PTUN Jakarta Tolak SK Pelepasan Hutan Papua Selatan Demi PSN

BETAHITA.ID - PTUN Jakarta menolak gugatan atas Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 2025 yang mengatur pelepasan kawasan hutan seluas 486.939 hektar di Papua Selatan. Tim Kuasa Hukum beranggapan penafsiran prosedural dan formil majelis hakim keliru sehingga memperdalam jurang pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Majelis Hakim PTUN yang dipimpin oleh hakim Darma Setia B Purba menolak  gugatan atas SK Menteri Kehutanan No 591 Tahun 2025 yang mengatur pelepasan kawasan hutan seluas 486.939 hektar di Papua Selatan. Putusan ini diunggah secara daring melalui kanal e-court pada Kamis (12/11/2026). 

“Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (Legal Standing),” tulis putusan tersebut. 

Pada pertimbangan Majelis Hakim menguraikan seluruh bukti terkait proses pengakuan wilayah adat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menunjukan kepentingan hukum terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau kepentingan lingkungan yang berpotensi atau telah terdampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. 

Tim Advokasi Selamatkan Hutan Dan Masyarakat Adat Papua menyebutkan putusan ini merupakan kemunduran hukum dalam upaya perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. 

“Para Penggugat berdasar pada argumentasi dan kesimpulan Majelis Hakim yang melompat. Majelis Hakim secara serta-merta mengkategorikan gugatan tersebut sebagai Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) karena dinilai Para Penggugat adalah orang perseorangan sehingga oleh karenanya tunduk pada persyaratan dan prosedur yang diatur dalam Paragraf 4 Perma No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup,” ucap anggota Tim Advokasi, Tigor Hutapea, pada Jumat (13/11/2026).

Padahal gugatan tersebut mencantumkan kedudukan hukum Para Penggugat sebagai komunitas masyarakat adat yang dirugikan atas terbitnya SK No. 591/2025 dan tidak ada satupun klausul yang melandaskan pijakan kedudukan hukum tersebut pada mekanisme Gugatan Warga Negara. Majelis Hakim gagal meletakkan posisi Penggugat sebagai pihak yang seharusnya memiliki legal standing sebagai orang perseorangan yang kepentingan telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara [Pasal 6 Ayat (1)] yang berbeda dengan Hak Gugat Warga Negara [Paragraf 4 Pasal 10] Perma 1 Tahun 2023. 

Pada pertimbangan, majelis hakim juga keliru menafsirkan UU PPLH dan Perma 1/2023 pada perkara. Seolah-olah dua produk hukum tersebut menghapuskan hak gugat orang perseorangan dan mengisolasinya hanya pada tiga jenis gugatan, yakni gugatan perwakilan kelompok, gugatan organisasi lingkungan hidup, dan gugatan warga negara.

Majelis Hakim juga menguraikan tidak menunjukan kepentingan hukum terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau kepentingan lingkungan yang berpotensi atau telah terdampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

“Argumentasi ini secara kaku menafsirkan wilayah adat sebagai lanskap administratif semata, bukan kesatuan ruang hidup yang memiliki pertautan ekologis dengan corak biofisik, khususnya kualitas lingkungan yang melingkupinya,” ucap anggota tim advokasi lainnya, Salsabila. 

Pembukaan lahan skala besar di wilayah Para Penggugat untuk kepentingan PSN telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya sebaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan. Bahkan, BNPB melaporkan bahwa provinsi tersebut memiliki sebaran titik panas terbanyak di Indonesia dengan lonjakan 94 persen.

Kemunduran ini menunjukkan celah yang begitu besar dalam proses peradilan perkara lingkungan hidup di Indonesia. Selain penafsiran prosedural dan formil yang keliru, putusan ini juga semakin memperdalam jurang pengakuan hak-hak masyarakat adat yang terus mengalami marginalisasi oleh kebijakan-kebijakan predatoris nan destruktif dari negara. 

Tim Advokasi Selamatkan Hutan dan Masyarakat Adat Papua memandang bahwa putusan ini tak ubahnya lampu hijau penggusuran ruang hidup masyarakat adat di Papua yang telah berlangsung secara historis dan sistemik. Mereka menyesalkan Putusan dalam Perkara No. 179/G/LH/2026/PTUN.JKT dan pertimbangan Majelis Hakim di dalamnya. 

Mereka pun akan mengajukan upaya hukum atas putusan ini.