Kian Banyak yang Mati Tercekik Asap Karhutla: Studi

BETAHITA.ID - Memburuknya kualitas udara akibat karhutla di Indonesia diperkirakan telah mendorong angka kematian menjadi 3.560 kasus pada September 2026. Imbasnya, total kematian akibat polusi udara secara nasional meningkat 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September.

Laporan Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) bertajuk “Indonesiaʼs air pollution deaths surged by 42% in September as government resists declaring karhutla a national emergency” memuat perkiraan lonjakan angka kematian akibat asap karhutla ini. Empat empat provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, mencatatkan risiko kematian tertinggi akibat asap karhutla dengan total kematian meningkat menjadi 1.470 jiwa. 

Sementara itu, lima provinsi di Sumatra, yakni Jambi, Sumatra Selatan, Riau, Lampung, dan Sumatra Barat, menyusul dengan total 1.420 jiwa. 

Sementara di Jawa, kematian cenderung disebabkan oleh polusi yang berasal dari kegiatan industri, emisi kendaraan, dan pembakaran sampah mencapai 1.530 jiwa pada September.

Katherine Hasan, Analis CREA, mengatakan angka-angka ini memperlihatkan sumber polusi udara selain karhutla sama berbahayanya dengan asap dari pembakaran hutan dan lahan gambut. 

“Di Jawa, polusi udara non-karhutla tetap menjadi penyebab utama kematian, khususnya pada wilayah perkotaan padat penduduk. Namun demikian, meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Papua telah menggeser penyebab utama kematian terkait polusi udara dari polusi urban ke asap karhutla yang beracun,” ucapnya pada Kamis (29/10/2026).

Situasi yang makin parah membuat 14 juta jiwa atau hampir 80 persen penduduk Kalimantan terpapar kualitas udara buruk pada September, meningkat dari bulan Agustus sebanyak 12,3 juta jiwa. Separuh penduduk di Sumatra atau sekitar 31,4 juta jiwa menghirup udara dengan kualitas tidak sehat atau lebih buruk, sedangkan di Jawa 23,8 juta orang mengalami hal yang sama. 

Total populasi di Indonesia yang menghirup udara tidak sehat hingga berbahaya mencapai 57,8 juta orang pada September.

Sebaran karhutla yang meluas mendorong peningkatan kadar rata-rata PM2,5 nasional ke angka 36 mikrogram per meter kubik (μg/m³) atau tujuh kali lebih tinggi dari rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk rata-rata konsentrasi PM2,5 tahunan sebesar 5 μg/m³.

Wilayah-wilayah yang terdampak karhutla seperti Kalimantan mengalami lonjakan PM2,5 yang lebih tinggi pada September menjadi 120 μg/m³ dan Sumatra 51 μg/m³. 

Sementara di Jawa, rata-rata kadar PM2,5 relatif stabil pada 26 μg/m³, namun tetap ada risiko dampak dari karhutla seiring perubahan pola angin menjelang akhir tahun yang dapat membawa asap dari Kalimantan ke Laut Jawa.

Penurunan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mempengaruhi memburuknya asap. Anggaran badan itu dipangkas menjadi Rp 491 miliar dari Rp2 triliun pada tahun lalu. Ruang gerak BNPB untuk melaksanakan operasi cepat tanggap menangani api dan asap pun terbatas. 

Sementara data Kementerian Kesehatan hingga 21 Oktober, tercatat 333.470 kasus infeksi saluran pernafasan (ISPA) di tujuh provinsi terdampak karhutla. Kalimantan Selatan dan Sumatra Selatan tercatat dengan kasus ISPA tertinggi, masing-masing hampir mencapai 75.000 kasus. Data tersebut menyoroti bahwa anak-anak di bawah usia 5 tahun menanggung beban terberat, mencakup hampir seperempat dari total kasus (75.172 kasus).

dokter spesialis paru yang juga menjabat sebagai Dewan Penasihat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Agus Dwi Susanto, menyatakan polusi udara tidak berhenti pada kualitas udara yang memburuk namun juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia, terutama ketika paparan terjadi secara terus-menerus dalam jangka panjang. Paparan udara yang tercemar dalam jangka panjang dapat mempengaruhi fungsi paru dan meningkatkan risiko berbagai gangguan pernapasan mulai dari ISPA berulang, hingga memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

“Dalam kondisi tertentu, paparan polutan udara juga berkaitan dengan risiko terjadinya fibrosis paru hingga kanker paru. Karena itu, polusi udara tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan kualitas lingkungan, melainkan sebagai ancaman kesehatan publik yang membutuhkan tindakan pencegahan dan pengendalian sumber pencemaran secara serius,” kata dia. 

Co-Founder and Chief Executive Officer Landscape Indonesia serta Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Agus Sari, menyoroti lemahnya kesiapan pemerintah menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang memperburuk kualitas udara. Agus memandang bencana tersebut dapat diprediksi dan dihindari, termasuk aspek pelanggaran hukumnya dapat diperkirakan. 

“Indonesia seharusnya mampu bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Fakta bahwa kita sama sekali tidak siap hanyalah masalah ketiadaan kemauan,” ujarnya.

CREA pun menilai pemerintah perlu mengalihkan fokus penanganan karhutla dari pemadaman reaktif menjadi pemulihan lahan gambut yang ketat seiring meluasnya lahan gambut yang dikeringkan sehingga mudah terbakar. Langkah ini perlu dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas terhadap pembukaan lahan secara ilegal melalui pembakaran, serta penguatan pertanggungjawaban hukum terhadap pemegang konsesi untuk mencegah kerusakan.