Berita
Walhi Kalbar Laporkan 11 Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Tata kelola perusahaan diduga lalai sehingga memicu karhutla di konsesinya.
Kamis, 19 November 2026

BETAHITA.ID - Walhi Kalimantan Barat melaporkan sejumlah perusahaan ke kepolisian terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Perusahaan ini diduga telah melakukan tindak pidana yang memicu kebakaran di konsesinya, yang melumpuhkan kehidupan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
Laporan dan pengaduan tersebut secara resmi dilayangkan ke Polda Kalimantan Barat, Selasa, 17 November 2026. Terdapat 11 perusahaan yang diadukan, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan HTI, yang beroperasi di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang. Organisasi tersebut menyatakan, perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola usaha mereka sehingga mengalami kebakaran.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar Indra Syahnanda mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan dan verifikasi lapangan terhadap lima perusahaan, serta analisis spasial terhadap enam lainnya, selama periode Oktober 2026.
Tim Walhi Kalbar menemukan, karhutla yang membakar puluhan ribu hektare kawasan gambut lindung, gambut budidaya, hingga zona konservasi merupakan akibat langsung dari kelalaian terstruktur, ketiadaan infrastruktur mitigasi dan pembiaran sistemik oleh korporasi.
“Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwa perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino,” kata Indra, Rabu, 18 November 2026.
“Selain itu, konstitusi juga sudah memandatkan kepada seluruh pemegang izin konsesi bahwasanya pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya,” ujarnya.
Secara rinci, lima perusahaan yang telah dipantau dari lapangan termasuk PT Mayawana Persada (terafiliasi dengan Grup RGE milik Keluarga Tanoto) dengan luas terbakar 17.007 hektare; PT Sinar Karya Mandiri (Palma Agro Lestari), dengan luas terbakar 9.647 hektare; dan PT Mohairson Pawan Khatulistiwa milik Yayasan YIARI, dengan luas terbakar 10.672,46 hektare.
Selanjutnya ada PT Kayung Agro Lestari (First Resources Group) dengan luas terbakar seluas 5.204,2 hektare; dan PT Jalin Vaneo (PT Pasifik Agro Sentosa/PAS Agro Group) dengan luas terbakar seluas 4.898,79 hektare.
Adapun perusahaan yang masuk dalam analisis spasial antara lain PT Finantara Intiga (APP/Sinar Mas), dengan luas terbakar 7.181 hektare; PT Hutan Ketapang Industri (Sampoerna Agri Resources) dengan luas terbakar 38.874 hektare; PT Artu Energi Resources (Nova Plantation Group) dengan luas area terbakar 7.181 hektare; dan PT Limpa Sejahtera (First Resources) dengan luas area terbakar 3.552 hektare.
Selanjutnya dua perusahaan HTI yang memasok ke APP/Sinar Mas, yakni PT Buana Megatama Jaya dengan luas area terbakar 18.971 hektare; serta PT Wanakerta Ekelestari dengan luas terbakar 8.444 hektare.
“Selain itu, kerusakan ekosistem gambut yang terjadi pada areal konsesi perusahaan yang kami pantau menjadi satu persoalan yang memicu karhutla. Dalam hal ini, pemerintah harus segera mendesak pemilik konsesi untuk melakukan pemulihan gambut pada areal konsesi mereka supaya kebakaran berulang tidak terjadi,” kata Indra.
Direktur Eksekutif Walhi Kalbar Sri Hartini mengatakan, terdapat sejumlah indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan.
Di antaranya larangan pembakaran dan kelalaian perusakan lingkungan hidup, serta pertanggungjawaban badan usaha dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; pasal terkait kewajiban sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dalam undang-undang tentang perkebunan; serta pasal terkait kewajiban menjaga fungsi hidrologis dan pemulihan gambut dalam pemerintah pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
Menurut Sri, kewajiban pemegang izin untuk menjaga fungsi hidrologis gambut dan mengendalikan api di area kerja perusahaan juga masih dianggap sebagai formalitas. Karhutla yang berulang juga menunjukkan pembiaran sistemuk serta impunitas.
"Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas,” kata Sri.




