Berita
Trend Asia Anggap Proyek LNG di Bali Hanya Menambah Masalah
Terminal LNG yang berdekatan dengan Desa Serangan juga berpotensi mengganggu aktivitas keagamaan
Kamis, 19 November 2026

BETAHITA.ID - Proyek energi gas, berupa Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di Bali, dinilai hanya akan menambah masalah. Selain berdampak pada masyarakat lokal, energi gas bukanlah energi bersih, karena menghasilkan metana yang akan berdampak pada pemanasan global.
Sementara itu, pemantauan World Meteorological Organization (WMO) menunjukkan bahwa 11 tahun terakhir merupakan periode terhangat. Pemantauan tersebut menekankan pada peningkatan konsentrasi karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4) di permukaan Bumi yang menjadi salah satu penyebab panasnya suhu bumi.
Bahkan dalam periode 1991-2020, Oktober 2026 merupakan Oktober terhangat yang hampir pasti melampaui 1,5 derajat Celcius. Artinya, tahun ini merupakan tahun kedua kita melampaui ambang batas 1,5 derajat Celcius setelah 2024.
Trend Asia memandang agenda tahunan Conference of the Parties ke-31 (COP31) yang kali ini berlangsung di Antalya, Turkiye, seharusnya menjadi salah satu tempat untuk menekan laju pemanasan global. Sayangnya klaim Indonesia untuk melakukan aksi nyata sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat justru berbanding terbalik.
Sebab dalam kebijakan ketenagalistrikan sebagaimana tertulis dalam draf Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang hingga kini belum dipublikasi, Indonesia masih memberikan ruang untuk pembangkit batu bara dan gas. Dalam draf RUEN tersebut, gas disebut sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Padahal, gas bukan energi bersih, karena metana yang dihasilkan berdampak pada pemanasan 86 kali lebih besar dari karbon dioksida dalam periode waktu 20 tahun.
Dalam pengamatan Trend Asia, salah satu proyek infrastruktur gas yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah dan diklaim akan menjadi penopang pembangkit listrik ialah proyek Terminal LNG di Bali. Proyek ini dibangun oleh PT Dewata Energi Bersih (DEB), perusahaan patungan antara PT Padma Energi Indonesia dan Perumda Kerta Bali. Proyek ini direncanakan berdiri di area Taman Hutan Raya (Tahura) Mangrove Ngurah Rai, yang menjadi kawasan konservasi mangrove di pesisir selatan Bali, tepatnya di kawasan Desa Sidakarya, pesisir Desa Serangan, Intaran, dan Sanur.
Menurut kajian yang dilakukan Trend Asia pada 2025, Kecamatan Denpasar Selatan, merupakan benteng ekologis terpenting yang menampung 607,95 hektare kawasan Tahura Ngurah Rai. Artinya, ia menyumbang lebih dari setengah dari total luas Tahura Bali seluas 1.016 hektare. Dari luasan tersebut, 430,05 hektare merupakan tutupan mangrove aktif, yang salah satu kantong vitalnya berada di Desa Serangan dengan luasan total 28,13 hektare.
“Kawasan pesisir tidak luput dari dampak laju krisis iklim yang semakin cepat dan tidak terhindarkan. Sehingga keberadaan ekosistem mangrove di Desa Serangan sangat vital untuk menjaga ekosistem dan ketahanan wilayah pesisir," kata Novita Indri Pratiwi, Juru Kampanye Energi Fosil Trend Asia.
Oleh karena itu, imbuh Novita, rencana pembangunan terminal LNG yang berdekatan dengan pesisir wilayah Desa Serangan perlu dibatalkan. Jangan sampai pembangunan infrastruktur energi tersebut berdampak pada fungsi ekologis kawasan pesisir dan mempengaruhi sumber penghidupan masyarakat Desa Serangan.
Di Desa Serangan, laut tidak hanya menjadi bentang alam, tetapi juga menjadi sumber kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Ekosistem laut di Desa Serangan menjadi tulang punggung warga di sektor perikanan dan pariwisata. Berdasarkan Profil Potensi Kelurahan Serangan 2023, sebanyak 18 persen masyarakat Kelurahan Serangan berprofesi sebagai nelayan.
