Rabu, 18 November 2026

            

Berita

Nasib Gambut masih Menunggu Mandat Kewenangan BPGMN

Sekitar 264 ribu hektare area indikatif gambut lindung di Indonesia terindikasi terbakar dalam rentang Januari-September 2026.

Rabu, 18 November 2026
Salah satu lokasi kebakaran di areal konsesi PT BMH. Didokumentasikan pada 14 September 2026. Sumber: Walhi Sumsel.
Salah satu lokasi kebakaran di areal konsesi PT BMH. Didokumentasikan pada 14 September 2026. Sumber: Walhi Sumsel.

BETAHITA.ID - Nasib ratusan ribu hektare ekosistem gambut yang terindikasi terbakar tahun ini, belum bisa dipastikan. Jangankan bicara pemulihan, struktur kelembagaan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) belum ada wujudnya, termasuk payung hukum pembentukannya, setelah Presiden Prabowo Subianto mencetuskan pembentukannya pada 24 September lalu.

Padahal, struktur kelembagaan beserta jangkauan otoritas BPGMN penting untuk mengukur sejauh mana peran lembaga baru ini, dalam mengelola dan memulihkan gambut yang rusak di Indonesia. Apabila hanya mengulang kerja-kerja lembaga urusan gambut sebelumnya dan kewenangannya terbatas, maka menurut Wahyu Perdana Manager Advokasi dan Kampanye Pantau Gambut, keberadaan BPGMN ini tidak akan membawa banyak perbedaan.

"Dan payung hukumnya jadi yang paling penting. Tanpa itu, justru menunjukkan perilaku kelembagaan yang tidak berbeda dengan respons karhutla saat ini. Reaktif," kata Wahyu, pada Selasa (17/11/2026).

Wahyu sendiri merasa heran pada Presiden Prabowo yang tiba-tiba menunjuk kepala badan dan wakil kepala badan begitu saja, sementara payung hukum BPGMN, beserta tugas, fungsi dan kewenangannya, sampai sekarang belum jelas.

Wahyu menguraikan, Pantau Gambut menempatkan rencana pembentukan BPGMN dalam kerangka pembenahan tata kelola gambut. Nilai tambah badan ini tidak ditentukan oleh pembentukan struktur baru, tetapi oleh kemampuannya menutup kesenjangan kewenangan, memperjelas koordinasi antarlembaga, serta memastikan perlindungan dan pemulihan fungsi ekologis gambut. 

Rancangan Peraturan Presiden dan dokumen pendukung pembentukan BPGMN belum dibuka untuk ditelaah. Karena itu, mandat, kewenangan, hubungan kerja, dan mekanisme akuntabilitasnya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan gambut, belum dapat dinilai secara menyeluruh. Dalam kondisi tersebut, Pantau Gambut belum berada pada posisi untuk mendukung pembentukan BPGMN. 

"Penilaian Pantau Gambut terhadap rancangan BPGMN akan didasarkan pada delapan desakan perlindungan gambut yang telah disampaikan sebelumnya," ujar Wahyu.

Delapan syarat dimaksud, yakni yang pertama, perlindungan gambut menjadi mandat utama. Restorasi tidak boleh menjadi pembenaran atas kerusakan atau mengurangi tanggung jawab pemerintah dan pemegang izin. Yang kedua, perlindungan dan pemulihan harus berbasis KHG. Perencanaan tidak boleh dibatasi oleh wilayah administrasi, konsesi, lokasi proyek, atau kewenangan sektoral. Ketiga, tidak ada pengecualian bagi konsesi dan proyek pemerintah. Seluruh kegiatan harus tunduk pada evaluasi ekologis dan pengawasan kepatuhan yang setara.

