Jumat, 20 November 2026

            

Berita

Pro Kontra Undang-undang Buka Lahan Cara Tebas Bakar

Praktik perladangan tradisional masyarakat Dayak tidak dilakukan di kawasan gambut

Jumat, 20 November 2026
Kebakaran hutan dan lahan di Desa Galang, Sungai Pinyuh, Mempawah, Kalimantan Barat, 9 Februari 2026. Sumber: PMI Kalbar
Kebakaran hutan dan lahan di Desa Galang, Sungai Pinyuh, Mempawah, Kalimantan Barat, 9 Februari 2026. Sumber: PMI Kalbar

BETAHITA.ID - Amanat Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dipersoalkan, bahkan diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026. Pasal yang mengatur jaminan perlindungan kearifan lokal membuka lahan dengan cara tebas bakar itu diminta untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam penjelasan UU tersebut, kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah (Kalteng), Janang Firman Palanungkai, menilai permohonan tersebut merupakan langkah yang patut disayangkan dan terkesan ceroboh. Patut diduga gugatan tersebut lebih didasari oleh ambisi pribadi atau kepentingan tertentu tanpa terlebih dahulu memahami persoalan secara struktural, historis, dan kontekstual. 

Janang mengatakan, sejak 2015 masyarakat adat Dayak kerap menjadi objek tudingan dan kambing hitam dalam berbagai peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di tengah situasi tersebut, justru muncul gugatan yang berpotensi melemahkan benteng perlindungan terhadap kearifan lokal masyarakat adat, khususnya praktik perladangan tradisional yang merupakan bagian penting dari identitas, warisan, dan kekayaan intelektual budaya Dayak. 

Semestinya, ujarnya, setiap langkah hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek ilmiah dan teknis, tetapi juga wajib memperhatikan nilai-nilai historis, sosial, serta hak-hak masyarakat adat. Sebab, praktik perladangan tradisional masyarakat Dayak tidak dilakukan di kawasan gambut. 

"Sementara kebakaran yang berskala besar hingga menimbulkan kabut asap selama ini juga berkaitan erat dengan kerusakan ekosistem gambut akibat aktivitas korporasi,” kata Janang, pada Kamis (19/11/2026). 

Janang juga menegaskan bahwa fakta-fakta mengenai penanganan karhutla di Kalteng semestinya menjadi salah satu bahan pertimbangan penting sebelum melayangkan gugatan. Walhi Kalteng pada 9 November 2026 telah melaporkan 8 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam peristiwa Karhutla. 

Sebelumnya, pada 2023, terdapat 4 perusahaan yang juga dilaporkan terkait persoalan serupa. Bahkan, pada tahun 2016, terdapat kemenangan dalam gugatan citizen lawsuit (CLS) yang turut mengungkap persoalan aktivitas konsesi sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya Karhutla tahun 2015. 

Rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan Karhutla tidak dapat disederhanakan dengan menyudutkan praktik perladangan tradisional masyarakat adat. Sebaliknya, diperlukan penelusuran yang komprehensif terhadap berbagai faktor penyebab kebakaran, termasuk kerusakan lingkungan, pengelolaan lahan gambut, serta tanggung jawab korporasi dalam aktivitas pemanfaatan kawasan hutan dan lahan. 

“Oleh karena itu, kami menilai bahwa pemohon perlu melakukan evaluasi terhadap dasar pemikiran dan argumentasi yang digunakan dalam gugatannya," ujar Janang. 

Pada pemohon, sambung Janang, semestinya memiliki kepekaan intelektual, sosial, dan kultural dalam memahami adat serta budaya masyarakat asli Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak. Seorang mahasiswa dan pemimpin organisasi kemahasiswaan seharusnya mengedepankan riset, kajian akademis, serta referensi yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum mengambil sikap terhadap persoalan yang menyangkut hak, identitas, dan harga diri masyarakat adat.

Terlebih, pada 2026, hampir seluruh provinsi di Pulau Kalimantan menghadapi persoalan karhutla yang membutuhkan penanganan serius dan menyeluruh. Jangan sampai, sambung Janang, gugatan yang seharusnya menjadi instrumen perjuangan hukum justru berpotensi mengaburkan akar persoalan, mengalihkan perhatian dari tanggung jawab pihak-pihak yang seharusnya dievaluasi, serta mengancam keberlangsungan kearifan lokal masyarakat adat Dayak yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas dan kebudayaan Bumi Borneo.

