Berita
Komitmen Indonesia untuk Transisi Energi Adil Belum Kuat: JustCOP
Pemerintah didorong jadikan COP31 sebagai momentum percepatan transisi energi yang adil.
Kamis, 19 November 2026

BETAHITA.ID - Pemerintah Indonesia dinilai belum menunjukkan komitmen serius untuk menghentikan penggunaan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan selama perhelatan perundingan iklim PBB COP31 di Antalya, Turki.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) yang turut menghadiri konferensi tersebut mengatakan, hal ini terlihat dari sejumlah pernyataan maupun kebijakan energi yang didorong pemerintah selama mengikuti COP31 selama seminggu lebih.
Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Yuyun Harmono, hal tersebut terlihat dari tata kelola ketenagalistrikan nasional yang masih didominasi oleh bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas bumi.
“Jika pemerintah Indonesia serius melakukan transisi energi, seharusnya tidak ada lagi ekspansi pembangkit fosil dalam rencana penyediaan tenaga listrik. Penambahan pembangkit hanya mendorong Indonesia ke dalam jeratan fosil yang menghambat transisi energi,” kata Yuyun, Rabu, 18 November 2026.
Rendahnya komitmen tersebut juga terlihat dalam rantai pasok energi. Menurut Juru Kampanye Satya Bumi Salma Inaz, industri pertambangan dan pengolahan nikel yang diolah jadi baterai kendaraan listrik di daerah seperti Pulau Kabaena dan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, masih bergantung pada energi dari PLTU captive dari batu bara.
“Transisi energi mutlak diperlukan untuk menjaga keberlanjutan transportasi. Namun, transisi tak bisa dikatakan adil bila praktiknya justru memindahkan emisi dari satu wilayah kerusakan ke wilayah lain,” kata Inaz.
Kebijakan bioenergi juga turut dipersoalkan Koalisi. Salah satunya, bauran energi baru dan terbarukan pada 2030 dalam kebijakan energi nasional, yang disumbang oleh bioenergi. Jumlahnya lebih dari separuh dan berbahan baku biomassa.
Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan, bioenergi bersumber dari ekosistem karbon yang tinggi, mulai dari gambut hingga mangrove. Selain risiko deforestasi, penggunaan bioenergi juga mengancam hutan dan wilayah adat bila diikuti dengan pembukaan lahan baru.
“Pemerintah harus secara tegas memperjelas arah kebijakan bioenergi Indonesia. Dengan begitu, ambisi pengembangan bioenergi tidak mengorbankan ekosistem, masyarakat adat dan komunitas lokal,” kata Nadia.
Momentum percepatan transisi energi
Menurut Program and Policy Manager Yayasan Indonesia CERAH Wicaksono Gitawan, COP31 harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat transisi energi, termasuk target elektrifikasi 35% pada 2035. Rencana lainnya juga termasuk proyek PLTS 100 GW dan rencana penambahan energi batu dan terbarukan 42,6 GW dalam dokumen rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2025-2034.
Wicaksono mengatakan, delegasi Indonesia seharusnya berfokus mempromosikan dan mengadopsi komitmen target elektrifikasi 35% di COP31. “Sumber-sumber biofuel, termasuk bauran energi B50, berisiko memperparah deforestasi,” kata Wicaksono.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik mengatakan, transisi energi akan sia-sia bila pemerintah Indonesia tak memprioritaskan keadilan bagi alam dan manusia.
“Kita menyaksikan bagaimana krisis iklim telah mendatangkan berbagai bencana yang memburuk dari tahun-tahun sebelumnya. Semua bencana iklim ini dipicu penggunaan bahan bakar fosil. Energi fosil tidak hanya mendestabilisasi iklim, tapi juga menimbulkan dampak buruk yang luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi rakyat,” kata Iqbal.




