Jumat, 20 November 2026

            

Berita

Melihat Tambang di Rumah Badak Jawa 

Pemerintah didesak untuk membatalkan penetapan WUP serta blok migas di kawasan TN Ujung Kulon.

Jumat, 20 November 2026
Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Sumber: KLHK
Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Sumber: KLHK

BETAHITA.ID - Dari daratan hingga perairan, bentang wilayah sekitar Taman Nasional Ujung Kulon kini diyakini telah dikelilingi oleh aktivitas dan prospek eksploitasi tambang. Hal ini dikhawatirkan akan menambah daftar ancaman bagi keberlangsungan populasi badak jawa di habitat satu-satunya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. 

Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan salah satu mamalia paling terancam punah di dunia, dengan populasi sekitar 87-100 ekor menurut data Kementerian Lingkungan Hidup pada 2025. Sementara itu laporan Auriga Nusantara pada 2023 mengungkap, populasi satwa langka ini tersisa kurang dari 80 individu di alam liar. 

Berbagai ancaman, termasuk bencana tsunami, perburuan liar, dan risiko inbreeding (perkawinan sedarah) menyumbang pada kerentanan satwa ini. Pertambangan kini menjadi salah satu ancaman yang sedang disorot.  

Peneliti Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Fanny Tri Jambore mengatakan, kebijakan paling baru terkait hal ini adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang diterbitkan pemerintah pada Februari 2026. 

“Dokumen tersebut menetapkan hampir seluruh daratan dan perairan provinsi Banten sebagai wilayah usaha pertambangan (WUP),” kata Fanny, Kamis, 19 November 2026. 

Jatam juga menelusuri sejumlah data dan portal resmi pemerintah, seperti data geoportal minerba, peta geomigas ESDM, dan dokumen resmi dan menganalisis sejumlah izin yang pernah dan telah ditetapkan. Salah satunya, izin usaha pertambangan atau IUP untuk batuan andesit milik PT Rajawali Octorys seluas 84,7 hektare, serta IUP PT Batara Chaka Lestari untuk komoditas batu gamping seluas 22,7 hektare. Keduanya berlokasi di koridor timur laut taman nasional. 

Adapun data minerba mengonfirmasi keberadaan potensi cadangan emas dan perak di wilayah timur kawasan tersebut. 

Sebelumnya konsesi pertambangan emas yang dikelola oleh PT Cibaliung Sumberdaya—anak usaha PT Aneka Tambang—beroperasi di perbatasan TN Ujung Kulon sejak 2010 dengan luas konsesi 5.302 hektare dan ditetapkan sebagai objek vital nasional pada 2020. Laporan Antam pada 2025 izin usaha ini berakhir pada April 2025. 

Di kawasan perairan, Jatam menemukan sebagian besar perairan hingga daratan sekitar TN Ujung Kulon masuk ke dalam area studi bersama (Joint Study Area) Forearc Sumatra Offshore, yang mengkaji potensi cadangan minyak dan gas bumi di wilayah cekungan busur muka lepas pantai Sumatra bagian selatan hingga perairan barat Banten. 

“Joint Study serupa yang dilakukan beberapa universitas untuk memberi rekomendasi kepada Komite Eksplorasi Nasional bahkan telah menyebutkan rencana survei umum Ujung Kulon Basin Forearc sebagai target eksplorasi migas sejak 2019,” kata Fanny. 

Tidak hanya eksplorasi, wilayah Banten juga tercatat pernah mengalami pengeboran migas yang dilakukan oleh perusahaan asal Malaysia, M3nergy Berhad, dengan kontrak awal 30 tahun hingga 2037, yang diusahakan oleh anak usahanya bernama M3nergy Gamma Sdn. Bhd di daratan dan lepas pantai Banten. 

M3nergy Gamma Sdn. Bhd. mengebor sumur eksplorasi lepas pantai Cula-1 pada 2016, dengan menunjuk PT Apexindo Pratama Duta Tbk sebagai kontraktor pengeboran dengan nilai kontrak senilai US$5,4 juta. Setelah pengeboran dilakukan hingga kedalaman 2.399 meter, tidak berhasil menemukan hidrokarbon. 

“Keberadaan sumur Cula-1 menunjukkan bahwa kawasan perairan dekat dengan Ujung Kulon tidak hanya pernah menjadi objek studi potensi migas, tetapi juga telah menjadi lokasi aktivitas pengeboran eksplorasi secara nyata,” kata Fanny. 

Sumber: Jatam

Pengkampanye Jatam Asri Widayati mengatakan, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi Banten juga telah mengidentifikasi wilayah Pandeglang sebagai daerah dengan potensi sumber daya mineral logam, termasuk emas dan perak. 

Jatam mencatat, saat ini terdapat 139 IUP aktif dengan total luas mencapai 25.903,36 hektare di provinsi tersebut. Di antaranya 84 izin diterbitkan pada periode 2017-2025 oleh gubernur, dan 55 izin diterbitkan pada periode 2019-2022 oleh Kementerian ESDM. 

“Apabila seluruh data tersebut dipetakan secara bersamaan, terlihat pola yang jelas bahwa Ujung Kulon tidak lagi sekadar menghadapi ancaman tunggal, melainkan berlapis-lapis kepentingan eksploitasi sumber daya alam—mulai dari pertambangan batuan, potensi mineral logam, hingga prospek eksplorasi migas di darat maupun lepas pantai,” kata Asri.  

“Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap sumber daya alam di sekitar Ujung Kulon bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari proses yang telah berlangsung selama bertahun-tahun,” ujarnya. 

Menurut Asri, penerbitan Kepmen ESDM terkait WUP di Banten tidak boleh dipandang hanya sebagai “belum ada izin tambang” atau “lokasinya berada di luar taman nasional”.  

“Dalam praktiknya, proyek-proyek ekstraktif selalu diawali dengan identifikasi potensi, pemetaan sumber daya, penetapan wilayah, pembentukan instrumen tata ruang, serta berbagai proses kajian dan perencanaan lainnya. WUP merupakan fondasi dasar dari rangkaian proses tersebut,” kata Asri.

“Pertanyaan mendasar yang wajib dijawab pemerintah adalah mengapa kawasan penyangga bentang konservasi paling vital di Indonesia ini terus disusupi oleh perencanaan pertambangan dan migas. Di tengah kepungan tersebut, bagaimana negara mampu menjamin bahwa akumulasi kepentingan ekstraktif tidak akan merusak integritas ekologis Ujung Kulon serta mengancam keselamatan masyarakat yang bergantung padanya?” ujarnya.

Asri mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan ekosistem dan masyarakat sekitar dalam setiap kebijakan tata ruang. “Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang dan membatalkan penetapan WUP serta blok migas yang mengepung kawasan TN Ujung Kulon dan wilayah penyangganya,” kata Tere. 

“Kami juga menolak segala upaya pelemahan perlindungan kawasan, serta memastikan bahwa wacana mitigasi risiko bencana atau relokasi satwa tidak dijadikan alat legitimasi untuk melonggarkan batas konservasi demi kepentingan korporasi,” kata Asri.