Dana Bantuan Krisis Iklim untuk Negara Miskin Stagnan: PBB

BETAHITA.ID - Arus dana untuk membantu negara-negara miskin menghadapi krisis iklim cenderung stagnan atau bahkan menurun sejak 2022. Padahal, dampak cuaca ekstrem kian terasa dan para ilmuwan telah memperingatkan bahwa pemanasan global mungkin sedang mengalami percepatan, menurut laporan terbaru dari PBB. 

Laporan tersebut mengungkapkan, dukungan finansial untuk upaya adaptasi—yang mencakup langkah-langkah seperti pembangunan infrastruktur yang lebih kokoh, sistem peringatan dini, perlindungan terhadap banjir, serta irigasi yang tahan kekeringan—masih sangat jauh dari kebutuhan yang ada. Jumlah ini bahkan tertinggal jauh dari janji—yang sebenarnya pun sudah tidak memadai—yang disepakati oleh negara-negara kaya pada 2021, sebagai bentuk pengakuan atas tanggung jawab mereka yang jauh lebih besar terhadap krisis ini.

Menurut Program Lingkungan PBB (UNEP), 155 negara berkembang di dunia akan membutuhkan dana sebesar $305 miliar setiap tahunnya hingga 2035 untuk beradaptasi terhadap gelombang panas, kebakaran, banjir, badai, kekeringan, serta kenaikan permukaan laut. Fenomena-fenomena ini menjadi semakin intens atau sering terjadi akibat penggunaan bahan bakar fosil selama berdekade-dekade, yang sebagian besar dilakukan oleh negara-negara kaya di belahan bumi utara.

Namun, aliran dana dari negara kaya ke negara miskin pada 2024—tahun terakhir yang datanya tersedia—hanya mencapai angka maksimal $32 miliar. Jumlah ini hanya meningkat satu miliar dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan turun dari puncak yang tercapai pada 2022. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pemerintah di Eropa yang mengalihkan porsi anggaran mereka untuk belanja pertahanan.

Laporan tersebut menyatakan, capaian saat ini masih jauh dari laju yang diperlukan untuk memenuhi target sebesar $40 miliar pada 2025, meskipun sebagian dari kekurangan tersebut diperkirakan telah tertutupi tahun lalu oleh bank pembangunan multilateral.

Dalam perundingan iklim global COP30 di Belém, Brasil, tahun lalu, negara-negara kaya sepakat untuk melipatgandakan pendanaan adaptasi bagi negara-negara berkembang hingga 2035. Menurut laporan tersebut, peningkatan pendanaan menjadi antara $85 miliar hingga $120 miliar memang akan memperkecil kesenjangan yang ada, namun jumlah tersebut hanya akan memenuhi 20–29% dari kebutuhan yang sebenarnya.

Negara-negara kurang berkembang (LDC) dan negara-negara kepulauan kecil merupakan pihak yang paling terdampak oleh krisis iklim, sekaligus pihak yang paling tidak mampu membiayai peningkatan infrastruktur—seperti pembangunan lebih banyak tanggul laut atau penyediaan peralatan pemadam kebakaran. 

PBB memperkirakan negara-negara ini membutuhkan pendanaan adaptasi sebesar $40 miliar hingga $50 miliar setiap tahun, yang setara dengan sekitar 3–4% dari produk domestik bruto (PDB) mereka—beban yang secara relatif dua kali lebih berat dibandingkan dengan beban yang ditanggung oleh negara berkembang berpendapatan menengah ke atas. Meski demikian, pada 2024, negara-negara kurang berkembang justru menerima dukungan pendanaan adaptasi yang 16% lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Antara tahun 2020 dan 2025, negara-negara berpendapatan rendah dan menengah mencakup 99% dari total 765 juta orang yang terdampak oleh banjir dan tanah longsor. Beberapa dampak terburuk terhadap kesehatan manusia serta sistem pendukung kehidupan alami bahkan tidak tercatat, karena negara-negara berkembang cenderung belum memiliki sistem pemantauan yang memadai untuk menilai angka kematian akibat panas ekstrem maupun kerusakan pada ekosistem.

Dana kerugian dan kerusakan yang baru saja dibentuk kini sudah kewalahan. Pada putaran pertama, 119 negara berkembang mengajukan permohonan dengan total nilai $2,8 miliar—jumlah yang jauh melampaui dana awal sebesar $342 juta.

Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen mengatakan,  kenaikan suhu global yang melampaui ambang batas 1,5°C di atas tingkat pra-industri kini tidak dapat dihindari lagi. Hal ini membuat dampak perubahan iklim menjadi lebih intens, sering terjadi, dan sulit diprediksi. 

"Bagi negara-negara yang berkontribusi paling sedikit namun justru paling menderita, ini adalah kenyataan yang tak terelakkan," ujarnya. "Pendanaan untuk adaptasi merupakan investasi krusial bagi ketahanan global. Memenuhi komitmen-komitmen ini berarti melindungi masyarakat yang berada di garis depan, mencegah pengungsian paksa, menjaga ketahanan pangan global, dan memastikan tidak ada pihak yang tertinggal.” 

Kini saatnya untuk memenuhi seluruh komitmen tersebut. Penundaan tidak hanya meningkatkan biaya jangka panjang, tetapi juga membebani kapasitas kita dalam menghadapi tantangan dalam waktu dekat, mengingat sistem kita kini telah mencapai batas kemampuannya," kata Andersen. 

Kelompok-kelompok keadilan iklim menyatakan bahwa pendanaan adaptasi merupakan isu paling mendesak dalam konferensi iklim PBB COP31 mendatang, yang akan diselenggarakan di Antalya, Turki, pada 9 hingga 20 November. Selain menuntut aliran dana yang lebih cepat dan lebih besar, mereka menekankan pentingnya penyediaan dana dalam bentuk hibah atau pinjaman lunak—bukan pinjaman dengan bunga tinggi. Pinjaman berbunga tinggi akan sulit dilunasi, terutama untuk proyek-proyek seperti pembangunan tanggul laut, tempat perlindungan dari panas ekstrem, atau inisiatif lain yang tidak menghasilkan pendapatan langsung.

Meskipun berbagai konflik bersenjata mengalihkan sumber daya dan perhatian dari upaya penanganan iklim, Andersen menekankan pentingnya memahami keterkaitan antara berbagai krisis global yang ada. 

"Mungkin ada pihak yang menganggap penanganan iklim sebagai isu terpisah, padahal mengabaikannya justru akan meningkatkan kerentanan nasional maupun regional—terutama karena banyak dampak perubahan iklim yang melampaui batas negara,” kata Andersen. 

Kegagalan untuk berinvestasi dalam mitigasi dan adaptasi hanya akan membuat negara-negara terpapar pada risiko yang lebih besar. Perubahan iklim secara langsung mengancam manusia, perekonomian, dan ekosistem yang menopang kehidupan kita; itulah sebabnya adaptasi merupakan investasi langsung bagi keamanan dan ketahanan nasional. Keduanya pada dasarnya tidak dapat dipisahkan," ujarnya.