Aksi Protes Karhutla di Pertemuan RSPO Alami Tindakan Represif 

BETAHITA.ID - Puluhan aktivis yang berdemonstrasi di pertemuan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) mengalami tindakan represif. Aksi protes tersebut menuntut tanggung jawab para pelaku usaha sawit terkait krisis kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. 

Koalisi masyarakat sipil menggelar aksi di luar gedung pertemuan RSPO di Swisshotel Jakarta PIK Avenue, Kamis, 5 November 2026. Sebanyak 30 peserta aksi menyerukan “Stop Api, Stop Asap” berulang kali sambil membawa poster tuntutan. Sekitar 15 menit berlangsung, belasan tim keamanan datang meminta aksi dihentikan. 

Menurut laporan Koalisi, terjadi tarik-menarik antara petugas keamanan dan peserta aksi. Petugas merampas poster, bendera dan atribut massa aksi, dan meminta semua kejadian tidak didokumentasikan. Di sisi lain, peserta aksi mengklaim bersikap kooperatif dengan tidak menghalangi jalan. 

Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Saiful Wathoni mengatakan, salah satu prinsip utama RSPO adalah “no burning” (tanpa pembakaran” dan “no land grabbing” (tanpa perampasan lahan) dalam standar sertifikasinya. 

"Maka, RSPO sebagai badan yang juga menghimpun perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di dalamnya harus turut bertanggung jawab atas karhutla yang terjadi,” kata Saiful. 

“RSPO harus sungguh-sungguh menjalankan prinsip "No Burning, No Land Grabbing" dengan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya, tidak boleh hanya sanksi administratif tetapi juga sanksi untuk memadamkan api, menghentikan asap, serta pemberian kompensasi kesehatan, sosial dan ekonomi bagi semua yang terdampak," ujarnya. 

Juru Kampanye Satya Bumi Riezcy Cecilia Dewi mengatakan, perkebunan kelapa sawit milik anggota RSPO tumbuh di atas ekosistem gambut meskipun organisasi tersebut didirikan untuk mendorong produk minyak sawit berkelanjutan. Satya Bumi mencatat, setidaknya terdapat 3.753 hektare terbakar di dalam konsesi anggota RSPO. Di antaranya 1.505,85 hektare merupakan lahan gambut dan 78,87 hektare berada di habitat orang utan. 

“Karhutla juga menyasar kawasan dengan nilai ekologis penting, seperti kawasan gambut dan habitat orangutan. Tentunya hal ini harus dilihat sebagai persoalan yang serius karena tidak ada sawit berkelanjutan yang dibangun diatas lahan yang terbakar dan menghancurkan habitat satwa liar dilindungi,” ujarnya. 

Koordinator Jaringan Jaringan Solidaritas Transnasional Buruh Sawit (TPOLS) Rizal Assalam mengatakan, RSPO harus ikut bertanggung jawab atas korban yang berjatuhan karena karhutla, termasuk dampak kesehatan dari polusi asap. Ini termasuk di Kalimantan Barat yang menderita indeks kualitas terburuk selama beberapa bulan terakhir. Koalisi mencatat, 25 dari 110 anggota RSPO yang konsesinya terbakar beroperasi di provinsi tersebut.

"Pembakaran hutan dan lahan ini banyak mengorbankan buruh kebun. Tidak hanya tetap diharuskan bekerja, buruh kebun tidak diberikan pengurangan beban dan target kerja, apalagi masker pernapasan yang layak. Fasilitas kesehatan di kebun sangat buruk,” kata Rizal. 

“Ribuan kasus ISPA yang dilaporkan baru meliputi korban di wilayah perkotaan. Sementara di kebun, kondisinya jauh tidak terlaporkan. Kami menduga korban terdampak asap karhutla bisa mencapai 2-3x lipat lebih banyak dari laporan resmi," ujarnya.

Perwakilan RSPO sempat menemui massa aksi dan meminta beberapa perwakilan untuk melakukan dialog. Dalam dialog tersebut, koalisi masyarakat sipil menyampaikan data dan tuntutan. Koalisi mengatakan, RSPO berjanji akan memberikan tanggapan, mempertimbangkan tuntutan massa aksi dan membahasnya dalam forum RSPO yang tengah berlangsung dari tanggal 3-4 November 2026.