Berita
Main Cabut - Tanam di Korporasi Kayu Sukanto Tanoto
Pemerintah mencabut izin konsesi kebun kayu PT RAPP di Riau. Dari mana kayu baru untuk pabrik dipasok?
Sabtu, 21 November 2026

BETAHITA.ID - Pemerintah mencabut konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)—industri bubur kertas milik taipan Sukanto Tanoto—yang berada di Riau pada Kamis, 19 November 2026. “Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, dalam keterangannya pada Jumat, 20 November 2026.
Pelanggaran yang dimaksud Barita merujuk pada temuan kebakaran lahan gambut berulang di dalam konsesi perusahaan. Satgas PKH bahkan mendapati alih fungsi hutan tanaman menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 18.362 hektare, pembukaan tambang ilegal 541,4 hektare, dan kerusakan hutan yang berfungsi lindung seluas 211,5 hektare.
Selain itu, Satgas PKH turut mendapati masalah di dalam konsesi RAPP yang menjadi area penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Padahal, area tersebut merupakan habitat gajah sumatera. Beberapa masalah ini yang menjadi alasan pemerintah memberi sanksi administratif berupa pencabutan izin.
Semua kegiatan itu sebetulnya dilarang di dalam bisnis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Kata Barita, pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tentang pencabutan izin RAPP atas konsesi seluas 338.536 hektare.
Artinya, seluruh kegiatan anak usaha Royal Golden Eagle melalui Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) Group tersebut, kemudian disita oleh negara. “Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku,” ucap Barita.
Pengumuman ini menambah deretan panjang korporasi terafiliasi Sukanto Tanoto yang dicabut izinnya oleh pemerintah. Sebelumnya, ketika terjadi bencana banjir bandang di Sumatera pada akhir 2025, Satgas PKH menarik izin belasan korporasi yang terhubung dengan bisnis Royal Golden Eagle. Beberapa di antaranya yakni PT Toba Pulp Lestari Tbk, PT Biomass Andalan Energi, PT Sumatera Sylva Lestari, hingga PT Sumatera Riang Lestari.
Adapun dalam kasus RAPP, Satgas PKH menyatakan tidak akan memberi toleransi atas setiap pelanggaran dalam perizinan pemanfaatan kawasan hutan. Ketika lahan sudah kembali dikuasai negara, Barita bakal mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain menjatuhkan sanksi kepada korporasi milik Sukanto Tanoto, Satgas PKH juga menertibkan perizinan PT Gemilang Sawit Lestari di Kabupaten Kuantan Sengingi. Korporasi sawit tersebut menemukan pelanggaran pabrik kelapa sawit milik perusahaan tercatat membeli dan mengelola bijih sawit dari perkebunan yang ditanam dari kawasan hutan.
“Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit,” kata dia.
Barita kemudian merekomendasikan agar membatalkan perizinan yang sedang diproses di Kementerian Kehutanan. Sebelumnya, perusahaan tersebut mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektare. Setelah ditolak, rencananya, pemerintah bakal mengambil alih penguasaan sawit untuk negara.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai pencabutan izin-izin tersebut. “Karena itu, kami belum dapat mengonfirmasi informasi tersebut, termasuk dasar pelanggaran, implikasinya terhadap kegiatan perusahaan, maupun apakah terdapat perusahaan lain yang sedang dievaluasi,” kata Ristianto ketika dikonfirmasi pada Jumat lalu.
Direktur Kehutanan Yayasan Auriga Nusantara, Supintri Yohar, justru cemas bila pencabutan izin atas RAPP hanya dilakukan secara parsial tanpa melongok masalah dari hulu ke hilir. “Pemerintah perlu tahu bahwa RAPP menjadi pemasok kayu industri terbesar untuk kebutuhan pabrik APRIL di Riau,” ucap Supintri pada Jumat, 20 November 2026.
Menurut catatan Auriga, sepanjang 2023, industri bubur kertas APRIL membutuhkan 18 juta meter kubik per tahun—setinggi tiga kali lipat gedung Burj Khalifa, Uni Emirat Arab, bila ditumpuk di atas lapangan sepak bola. Pasokannya berasal dari RAPP sebanyak 9,38 juta meter kubik; PT Sumatera Riang Lestari 2,6 juta, PT Sumatera Sylva Lestari 399 ribu; dan PT Bukit Raya Mudisa sebesar 47 ribu meter kubik.
Kata Supintri, semua perusahaan itu telah dicabut, sementara pabrik masih beroperasi. Bila APRIL memutuskan untuk melanjutkan produksi bubur kertas, maka korporasi bakal mencari cara untuk mencari bahan baku. Pilihan yang masuk akal adalah dengan mencari konsesi lain dan menanam kayu di lahan baru.
Sederhananya, korporasi berpotensi bakal menciptakan deforestasi di lahan baru untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Kecurigaaan Supintri itu berasal dari sepak terjang RAPP di tahun-tahun sebelumnya. Berkaca pada Agustus 2013, Forest Stewardship Council (FSC)—sertifikasi global untuk pasar Eropa—mencabut hak penggunaan merek dagang karena perusahaan melakukan praktik deforestasi skala besar untuk memenuhi kebutuhan pabrik.
Corporate Communications PT RAPP dalam keterangan resmi mereka menyatakan menghotmati keputusan pemerintah ihwal pencabutan konsesi kehutanan tersebut. “Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya,” tulis mereka dalam siaran pers pada Jumat.
Alih-alih menjawab atas seluruh tuduhan, RAPP menerangkan bahwa operasional perusahaan telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Riau yang mencapai Rp 350 triliun. Catatan tersebut dibukukan sepanjang 2016 hingga 2025. Korporasi juga berhasil menciptakan sekitar 170 ribu lapangan pekerjaan di Riau dan 300 ribu di seluruh Indonesia.




