Selasa, 17 November 2026

            

Berita

Indonesia Didesak Kembalikan Keadilan Iklim ke Pusat Perundingan

Indonesia tidak bisa memperjuangkan transisi energi berkeadilan sambil merampas dan memenjarakan masyarakat di kampung.

Selasa, 17 November 2026
Perwakilan Walhi menyerukan slogan Recognize Those Who Protect Nature di sebuah jalan di Antalya, Türkiye. Sumber: Walhi.
Perwakilan Walhi menyerukan slogan Recognize Those Who Protect Nature di sebuah jalan di Antalya, Türkiye. Sumber: Walhi.

BETAHITA.ID - Memasuki pekan kedua Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, delegasi Indonesia didesak untuk mengoreksi arah perundingan agar tidak mengulang pola lama, yaitu target baru yang terdengar ambisius, tetapi tanpa pagar pengaman bagi ekosistem dan hak rakyat. Desakan tersebut disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sembari menyerukan "akui yang menjaga, tagih yang merusak” sebagai pegangan delegasi Indonesia dalam pembahasan pekan kedua.

Berdasarkan pantauan Walhi, pekan pertama COP31 berakhir tanpa keputusan final. Arah perundingan kini bergantung pada draf cover decision yang akan disusun Presidensi Australia awal pekan ini. Target elektrifikasi global 35% pada 2035 menguat sebagai tema utama, sementara peta jalan transisi dari energi fosil hanya dibahas sebagai inisiatif sukarela di luar jalur negosiasi.

Bagi Walhi, elektrifikasi tanpa memperhatikan batasan ekologis hanya akan memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain. Pada 2025, Indonesia memproduksi 790 juta ton batu bara dan sekitar 514 juta ton di antaranya diekspor. Di saat yang sama, tambang nikel telah menghilangkan sekitar 193.830 hektare hutan alam, dan 740.260 hektare hutan alam berada di dalam izin Hutan Tanaman Energi.

“Bahkan bagi kami, kata ‘bersih’ saja tidak cukup. Untuk apa bersih tetapi tidak adil? Tetap menggusur, tetap merusak, dan abai pada pemenuhan hak masyarakat adat dan lokal yang selama melakukan aksi iklim dengan menjaga dan memulihkan ekosistem," kata Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi, pada Minggu (15/11/2026). 

Boy mengatakan, afirmasi kebijakan yang berkeadilan merupakan kata kunci yang tidak boleh dilepas dalam setiap kebijakan iklim. Terlebih Indonesia masih belum serius lepas dari candu energi dan bisnis energi fosil, bahkan atas kedok transisi terus menghancurkan hutan alam untuk melayani ekstraksi nikel dan kebun energi.

Walhi juga menyoroti draf teks Belém-Antalya Mechanism untuk transisi berkeadilan yang jauh di dari mandat yang disepakati di Belém. Banyak contoh pengabaian aspek FPIC dalam proyek berkedok transisi berkeadilan di Indonesia. Seperti letusan konflik yang tidak berkesudahan di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara untuk melayani ambisi transisi energi. 

Belum lagi, lanjut Boy, proyek-proyek solusi palsu yang direncanakan atau telah dilangsungkan di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo telah terbukti menghancurkan alam dan abai pada suara penolakan masyarakat. Bahkan negara memberikan label proyek strategis nasional atas proyek-proyek tersebut untuk memudahkan implementasinya.

“Indonesia tidak bisa memperjuangkan transisi berkeadilan di Antalya sambil merampas dan memenjarakan masyarakat di kampung. Delegasi harus mendorong FPIC dan hak atas rakyat atas wilayahnya menjadi syarat operasional mekanisme ini, memberi masyarakat adat, petani, nelayan, dan perempuan peran sebagai pengambil keputusan,” kata Boy.