Aktivitas perikanan masyarakat meliputi penangkapan ikan menggunakan pancing dan jala serta budidaya menggunakan keramba. Hasil perikanan yang tercatat mencapai lebih dari 300 ton per tahun, meliputi kakap sebanyak 6 ton per tahun, tenggiri 20 ton, pari 45 ton, cumi-cumi 160 ton, gurita 90 ton, kembung 80 ton, bandeng 35 ton, lele 40 ton, serta rumput laut 5 ton per tahun.
Novita menuturkan, rencana keberadaan terminal LNG yang berdekatan dengan Desa Serangan juga berpotensi mengganggu aktivitas keagamaan karena di daratan terdapat sejumlah pura seperti Pura Segara Madu, Pura Cemara Alit, Pura Dalem Segara, dan Pura Dalem Cemara. Selain itu, di kawasan tersebut juga terdapat Pura Sakenan, salah satu pura kahyangan jagat yang dipuja oleh umat Hindu di Bali.
Tak hanya itu, Dermaga Sira Angen yang berada di Desa Serangan, saat ini masih menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan desa adat, termasuk dalam membiayai pelaksanaan upacara adat.
Menurut Novita, perhelatan COP31 seharusnya menjadi ajang bagi para pemimpin dunia untuk segera melakukan aksi nyata untuk mencegah laju pemanasan global. Apabila Indonesia hendak mengajukan diri sebagai tuan rumah COP33 pada 2028, pemerintah Indonesia seharusnya berhenti berjualan solusi palsu transisi energi seperti proyek terminal LNG.
"Apalagi saat ini, kita juga melihat bahwa bencana iklim sudah merata dan datang silih berganti,” ucap Novita.
Bagian dari Program Bali Mandiri Energi Bersih
Sebelumnya, saat menerima perwakilan masyarakat Pulau Serangan, Desa Intaran dan Desa Sidakarya, serta perwakilan PT Dewata Energi Bersih, dalam pertemuan terbuka terkait rencana pembangunan terminal LNG di Pantai Sidakarya, Denpasar Selatan, pada Juni tahun lalu, Gubernur Bali Wayan Koster, menyebutkan bahwa pembangunan terminal LNG merupakan bagian dari program Bali Mandiri Energi Bersih yang bertujuan mewujudkan ketahanan energi daerah, mendukung pencapaian Net Zero Emission 2045, dan menjaga kualitas lingkungan serta citra pariwisata Bali.
Saat ini, katanya, Bali masih sangat bergantung pada pasokan listrik dari Jawa Timur melalui kabel bawah laut yang rentan terganggu. Gubernur menyampaikan bahwa kondisi darurat seperti blackout 12 jam yang pernah terjadi tidak boleh terulang. Oleh karena itu, infrastruktur energi lokal berbasis gas alam cair (LNG) menjadi kebutuhan mendesak.
Beberapa hal penting yang dijelaskan dalam pertemuan seperti jalur kapal sudah eksisting dan tidak melewati terumbu karang aktif, kapal pengangkut LNG hanya datang setiap 42 hari dan proses bongkar muat dilakukan dalam 24 jam, pipa gas dipasang di kedalaman 15 meter, di bawah akar mangrove, tanpa mengganggu ekosistem serta bahwa LNG berbeda dengan LPG, yakni tidak mudah meledak, dan jika bocor akan menguap di udara.
Lalu juga penggunaan teknologi pengerukan ramah lingkungan seperti kapal hisap pasir dan kelambu lumpur untuk mencegah kekeruhan.
"Saya tidak akan membiarkan pembangunan merugikan masyarakat atau represif. Semua proses harus jelas dan benar. Ini prinsip saya sebagai gubernur untuk menjaga Gumi Bali," ucapnya.
Selain aspek teknis dan lingkungan, pembangunan terminal LNG di Sidakarya juga memberikan potensi manfaat ekonomi bagi desa-desa adat terdampak, termasuk peluang pendapatan dari penataan kawasan, pengelolaan dermaga wisata, serta kerja sama dengan BUMDes dan BUMDA.
Menurut Gubernur Koster, terminal LNG ini juga akan terintegrasi dengan PLTG Pesanggaran dan pembangkit baru di perbatasan Denpasar-Gianyar, dengan total kapasitas 1.550 MW pada 2029, sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan listrik Bali.




