Karhutla Diperkirakan Membunuh 1.700 Jiwa pada Agustus: Analisis

BETAHITA.ID - Polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkirakan telah menelan 1.700 korban jiwa di berbagai wilayah Indonesia sepanjang Agustus 2026. 

Analisis terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) menemukan, masyarakat yang tinggal di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan menghadapi risiko kematian tiga hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di Pulau Jawa. Dua provinsi pertama di Pulau Kalimantan tersebut merupakan yang tertinggi dengan luas area terbakar paling luas se-Indonesia. 

Kualitas udara di Pulau Kalimantan memburuk selama periode karhutla, dengan peningkatan kadar polutan PM2,5 enam kali lipat pada Agustus, dari 20 mikrogram per kubik menjadi 120 mikrogram per kubik. Akibatnya, 69% dari total populasi di Kalimantan terpapar kualitas udara tidak sehat atau lebih buruk tertinggi. 

Di sisi lain, analis CREA Katherine Hasan mengatakan, polusi udara dari sumber non-karhutla lainnya tetap menjadi pendorong utama krisis kesehatan nasional tak kasat mata, yang bertanggung jawab atas 2.000 kematian di kawasan perkotaan dan padat penduduk pada Agustus. Ini menjadikan total kematian akibat polusi udara mencapai 3.700 jiwa di 15 provinsi yang paling terdampak. 

Berdasarkan analisis CREA, puluhan juta warga Indonesia terpapar polusi udara tidak sehat hingga berbahaya sepanjang bulan Agustus. Puncaknya terjadi pada 18 Agustus, di mana sebanyak 41 juta penduduk menghirup udara beracun. 

Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah kematian tertinggi akibat polusi udara, mencapai 1.600 jiwa per Agustus 2026. Di antaranya, 90% disebabkan oleh emisi lintas sektor sepanjang tahun dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, industri, dan transportasi. 

“Asap tebal dan kabut asap lintas batas dari karhutla yang menyita perhatian publik dapat dengan mudah mengaburkan krisis polusi udara mematikan yang dihadapi masyarakat Indonesia hampir sepanjang tahun,” kata Katherine, Senin, 14 September 2026. 

“Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan atau perencanaan di sektor energi, tata guna lahan, dan ekonomi masih sering dibuat tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas udara dan batas aman bagi kesehatan masyarakat. Momen ini membuka peluang krusial untuk mendorong reformasi udara bersih. Pemerintah tak lagi bisa mengabaikan seruan ini, terlebih di tengah situasi saat ini,” ujarnya. 

Krisis kualitas udara di Indonesia saat ini juga menyebabkan lonjakan penyakit saluran pernapasan akut atau ISPA. Data Kementerian Kesehatan per 28 Agustus mencatat, sebanyak 10,6 juta penduduk di tujuh provinsi - yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan – terpapar dampak kesehatan akibat buruknya polusi udara.

Direktur dan Pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, lonjakan ini tidak dibarengi dengan jumlah fasilitas kesehatan yang memadai. Pulau Kalimantan sebagai wilayah yang sering dilanda kebakaran hutan saat ini tidak memiliki rumah sakit khusus paru.

“Persoalannya adalah karhutla beriringan dengan komitmen anggaran yang rendah, baik untuk mitigasi maupun pascabencana. Sebagai contoh tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk evakuasi medis hingga pembangunan RS Paru di lokasi rawan," kata Bhima.

"Sebaran polutan ganda dari karhutla yang berada di area konsesi tambang batu bara hingga pemanfaatan pembangkit batu bara di Jawa, harusnya menjadi titik balik untuk segera melakukan pemensiunan pembangkit listrik berbasis batu bara,”  ujarnya. 

Studi dari Trend Asia mencatat, mayoritas titik panas yang terindikasi kuat sebagai kebakaran berada dalam konsesi tambang batu bara sepanjang 2013-2026. Titik panas juga terdeteksi di wilayah Izin kehutanan dan konsesi perkebunan kelapa sawit.

Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry mengatakan, temuan ini menunjukkan keterkaitan antara karhutla dengan kebijakan energi Indonesia, termasuk ketergantungan yang masih tinggi pada batu bara, ekspansi biomassa berbasis kayu, dan pengembangan biofuel. 

“Kebakaran ini harus menjadi tamparan keras bagi pemerintah Indonesia. Kebijakan energi tidak boleh dievaluasi hanya berdasarkan target pasokan atau output ekonomi, tapi juga dari terlindunginya masyarakat, tersedianya udara bersih, lingkungan yang sehat, serta akses yang adil terhadap sumber daya alam,” katanya. 

CREA mengingatkan ancaman karhutla tahun ini berpotensi semakin besar karena belum mencapai puncaknya. 

Analisis tersebut juga mengingatkan bahwa Agustus bisa menjadi titik awal krisis jika pemerintah tidak bertindak cepat. Berdasarkan tracker data kualitas udara yang memantau tren PM2.5 di 13 kota besar yang baru diluncurkan, saat ini sejumlah kota besar di Indonesia menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Jabodetabek misalnya, konsentrasi PM2,5 mencapai 30-55 mikrogram per kubik, 6-11 kali lipat lebih tinggi dari pedoman WHO tahun 2021 sebesar 5 mikrogram per kubik per tahun. 

Pemerintah perlu melihat persoalan kualitas udara sebagai satu kesatuan, baik yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan maupun dari sumber emisi rutin di sektor energi, industri, transportasi, dan sektor lainnya.