Jurus Transisi Energi Adil: Kurangi Deforestasi dan Emisi

BETAHITA.ID - Pemerintah Indonesia dinilai harus mengurangi deforestasi untuk melaksanakan transisi energi berkeadilan yang tertera dalam dokumen iklim Second Nationally Determined Contribution atau SNDC. Hal ini diserukan di tengah perhelatan negosiasi iklim PBB COP31 di Turki. 

Bab mengenai transisi energi berkeadilan masuk ke dalam dokumen SNDC Oktober tahun lalu. Isu transisi energi yang adil juga menjadi salah satu pembahasan kunci  COP31. 

Juru Kampanye Satya Bumi Dhany Alfalah mengatakan, kebijakan pemerintah mendorong percepatan kendaraan berbasis baterai dalam SNDC memang menjadi salah satu jalan mencapai nol emisi dalam sektor transportasi. Namun beban terberat seringkali ditopang bagian hulu rantai pasok. Pulau kecil di Indonesia, seperti Kabaena, mengalami kerusakan lingkungan dan menghilangkan mata pencaharian komunitas lokal dan masyarakat adat karena ekspansi industri nikel. 

Adapun industri pengolahan nikel untuk menjadi baterai dalam kawasan industri di Indonesia timur menimbulkan kerusakan serius. Menurut catatan Satya Bumi,  pembangunan Indonesia Pomalaa Industrial Park telah membuka lebih dari 2.000 hektare lahan. Proses pembukaan lahan turut merampas perkebunan warga, menghasilkan sedimentasi yang merusak sawah serta area pesisir. 

“Elektrifikasi memang penting, tetapi transisi energi seharusnya menjadi jalan keluar dari krisis iklim, bukan malah menciptakan krisis ekologis baru di wilayah penghasil bahan bakunya, seperti pulau kecil yang daya dukung ekologis terbatas dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan,” kata Dhany, Rabu, 11 November 2026. 

Kebijakan energi pemerintah juga dianggap masih menghasilkan emisi dalam jumlah besar. Program bioenergi seperti B50 dan PSN ketahanan energi di Papua Selatan juga berpotensi membuka lahan seluas 2,7 juta hektare. 

Lokasi PSN Papua Selatan juga menjadi salah satu wilayah dengan jumlah titik panas dalam kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Analisis citra satelit MapBiomas Fire (Sentinel 2) mencatat kebakaran hutan dan lahan pada bulan Januari-September 2026 mencapai 1,1 juta hektare dengan angka tertinggi berada di Papua seluas 313,777 hektare. 

Berdasarkan catatan Satya Bumi, sebagian titik kebakaran pada 18-23 Agustus berada di area PSN di sekitar konsesi perkebunan sawit dan pemegang izin pemanfaatan kayu di Merauke dan Boven Digoel. 

“Peristiwa ini tidak hanya berdampak bagi target penurunan emisi indonesia tetapi  juga berdampak terhadap masyarakat Suku Yei dan Marga Kwipalo,” kata Juru Kampanye Senior Satya Bumi Sadam Afian Richwanudin. 

"Kami mendorong program strategis pemerintah jangan membawa Indonesia melangkah mundur dari target iklim yang sudah dicanangkan. Jika ingin komitmen kuat, maka arahnya harus jelas dan tegas, tidak ada pembukaan lahan baru di hutan alam tersisa, dan aksi iklim harus inklusif terhadap semua kelompok, utamanya kelompok rentan dan terdampak," kata Sadam.