Api Bikin 264 Ribu Ha Gambut Lindung Rusak Permanen

BETAHITA.ID - Sepanjang Januari hingga September 2026 karhutla membakar 264 ribuan ha area indikatif gambut lindung. Gambut lindung pun mengalami kerusakan permanen, pemulihan mustahil, dan api dipastikan menjadi bencana berulang.

Analisis Pantau Gambut menunjukkan sebaran area terbakar (burned area) pada rentang 1 Januari hingga 30 September 2026 berada di area indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG), yakni seluas 263.558,59 hektare. Angka ini mencapai separuh total Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional, tepatnya 50,14 persen.

Sekitar 39.055 ha area terbakar berada di area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, dan 20.248 ha di area konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Hasil pemantauan menunjukkan 10 besar konsesi dengan area terbakar terluas pada masing-masing sektor usaha.

Pada sektor perkebunan, PT Mekar Karya Kahuripan di Kalimantan Barat mencatat 3.496 ha area terbakar di FLEG, disusul PT Kayung Agro Lestari dengan 2.748 ha. Pada sektor PBPH, PT Mayawana Persada memimpin dengan 4.788 ha area terbakar. 

Manajer Advokasi, Kampanye, dan Komunikasi Pantau Gambut, Wahyu Perdana, menyebutkan lahan gambut yang ditetapkan sebagai fungsi lindung seharusnya tidak berubah menjadi kebun sawit, akasia, atau tanaman monokultur lainnya. PP No 71 Tahun 2014 jo PP No. 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menyebutkan pemegang izin di area lindung gambut wajib menjaga fungsi hidrologisnya, bukan mengubahnya menjadi lahan tanam skala industri, apalagi membiarkannya terbakar.

“Konsesi di atas gambut lindung sudah keliru sejak awal. Ketika area itu ternyata ikut terbakar, kesalahannya tidak lagi bisa dianggap teknis. Itu tanda bahwa aturan yang sudah jelas dibiarkan berjalan seperti pilihan biasa,” ucapnya pada Senin (9/11/2026).

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyebutkan regulasi tersebut tidak melarang pelaku usaha perkebunan membakar lahan untuk membuka atau mengolahnya. Ia mengingatkan praktik pengeringan gambut juga dilarang dilakukan di atas kawasan gambut. Artinya, kepatuhan konsesi tidak cukup dilihat dari ada tidaknya pembakaran langsung, tetapi juga dari pemenuhan seluruh larangan perlindungan gambut. 

Jika kebakaran terjadi di area konsesi, penanggung jawab usaha wajib memulihkan fungsi ekosistem gambut dalam 30 hari. Jika tidak dilakukan, pemerintah dapat mengambil alih sementara areal bekas kebakaran untuk verifikasi, yang bisa berujung pada pengurangan area izin berusaha.

”Segala kebijakan negara sesuai UU PLH, seharusnya dikerahkan sepenuhnya untuk memberikan lingkungan hidup yang baik kepada setiap warga negara. Tapi tidak banyak yang dilakukan pemerintah untuk memastikan perlindungan semua orang dari kebakaran hutan dan lahan yang dirasakan masyarakat,” ucapnya. 

Juru Kampanye Senior Pantau Gambut, Putra Saptian, menyebutkan kerusakan gambut lindung akibat karhutla ini berimbas fatal. FLEG merupakan gambut yang memiliki fungsi perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Kawasan FLEG memiliki kedalaman lebih dari tiga meter. 

Pemulihan kawasan ini untuk mengembalikan seperti kondisi sediakala musykil dilakukan karena membutuhkan waktu ribuan tahun. Alhasil Kebakaran menyebabkan kerusakan permanen pada gambut lindung. 

Selama ini restorasi yang dilakukan hanya sebatas pengendalian atas kerusakan dan mitigasi bencana, semisal pembasahan. 

“Gambut terbentuk selama proses ribuan tahun dan tidak bisa dimodifikasi. Ketika dia mengalami kerusakan akibat kebakaran, bisa dipastikan akan mengalami kebakaran  berulang. Ambil contoh area pembukaan lahan gambut satu juta hektare di amsa orde baru di Kalimantan Tengah. Area ini menjadi kontributor kebakaran 2015, 2019, 2023, dan sekarang juga,” kata Putra. 

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyebutkan pemantauan Pantau Gambut menjadi masukan untuk memperkuat pengawasan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pemulihan ekosistem. Kementerian Kehutanan memiliki perhatian sama terhadap perlindungan gambut, terutama untuk menjaga fungsi hidrologisnya dan mencegah kebakaran berulang.

Mereka temuan ini perlu pencocokan dengan data pemerintah, peta fungsi ekosistem gambut, batas kawasan hutan, batas perizinan yang berlaku, serta hasil pemeriksaan lapangan. Verifikasi ini penting agar tindak lanjut tepat lokasi, tepat penanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Kementerian Kehutanan telah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH, termasuk kewajiban perlindungan hutan, pencegahan dan pengendalian kebakaran, serta pemulihan kerusakan lingkungan di areal kerjanya. Kesimpulan khusus mengenai seluruh lokasi dalam laporan Pantau Gambut perlu didasarkan pada hasil pencocokan data dan pemeriksaan oleh unit teknis terkait.

“Angka dalam laporan tersebut merupakan hasil analisis Pantau Gambut dan belum dapat langsung dinyatakan sebagai angka resmi Kementerian Kehutanan,” ujarnya melalui pesan kepada redaksi pada Selasa (10/11/2026).

Sementara penentuan prioritas pemulihan, kondisi ekosistem gambut, tingkat kerusakan, risiko kebakaran berulang, serta dampaknya terhadap masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama. Pemulihan harus diarahkan pada kembalinya fungsi ekosistem dan pengurangan risiko kebakaran secara berkelanjutan.