Indonesia Berjanji Lindungi 13 Juta Hektare Gambut

BETAHITA.ID - Pemerintah mengumumkan janjinya untuk melindungi atau mengelola 13 juta hektare lahan gambut tropis di mimbar Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Komitmen tersebut dideklarasikan Indonesia ketika bergabung dalam kelompok kemitraan internasional Foret and Climate Leader’s Partnership (FCLP) pada Kamis, 12 November 2026.

“Indonesia mengoptimalkan penurunan emisi melalui perlindungan hutan, pengelolaan berkelanjutan, serta restorasi ekosistem gambut dan mangrove,” kata Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam pertemuan tingkat tinggi COP31, pada Rabu, 11 November 2026.

Strategi ini merupakan bagian dari kerja-kerja pengurangan emisi gas rumah kaca yang sedang diupayakan pemerintah. Indonesia berpandangan bahwa gerakan untuk melindungi hutan berarti memberi perlindungan ke masyarakat, sekaligus menjaga ketahanan air dan pangan nasional. Sederhananya, menurut Hashim, kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Sehari setelah ucapan Hashim tersebut, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, berpidato di Paviliun Indonesia untuk komitmen bergabung dalam kelompok FCLP. Agenda tersebut dihadiri Diirektur Sekretariat FCLP sekaligus Wakil Presiden Guyana, Bharrat Jagdeo. “Kerja sama yang praktis, dengan kepemilikan nasional sebagai landasan, dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi hutan, masyarakat, dan iklim,” ucap Rohmat.

Forum FCLP memang bukan agenda formal dalam mekanisme perundingan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Tetapi sejak 2021-2022, gerakan ini diinisiasi oleh negara-negara yang berkomitmen menghentikan deforestasi dan memulihkan hutan terdegradasi pada 2030. Kerangka kerjanya untuk mendorong inisiatif kerja sama politik, peningkatan transparansi, ekonomi, dan akuntabilitas dalam komitmen perlindungan hutan.

Adapun Indonesia menawarkan tiga janji ketika bergabung dalam FCLP. Pertama, Indonesia bakal melakukan penguatan pasar karbon dengan strategi hutan berintegritas. Caranya dengan menghubungkan antara permintaan pasar yang kredibel dan hasil pengurangan emisi terverifiikasi. Tentunya disokong dengan otorisasi nasional, transparansi, dan pencegahan penghitungan ganda atas kredit karbon.

Janji kedua, Indonesia bakal memberi penguatan kepastian tenurial hutan dan lahan. Di antaranya memberi pengakuan hak hutan adat dengan berpedoman pada kerangka hukum di dalam negeri. Ketika muncul dukungan internasional di kemudian hari, kata Rohmat, diharapkan selaras dengan mekanisme pembiayaan nasional.

Sementara itu, komitmen mengelola 13 juta hektare gambut masuk dalam janji ketiga Indonesia. Skenario implementasinya melalui International Tropical Peatland Center (ITPC) dan World Mangrove Center (WMC)—pusat kolaborasi, riset, dan pertukaran pengetahuan tingkat global yang diinisias Indonesia sejak 2018.

Tidak hanya atas gambut, 3,4 juta hektare mangrove juga akan dikelola dan dilindungi. Poin ketiga tersebut ikut memasukkan komitmen kerja sama perdagangan kayu berkelanjutan, sekaligus mendorong pengakuan atas Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)—mekanisme pasar nasional dalam rantai bisnis industri kayu.

FClP selama ini dikenal sebagai komitmen politik tingkat tinggi dalam upaya dipolomasi iklim global, utamanya untuk menjamin perlindungan hutan. Anggotanya diwajibkan mengesahkan komitmen Glasgow Leader’s Declaration on Forests and Land Use melalui regulasi yang dibuat kepala negara. Janji program ini akan mendatangkan pendanaan senilai US$ 19,2 miliar yang bersumber dari publik dan swasta.

Ketika dideklarasikan perlindungan hutan pada COP26 di Glasgow, Skotlandia pada 2021, sedikitnya 142 negara ikut tanda tangan. Indonesia baru bergabung tahun ini karena masih memiliki jejak deforestasi hampir saban tahun. Pada 2022, pembabatan atas hutan alam diperkirakan mencapai 230 ribu hektare; lalu 2023 seluas 257,3 ribu hektare; hingga pada 2025 justru melonjak menjadi 433,7 ribu hektare.

Direktur Sekretariat FCLP Bharrat Jagdeo mengapresiasi langkah Indonesia dalam komitmen untuk bergabung dalam FCLP. Hal ini menjadi petunjuk bahwa pemerintah telah mengakui arti penting hutan, bukan sekadar upaya mengejar target mitigasi perubahan iklim, melainkan untuk menjamin keanekaragaman hayati.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Indonesia karena telah menjadi bagian dari FCLP,” kata Jagdeo. Ia juga mengapresiasi peran Indonesia dalam mendukung berbagai inisiatif internasional di bidang kehutanan.

Hashim Djojohadikusumo juga memberi jaminan bahwa Indonesia tidak akan lagi memperluas kegiatan pertanian di dalam kawasan hutan, utamanya yang membabat hutan primer. Indonesia juga akan terus mengejar target emisi nol bersih pada 2060 melalui rangkaian target yang disampaikan dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) 2031-2035.

Persoalannya, ketika janji-janji tersebut diucapkan pemerintah, api masih membakar gambut yang ada di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Catatan Yayasan Pantau Gambut, lebih dari 260 ribu hektare gambut yang berfungsi lindung, justru hangus terbakar akibat aktivitas pembakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026. Adapun total luasan karhutla hingga Oktober diperkirakan mencapai jutaan hektare.