Jumat, 20 November 2026

            

Berita

Sawit Watch Sangsikan Tawaran Aksi Indonesia di COP 31 Turki

Tawaran Indonesia itu di antaranya adalah proyek karbon di tengah karhutla yang melonjak tajam dan menjadi biang kerusakan abadi gambut.

Jumat, 20 November 2026
Karhutla di Kalteng. Foto: Inisiatif Solidaritas Publik Anti Asap Karhutla (ISPA)
Karhutla di Kalteng. Foto: Inisiatif Solidaritas Publik Anti Asap Karhutla (ISPA)

BETAHITA.ID - Sawit Watch meragukan tawaran aksi dan kebijakan Pemerintah Indonesia mengatasi krisis iklim di COP 31 di Antalya, Turki. Tawaran Indonesia pada event itu di antaranya adalah proyek karbon di tengah karhutla melonjak tajam dan menjadi biang kerusakan abadi gambut. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/ BPLH) menawarkan 30 paket proyek karbon pada pekan pertama COP 31. Ironisnya, promosi kredit karbon ini diberikan saat kebakaran hutan dan lahan menghebat sepanjang 2026 di Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. 

Kepala Departemen Kampanye, Riset dan Kebijakan Publik Sawit Watch, Hadi Saputra, menyebutkan bencana Ini terjadi akibat kombinasi antara fenomena El Niño dan praktik bisnis perkebunan sawit yang abai. Pembakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan bencana alam, kata dia, melainkan akibat konversi lahan secara sistematis oleh korporasi dan pembiaran oleh pihak berwenang. 

Data Sawit Watch mencatat pada Januari hingga Agustus 2026 terjadi lonjakan titik panas (hotspot) hingga 366 persen. Investigasi lapangan mereka di Kalimantan Tengah menemukan titik api justru ditemukan di dalam konsesi perusahaan sawit bersertifikat berkelanjutan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Kabupaten Kapuas, tercatat 2.519 titik terbakar, di Kotawaringin Timur ada 1.291 titik terbakar dan di Kabupaten Seruyan 1.402 titik. 

Sementara menurut Laporan terbaru dari Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), emisi yang dihasilkan dari fenomena Karhutla sepanjan 2026 hingga bulan Oktober adalah 180 juta ton karbon, tertinggi sepanjang sejarah.

“Perusahaan yang mengantongi sertifikasi keberlanjutan semestinya dapat menjadi contoh dalam mencegah karhutla. Skema sertifikasi tidak boleh dijadikan tameng untuk melegitimasi greenwashing. Dalam konteks perundingan internasional, kami memandang bahwa praktik obral kredit karbon di tengah krisis karhutla hanya akan meruntuhkan kredibilitas komitmen iklim Indonesia dan mempertaruhkan target penurunan emisi sektor kehutanan dan lahan (FOLU Net Sink 2030),” ,” ucap Hadi pada Selasa (19/11/2026).

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, menyoroti ambisi pemerintah soal rencana implementasi mandatori biodiesel B50. Menurutnya rencana tersebut paradoks dan berlawanan dengan komitmen iklim pemerintah sendiri. 

Rencana implementasi B50 sangat bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini akan memicu lonjakan permintaan domestik terhadap minyak sawit mentah (CPO) secara masif, yang pada akhirnya sangat berisiko mendorong ekspansi pembukaan lahan perkebunan sawit baru. 

“Alih-alih menurunkan emisi, hal ini justru akan memperparah deforestasi, memicu konflik perampasan lahan, dan melepaskan lebih banyak emisi karbon. Ini jelas mengancam pencapaian target iklim yang dibanggakan pemerintah di kancah global," kata dia.

Sawit Watch pun mendesak pengusutan tuntas serta mengadili perusahaan sawit termasuk pemegang sertifikasi berkelanjutan yang terbukti melakukan pembiaran maupun pembakaran hutan dan lahan.

Pemerintah juga mesti mengkaji ulang kebijakan biodiesel B50 hingga ada jaminan dan instrumen perlindungan (safeguard) pasokan CPO tidak berasal dari ekspansi lahan baru dan deforestasi.