Risiko ISPA Kian Tinggi, Kemenkes Diminta Beri Layanan Khusus

BETAHITA.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kasus ISPA dampak karhutla mencapai 401.586 kasus secara kumulatif di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota. Kementerian Kesehatan seharusnya memastikan layanan kesehatan khusus, penyediaan rumah bebas asap, hingga evakuasi kelompok rentan.

Data Kementerian Kesehatan per 2 November 2026 mencatat sebanyak 401.586 kasus Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) secara kumulatif di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota. Penambahan pada 2 November, mencapai 3.906 kasus.

Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, menyampaikan dari jumlah tersebut, lembaganya mencatat sebanyak 91.913 kasus ISPA terjadi pada anak usia 0–5 tahun. Kelompok anak usia 6–9 tahun tercatat mencapai 87.704 kasus dan kelompok lanjut usia di atas 60 tahun mencapai 56.092 kasus. 

 "Sebanyak 590 ibu hamil, 1.530 penderita asma, serta 8.086 pekerja luar ruangan yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla," ujarnya pada konferensi pers yang disiarkan melalui akun Youtube BNPB pada Rabu (4/10/2026). 

Perkembangan kasus ISPA menunjukkan tren yang berbeda di sejumlah provinsi. Di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau menunjukkan tren penurunan kasus. Dua provinsi lainnya, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan. Kondisi di Kaltim menjadi perhatian serius memang," ujar dia. 

Penurunan kasus di sejumlah wilayah tidak mengendurkan kewaspadaan karena paparan asap karhutla masih berpotensi memicu gangguan pernapasan, terutama bagi masyarakat yang memiliki penyakit penyerta. Pneumonia merupakan gangguan kesehatan yang serius dan memerlukan penanganan medis, terutama pada kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta atau komorbid.

Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) per 3 November 2026 pukul 09.00 WIB, terdapat dua kabupaten/kota dengan kualitas udara kategori berbahaya dan 15 kabupaten/kota kategori tidak sehat. 

Tercatat dua wilayah menjadi perhatian khusus yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat nilai PM2.5 sebesar 580, sedangkan Kota Palangka Raya mencapai 348. Keduanya masuk kategori berbahaya.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menyebutkan selama ini penanganan ISPA imbas karhutla dilakukan dengan mekanisme biasa. Berkaca dari gugatan Karhutla Kalteng 2015, seharusnya pemerintah melakukan tindakan-tindakan khusus pada provinsi yang menjadi lokasi karhutla dan menerima dampak terparah. 

“Tindakan itu adalah pembangunan Rumah Sakit Khusus Paru-Paru di provinsi paling terdampak, pembangunan rumah bebas asap karhutla, dan evakuasi bagi kelompok rentan,” ucapnya. 

Meski gugatan tersebut kalah saat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, namun Kemenkes tidak terdaftar sebagai pendaftar proses hukum itu. 

“Saat itu gugatan asap karhutla Kalimantan Tengah menang di tingkat kasasi. Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan PK dan menang. Tetapi Kemenkes tidak masuk terdata sebagai pemohon PK jadi dia seharusnya tetap melaksanakan putusan kasasi,” ucapnya. 

Sementara Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mencatat memburuknya kualitas udara imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah mendorong estimasi angka kematian menjadi 3.560 kasus pada September 2026, melonjak dua kali lipat dari estimasi Agustus. Angka ini merupakan hasil pemodelan konservatif atas paparan asap dan populasi, bukan temuan kasus.   

Catatan risiko kematian ini dimuat dalam laporan Indonesia’s air pollution deaths surged by 42% in September as government resists declaring karhutla a national emergency’. Empat provinsi di Kalimantan, yang yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, mencatatkan risiko kematian tertinggi akibat asap karhutla dengan total kematian meningkat menjadi 1.470 jiwa. 

Sementara itu, lima provinsi di Sumatra yang mencakup Jambi, Sumatra Selatan, Riau, Lampung, dan Sumatra Barat menyusul dengan total 1.420 jiwa.