkan bahwa luas area terbakar di Kalteng setidaknya mencapai 81.587 hektare. 

Selain itu, sebanyak 205.926 titik panas (hotspot) terdeteksi sejak Januari hingga Oktober 2026. Data tersebut memperlihatkan besarnya skala ancaman karhutla yang terjadi dan semakin memperkuat urgensi dilakukannya penegakan hukum secara menyeluruh, termasuk terhadap korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi terbakar.