Kemudian, keempat, koordinasi harus menghasilkan tindak lanjut. Setiap rekomendasi harus memiliki instansi penanggung jawab, tenggat penyelesaian, dan perkembangan yang dapat dipantau publik. Yang kelima, keberhasilan harus diukur dari hasil ekologis. Ukurannya mencakup pemulihan hidrologi dan vegetasi, penurunan risiko kebakaran, serta tidak berulangnya kerusakan, bukan jumlah kegiatan atau luas intervensi.

Selanjutnya yang keenam, kebakaran harus memicu evaluasi tata kelola dan perizinan. Setiap kejadian harus diikuti pemeriksaan kondisi ekologis, kepatuhan, dan perizinan. BPGMN harus menerima pengaduan dan meneruskan temuan kepada instansi yang berwenang. Ketujuh, pembiayaan harus menerapkan prinsip pencemar membayar. Anggaran negara tidak boleh menggantikan kewajiban pemulihan. Nilai kewajiban, pembayaran, penggunaan dana, tindakan pemulihan, dan hasilnya harus dapat ditelusuri.

"Dan terakhir yang kedelapan, masyarakat harus terlibat secara bermakna. Masyarakat lokal, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok terdampak harus memiliki ruang formal dalam perencanaan, pengawasan, pengaduan, dan evaluasi," tutur Wahyu.

Dalam konteksnya pengelolaan gambut di areal kerja atau konsesi perusahaan, Wahyu menambahkan, apabila BPGMN meniru supervisi seperti yang dilakukan Badan Restorasi Gambut (BRG) sebelumnya, ia berharap otoritas yang diberikan kepada BPGMN bisa menjangkau hingga penegakan hukum terbatas bagi perusahaan yang berulang kali gagal menjaga dan mencegah gambut di areal kerjanya rusak, misalnya akibat kebakaran.

"Penegakan hukum terbatas ini terutama untuk konsesi yang gambutnya berulang kali terbakar," katanya. 

Lebih lanjut Wahyu mengatakan, bila otoritas BRGMN bisa menjakau hingga penegakan hukum terbatas pada konsesi nakal dan evaluasi proyek pemerintah, BPGMN bisa mempertimbangkan untuk membentuk unit kerja di daerah, seperti yang dilakukan lembaga sejenis sebelumnya. Tapi sebaliknya, kalau mandat dan kewenangan BPGMN terbatas pada kerja-kerja pemulihan dan pengelolaan gambut saja, maka ide untuk membentuk unit kerja di daerah hanya akan menambah beban birokrasi dan anggaran belaka. 

Bicara data, berdasarkan analisis Pantau Gambut, sepanjang Januari hingga September 2026 karhutla di Indonesia terindikasi membakar 264 ribuan hektare area indikatif gambut lindung. Gambut lindung pun mengalami kerusakan permanen, pemulihan mustahil, dan api dipastikan menjadi bencana berulang.

Analisis Pantau Gambut menunjukkan sebaran area terbakar (burned area) pada rentang 1 Januari hingga 30 September 2026 berada di area indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG), yakni seluas 263.558,59 hektare. Angka ini mencapai separuh total Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional, tepatnya 50,14 persen. Sekitar 39.055 hektare area terbakar berada di area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, dan 20.248 hektare di area konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Kepala BPGMN, Satyawan Pudiatmoko, tidak memberikan jawaban ketika Betahita menanyakan tentang perkembangan pembentukan struktur kelembagaan institusi yang ia pimpin ini. Dari sejumlah pertanyaan yang Betahita sampaikan, ia hanya menyampaikan bahwa pengelolaan gambut di areal konsesi akan dilakukan oleh perusahaan dengan disupervisi oleh BPGMN, baik itu gambut yang berada di kawasan hutan maupun di areal penggunaan lain.

Sebelumnya, BPGMN telah melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah kementerian lembaga dan pemerintah daerah di Palembang, Sumatera Selatan. Rakor tersebut difokuskan untuk memperkuat konsolidasi dan kesiapsiagaan nasional dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem lahan gambut, serta menghimpun rekomendasi konkret untuk draf peraturan presiden (Perpres) terbaru.