Aruki Menilai Indonesia Tak Layak Berjualan Karbon di COP31

BETAHITA.ID - Indonesia dinilai tak memiliki kredibilitas untuk berjualan karbon di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 yang digelar di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026. Sebab Indonesia sendiri justru menyumbang emisi karbon dioksida (CO2) cukup besar tahun ini, yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Anggapan tersebut dilontarkan Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki) sebagai respons dari sikap delegasi Indonesia, yang dipimpin Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo, yang mempromosikan pasar karbon dan menawarkan rehabilitasi 12,3 juta hektare hutan di COP31.

Seperti diketahui, Paviliun Indonesia di COP31 dirancang untuk mempertemukan penjual dan pembeli kredit karbon--melanjutkan ambisi COP30 ketika Indonesia menawarkan 90 juta kredit karbon dengan target pendapatan hingga US$7,7 miliar per tahun. Namun, klaim integritas tersebut berseberangan dengan fakta lapangan.

Sepanjang Januari–Juli 2026 saja, lebih dari 202.000 hektare lahan terbakar secara nasional, mengirimkan kabut asap hingga ke Malaysia, Brunei, Singapura, dan Filipina. Papua Selatan kini menjadi episentrum baru karhutla Indonesia. Menurut analisis, Madani Berkelanjutan mencatat bahwa luas kebakaran di Papua Selatan telah mencapai 41.789 hektare (terbesar kedua secara nasional).

Hingga gelaran COP31 berlangsung, api di Merauke belum juga padam. Per 30 Oktober, 33.609 hektare area terbakar di Merauke, termasuk kebakaran yang menghanguskan desa-desa di Distrik Jagebob. Titik panas (hotspot) tertinggi terdeteksi di dalam berbagai konsesi sawit serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Analisis Trend Asia terhadap data area terbakar di pencitraan satelit Copernicus menunjukkan bahwa hingga Oktober 2026,  kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menghanguskan sekitar 1,79 juta hektare. Dengan asumsi konservatif bahwa seluruh lahan yang terbakar adalah semak belukar di tanah non-gambut, emisi yang terlepas diperkirakan mencapai sekitar 80 juta ton CO₂e, setara lebih dari separuh target serapan bersih FOLU Net Sink 2030 sebesar 140 juta ton CO₂e per tahun. 

Angka ini belum menghitung kebakaran gambut, yang selama ini menjadi penyumbang utama emisi karhutla. Dengan emisi karhutla yang terus naik sejak 2024, jarak menuju target FOLU Net Sink makin lebar.

Baik mekanisme dana hutan tropis Tropical Forests Forever Facility (TFFF) maupun aturan pasar karbon PBB (Pasal 6.4) secara tegas memperlakukan kebakaran sebagai kerugian (permanence loss/reversal risk) yang wajib dihitung. Khususnya menimbang kewajiban memenuhi FOLU Net Sink 2030, emisi karhutla tahun ini adalah utang ekologis yang harus dibayar dan dipulihkan oleh Indonesia, bukan komoditas berlebih yang bisa dikemas lalu dijual ke pasar global.

Manajer program bioenergi Trend Asia, Amalya Oktaviani, mengatakan bahwa proyek karbon Hashim tidak masuk akal di tengah kebakaran yang terjadi. Saat ini, hutan dan gambut yang seharusnya menyerap karbon justru berubah menjadi sumber emisi. 

Setiap ton kredit karbon hutan yang dijual dan diotorisasi untuk negara lain, sambung Amalya, harus dikurangkan dari capaian iklim Indonesia sendiri. Menjual kredit karbon saat jarak menuju FOLU Net Sink makin lebar sama saja menjual sesuatu yang belum Indonesia punya.

“Kalau jujur, Pemerintah Indonesia tidak punya kredibilitas dalam pasar karbon internasional selama hutan yang dijual kreditnya terus terbakar,” kata Amalya, Jumat (13/11/2026).

Armayanti Sanusi dari Sekretariat Aruki, mengatakan tanpa adanya langkah nyata pemulihan dan pengakuan atas emisi karhutla ini, seluruh komitmen perlindungan hutan yang disuarakan di Antalya hanya akal-akalan hijau (greenwashing).

Ia menegaskan, hutan bukan komoditas, dan krisis iklim bukan peluang bisnis. Sehingga perdagangan karbon justru berisiko menjadi legitimasi baru atas perampasan ruang hidup dan penguasaan sumber-sumber kehidupan. 

"COP31 seharusnya tidak memperparah ketimpangan kuasa dan menjamin hak rakyat rentan, termasuk masyarakat adat,” ucap Armayanti.