Manajer Hukum dan Pembelaan Walhi Nasional, Teo Reffelsen,  menilai, permohonan ini berbahaya bagi eksistensi praktik kearifan lokal masyarakat adat dan jika dikabulkan akan menjadi amunisi untuk melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat adat serta dapat membunuh praktik kearifan lokal yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat adat.

Kearifan Lokal Membuka lahan dengan cara membakar oleh masyarakat adat sebenarnya sudah diatur secara ketat oleh Pasal 69 ayat (2) UU PPLH tersebut misalnya hanya terbatas 2 ha dan untuk pencegahan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Para Pemohon tersebut mengabaikan fakta bahwa karhutla di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1997/1998 sampai dengan sekarang bukanlah disebabkan oleh Praktik Kearifan Lokal Masyarakat Adat melainkan karena kebijakan seperti Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare di Kalimantan Tengah 1997/1998 dan karena aktivitas dan/atau kegiatan perusahaan pemilik perizinan berusaha.

“Bahkan berdasarkan data spasial yang dirilis oleh Walhi pada November 2026, titik panas (hotspot) ditemukan pada 945 Hak Guna Usaha (HGU) dan 353 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), termasuk pada wilayah yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi dan pangan di Papua,” ujar Teo.

Sidang Ditunda

Mahkamah Konstitusi menunda sidang pengujian materiil Pasal 69 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana telah diubah melalui Pasal 22 angka 24 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (UU Cipta Kerja). Alasannya, DPR maupun Presiden/Pemerintah belum siap menyampaikan keterangannya sesuai jadwal yang telah ditentukan pada Kamis (19/11/2026) ini.

“Untuk sidang pagi-siang ini seharusnya untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden tapi dari dua pemberi keterangan belum siap dengan keterangannya dan memohon penundaan,” ujar Ketua MK Suhartoyo memimpin sidang Permohonan Nomor 391/PUU-XXIV/2026 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Suhartoyo melanjutkan, sidang untuk permohonan ini akan dibuka kembali pada Kamis (26/11/2026) pekan depan pukul 13.30 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden/Pemerintah. Informasi ini sekaligus menjadi pemberitahuan resmi kepada para pihak untuk hadir pada sidang tersebut tanpa dipanggil kembali.

“Para pihak tetap harus hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi,” kata Suhartoyo.

Sebagai informasi, permohonan ini diajukan Bima Sadiropa Sijabat (Pemohon I), Muh. Adam Arrofiu Arfah (Pemohon II), dan Mirzan Salim (Pemohon III) karena geram akan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH beserta Penjelasannya terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (3), serta Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Sebagai informasi, Pasal 69 ayat (2) UU PPLH menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh Kearifan Lokal di daerah masing-masing.” 

Kemudian Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH menyebutkan “Yang dimaksud dengan ‘Kearifan Lokal adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektare perkepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran арі ke wilayah sekelilingnya”.

Menurut para pemohon, salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang menimbulkan dampak luas adalah kebakaran hutan dan lahan karena api dapat merambat melalui vegetasi kering, serasah, semak belukar, maupun lapisan tanah yang mengandung bahan organik. Ancaman tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Risiko tersebut dapat meningkat akibat kondisi kekeringan, rendahnya kelembapan tanah, tingginya suhu udara, serta perubahan arah dan kecepatan angin. Dalam keadaan demikian, pembakaran yang semula dilakukan pada lahan terbatas dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas apabila api tidak dapat dikendalikan.

Pencemaran udara akibat karhutla dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, bronkitis, iritasi mata, serta memperburuk penyakit paru-paru dan jantung yang telah diderita seseorang. Anak-anak, bayi, lanjut usia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis merupakan kelompok yang lebih rentan terhadap dampak pencemaran tersebut. Oleh karenanya, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan hidup, tetapi juga merupakan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 69 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Cipta Kerja yang mengubah UU PPLH serta Penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 

Pemohon mengajukan petitum alternatif dengan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 69 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Cipta Kerja yang mengubah UU PPLH bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat pemerintahan yang berwenang serta berada di bawah pengawasan dan pengendalian sejak sebelum pembakaran dilakukan, selama pembakaran berlangsung, hingga setelah pembakaran selesai”.