Karhutla Membesar, Pasar Karbon Indonesia Rusak

BETAHITA.ID - Meluasnya pembakaran hutan dan lahan (karhutla) disinyalir bakal menggerus bisnis perdagangan karbon, utamanya dari sektor kehutanan. “Musababnya sederhana, bisnis karbon berbasis alam bertumpu pada satu janji, yaitu karbon yang diklaim tersimpan benar tetap terjaga atau kita kenal sebagai prinsip permanensi,” kata peneliti pada Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC—UI), Riko Wahyudi, ketika dihubungi pada Sabtu, 7 November 2026.

Namun karbon yang tersimpan itu dapat dengan mudah terlepas ke atmosfer ketika hutan atau gambut yang dijaga telah terbakar. Kata Riko, sebetulnya standar karbon telah menyiapkan mekanisme penyangga (buffer pool). Di dalamnya mengatur skenario cadangan kredit karbon yang disisihkan untuk menutup kehilangan akibat kejadian karhutla.

Hematnya, bagi proyek karbon yang terdampak karhutla, pada periode pencatatan 2026 bakal mengalami penurunan kredit. Adapun kredit dihitung dari selisih antara baseline emisi dan pelepasan emisi aktual. Kehilangan atas penyerapan emisi itu akan ditutup dari mekanisme buffer pool yang sebelumnya disiapkan.

“Bila pengelola proyek mampu memulihkan dan mengendalikan risiko kebakaran pada tahun-tahun berikutnya, proyek tersebut masih dapat berlanjut,” ucap Riko.

Persoalannya, yang perlu diwaspadai adalah dampak reputasi akibat karhutla. Kata Riko, pasar bisa mempertanyakan kredibilitas kredit karbon dari Indonesia, sekalipun itu berada di proyek yang tidak terbakar. Konsekuensinya yakni tindakan pasar yang bakal melakukan uji tuntas dengan lebih ketat, premi risiko bakal melonjak mahal, dan harga atas kredit karbon yang bisa tertekan.

Semua risiko tersebut praktis sedang membayangi para pebisnis kredit karbon di Indonesia. “Ini sangat disayangkan, karena pemerintah sebenarnya tengah berupaya memulihkan kepercayaan pasar melalui berbagai pembenahan regulasi dan sistem registri unit karbon.”

Menurut Riko, situasi ini perlu menjadi refleksi bersama bagi para pelaku perdagangan karbon. Pencegahan karhutla, menurut dia, seharusnya dilihat sebagai bagian dari perlindungan aset, bukan sekadar biaya tambahan. Masyarakat sekitar hutan adalah garda terdepan untuk menjaga aset tersebut.

Pelibatan masyarakat disebut penting dalam proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa). Bila masyarakat benar mendapatkan manfaat, mereka bakal menjadi pihak yang paling berkepentingan menjaga proyek dari nyala api. Sederhananya, strategi pengamanan (safeguards)—termasuk mekanisme pembagian mannfaat untuk masyarakat—harus dilakukan oleh pemegang izin secara sungguh-sungguh.

Peneliti hutan dan iklim pada Yayasan Madani Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto, melihat risiko karhutla memang bakal serius berdampak pada iklim bisnis perdagangan karbon. “Karena kredit karbon hutan hanya bernilai jika karbonnya tetap tersimpan,” ucap Budi.

Menurut dia, pembeli bakal meminta harga yang lebih rendah bila proyek atau wilayah di sekitarnya terbakar. Bahkan, pembeli dapat meminta wilayah cadangan atau buffer pool lebih besar. Bila hal permintaan pasar tidak bisa dipenuhi, sekonyong-konyong mereka bakal hengkang ke proyek karbon di negara lain. “Kerugiannya tidak muncul sebagai eksodus besar, tetapi sebagai harga yang tertekan dan pembeli yang menunda.”

Mengingat dampak karhutla sangat krusial, Budi mendorong pemerintah untuk melakukan beberapa hal. Pertama, pemerintah harus menjadikan karhutla sebagai risiko utama penghambat dalam mengejar target pengurangan emisi. Hal ini karena sekitar 40 persen area yang terbakar—di antara sekitar 2,5 juta hektare luasan karhutla—berada di dalam ekosistem gambut. Sehingga, pencegahan harus berjalan sepanjang tahun, bukan sekadar ketika kemarau datang.

Kedua, Budi menganjurkan adanya pemulihan kelembagaan dan kerja lapangan di gambut, utamanya setelah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dibubarkan. Di antaranya dengan pemeliharaan sekat kanal dan pembasahan ulang gambut. Pemerintah juga perlu membentuk lembaga dan mengalokasikan anggaran yang gamblang untuk memastikan kerja-kerja tersebut terus berjalan.

Di luar urusan itu, Budi turut menganjurkan pemerintah agar menegakkan tanggung jawab pemegang izin. Musababnya karena lebih dari 48 persen atau sekitar 300 ribu hektare area terbakar berada di dalam konsesi. Api bahkan menghanguskan sekitar 800 ribu hektare area moratorium izin. “Pemerintah perlu mengembalikan prinsip tanggung jawab mutlak, mengevaluasi izin di lokasi yang terbakar berulang, dan menuntut pemulihan.”

Lebih jauh, pemerintah harus terang menghitung emisi akibat karhutla secara jujur. Pemerintah perlu menerbitkan estimasi emisi karhutla secara berkala dan memasukkannya ke pelacakan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Kata dia, angka yang terbuka akan lebih dipercaya di meja perundingan Konferensi Para Pihak ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, ketimbang klaim yang bakal digugurkan dalam mekanisme inventarisasi pelaporan dua tahunan (BTR3).