Di sisi lain, sambung Boy, tidak satu pun tema prioritas Presidensi COP31 menyebut kerusakan hutan, kebakaran hutan dan lahan, masyarakat adat. Padahal emisi kebakaran Indonesia pada Januari–September 2026 diperkirakan mencapai 307,6 juta ton CO₂, lebih dari dua kali target FOLU Net Sink 2030 sebesar 140 juta ton. Walhi juga mencatat 446 titik panas di 12 konsesi yang terkait proyek karbon. Walhi menilai wacana overshoot 1,5°C berisiko menjadi pintu masuk bagi kredit karbon untuk menggantikan perlindungan hutan.

Boy juga bilang, persoalan pendanaan juga belum terjawab. Pendanaan adaptasi dipecah ke beberapa jalur tanpa garis dasar, dan mekanisme transisi berkeadilan tidak disertai dana. Di Indonesia, dari dana result-based payment GCF sebesar US$103,78 juta, baru sekitar Rp500 miliar yang tersalur per Juli 2026, sementara dana iklim melalui BPDLH justru mengalir ke kebun energi di wilayah adat Marind.

Untuk itu, Walhi mendesak delegasi Indonesia memanfaatkan hari tematik Rio Synergies pada 17 November untuk membawa isu hutan dan kebakaran ke meja perundingan, menolak pengakuan kredit karbon dari konsesi yang terbakar, dan mendorong pengakuan kontribusi penjaga hutan melalui pendekatan non-pasar Pasal 6.8. Delegasi juga perlu menuntut garis dasar target pelipatgandaan dana adaptasi serta pendanaan hibah yang dapat diakses langsung oleh komunitas, sekaligus membuka data seluruh aliran dana iklim, termasuk RBP, JETP, dan BPDLH, beserta penerima akhirnya.

Dorong Penguatan Pengelolaan Hutan Berbasis Lanskap

Sebelumnya, dalam COP31, Pemerintah Indonesia mendorong penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis lanskap yang mengintegrasikan perlindungan iklim, keanekaragaman hayati, ketahanan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam menghasilkan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti, mengatakan pengelolaan hutan tidak dapat lagi dilakukan secara sektoral karena fungsi hutan saling berkaitan, mulai dari penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, pengaturan tata air, hingga penyediaan sumber penghidupan masyarakat.

“Pengelolaan hutan harus dilakukan secara terpadu pada tingkat lanskap agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam pengendalian perubahan iklim, tetapi juga dalam perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Laksmi.

Hal tersebut disampaikan Laksmi, dalam dialog bertajuk “Landscape-Based Solutions that Generate Positive Outcomes for Climate, Nature, and People” pada sesi B5 Nature-Based & Rio Synergy yang diselenggarakan di Paviliun Indonesia, pada COP31, Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11/2026).

Laksmi menjelaskan bahwa Indonesia terus mengembangkan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan yang memungkinkan optimalisasi berbagai potensi hutan, termasuk jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, restorasi ekosistem, rehabilitasi kawasan, serta kegiatan ekonomi berbasis masyarakat. 

Menurut dia, keberhasilan pendekatan tersebut memerlukan keterlibatan aktif masyarakat serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, mitra pembangunan, dan lembaga pembiayaan dalam menetapkan prioritas pengelolaan lanskap secara bersama.

Di sela-sela COP31, PT PLN (Persero) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) selaku pengelola (trustee) Norwegian Article 6 Climate Action Fund secara resmi menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pada 11 November 2026.

Penandatanganan perjanjian strategis ini disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Moh Jumhur Hidayat, serta Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Sigrun Aasland. Kesepakatan ini menargetkan pencapaian pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO2e melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi baterai.

MOPA ini diklaim sebagai wujud nyata implementasi Pasal 6.2 Persetujuan Paris melalui skema Generation-Based Incentive (GBI). Proses ini melewati perjalanan panjang selama kurang lebih satu tahun—berawal dari penyampaian Expression of Interest hingga penguatan kerangka regulasi dan pembahasan teknis yang dikawal ketat oleh pemerintah.

“Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas aksi mitigasi, yang tercermin melalui kejelasan hasil penurunan emisi, proses verifikasi, dan pencatatannya,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, pada Senin (16/11/2026).