Hutan Terbakar, Sawit Makin Mekar

BETAHITA.ID - Seumur hidup Norton Kamuyen, ia baru pertama kali menyaksikan langit di tanah kelahirannya tidak lagi biru. Saban fajar terbit hingga matahari di atas kepala, pemuda 26 tahun itu, mendapati kampungnya gelap dikepung asap. Kepulan tabun diduga berasal dari indikasi pembakaran hutan yang berlangsung di Desa Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

“Sejak tiga atau empat bulan terakhir, dugaan pembakaran itu terjadi di sepanjang pembangunan jalan 135 kilometer,” kata Norton ketika dihubungi pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Proyek jalan yang dimaksud Norton merujuk pada program penunjang yang menghubungkan Kampung Wanam di Distrik Ilwayab, hingga Distrik Muting. Pangkalnya dimulai dari Selat Mariana, tidak jauh dari muara Sungai Digul.

Jalan sejauh jarak antara Jakarta-Bandung itu merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan. Luasnya mencapai 2,2 juta hektare.

Adapun lokasinya tersebar di empat kabupaten: meliputi Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Di sana, Presiden Prabowo Subianto merancang mencetak sawah, perkebunan kelapa sawit, kebun tebu, hingga seluruh industri penopangnya.

Sejak proyek dimulai pada pertengahan 2024, Norton melihat dengan mata kepalanya, ratusan ekskavator setiap hari menggulung puluhan ribu hektare hutan di Wanam sampai Nakias. Kata dia, pembabatannya dimulai dengan membangun badan jalan, ditarik lurus menyerupai jalanan Highway 10 di Arab Saudi.

Pembukaan hutan semakin meluas ketika pemerintah meratakan ribuan hektare hutan pada sisi kiri-kanan jalan untuk alokasi sawah. Namun pekerjaan mereka berhenti saat musim hujan akibat banyaknya ekskavator yang terjerembab ke dalam genangan rawa gambut. Proyek kembali dikebut saat kemarau datang.

Pohon-pohon sudah ditumbangkan, giliran pekerja mulai menggali parit yang membentuk petak persegi panjang. Masing-masing petak seluas kira-kira 200 hektare. Bersamaan dengan itu, lahan dibersihkan dari puing kayu yang berserak. “Kayu dikumpulkan ke tengah petak, ditimbun, lalu dugaan kami, sengaja dibakar.”

Kebakaran itu berlangsung di petak-petak di dekat kilometer 28—lokasi percontohan cetak sawah dan pembangunan bandara baru seluas 180 hektare. Tidak hanya di sana, kata Norton, api juga merambat ke tanah moyangnya yang berada di kilometer 58.

Jalan Wanam-Nakias yang membentang 58 kilometer tersebut merupakan pengerjaan tahap pertama. Eksekutornya adalah Jhonlin Group, korporasi raksasa yang dimiliki Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Dia dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menalangi pembangunan infrastruktur. Ketika anggaran negara cair, kementerian teknis membayarnya.

Adapun ruas sisanya, yakni jalan Nakias-Muting sepanjang 80,5 kilometer digarap oleh PT Hutama Karya (Persero), badan usaha milik negara yang ditunjuk Kementerian Perkerjaan Umum. Merujuk laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pembangunan jalan menelan anggaran Rp 4,9 triliun pada 2026.

Dua hari lalu, Norton bersama warga Nakias menyusuri jejak pembangunan jalan. Kata dia, seluruh jalan telah terbangun hingga Muting. Kontraktor bahkan telah menguruk badan jalan dengan kerikil. Adapun kayu-kayu yang ditumbangkan telah dibakar. “Sewaktu saya ke sana pada Rabu, 14 Oktober 2026, api masih menyala.”

Peneliti Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Tigor Hutapea, menceritakan bahwa selama ini pemerintah menepis tuduhan terlibat pembakaran hutan di Wanam dan Nakias. Namun, dia menduga, pembakaran itu memang dilakukan secara diam-diam. “Menurut cerita masyarakat, biasanya menjelang malam tumpukan kayu bekas tebangan itu dibakar,” ucap dia.

Peneliti Data dan Spasial Yayasan Auriga Nusantara, Andhika Younastya, mengafirmasi temuan Norton dan Tigor. Kata dia, dari pencatatan satelit sepanjang Januari-Agustus 2026, Papua Selatan menjadi episentrum kebakaran hutan dan lahan nasional. “Luasan kebakaran berdasar bulan berjalan di provinsi itu mencapai 144,2 ribu hektare dari total kebakaran di Indonesia seluas 321 ribu hektare.”

Dari luasan tersebut, mayoritas kebakaran berada di Merauke dengan total 107,7 ribu hektare. Kondisi ini yang menempatkan Merauke sebagai kabupaten paling banyak terbakar secara nasional. Bila temuan Andhika dirinci, terdapat 57,8 ribu hektare di antaranya justru membara di proyek pangan yang sedang dikerjakan pemerintah.

Berdasarkan data MapBiomas Fire Indonesia itu, Andhika juga menguraikan potensi pelepasan emisi gas rumah kaca akibat kebakaran. Di hamparan Pulau Papua, alumnus Ilmu Kehutanan tersebut mencatat luasan kebakaran mencapai 172,6 ribu hektare dalam periode Januari-Agustus. Kebakaran itu ditaksir melepaskan emisi 25,5 juta ton setara karbon dioksida (CO2e). Lebih dari setengahnya ada di Papua Selatan.

Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze belum memberi respons ketika dikonfirmasi mengenai dugaan pembakaran hutan tersebut. Namun sebelumnya, Yoseph sempat mengamini adanya kebakaran hutan dan lahan di Wanam dan sekitarnya. “Kami harus mengambil langkah-langkah untuk pemulihan,” kata Yoseph kepada wartawan pada Senin, 5 Oktober 2026.

Konfirmasi juga telah dikirimkan melalui Wakil Menteri Koordinator Pangan, Hanif Faisol Nurofiq. Namun hingga laporan ini dipublikasi, Hanif hanya terlihat membaca pesan yang dikirimkan melalui nomor WhatsApp-nya. Kementerian tersebut yang sebetulnya memimpin proses pembangunan KSPEAN Papua Selatan.

Rencana induk untuk perluasan kebun sawit

Di tengah api yang masih berkobar menghanguskan hutan di Merauke, pemerintah masih menggenjot proyek KSPEAN Papua Selatan. Kabar terbaru, pemerintah merancang perluasan rencana perkebunan sawit. Semula kebun sawit dirancang hanya seluas 382,7 ribu hektare, lalu bertambah menjadi sekitar 600 ribu hektare.

“Kalau tidak salah, khusus untuk kelapa sawit di KSPEAN Papua Selatan akan ada 600 ribu hektare,” kata pejabat di Kedirekturan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Dedi, S.P., M.P., kepada Betahita.id pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Kebun sawit sebanyak itu diperlukan untuk menyokong program mandatori biodiesel 50 persen (B50)—bagian dari rencana swasembada energi melalui peningkatan bauran bahan bakar nabati. Di dalamnya tidak hanya kebun, juga mencakup industri pengolahan minyak sawit di Papua Selatan. Salah satunya adalah industri fatty acid methyl ester (FAME).

Kata Dedi, kebun seluas itu nantinya bakal dikelola beberapa pihak. Satu di antaranya melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, PT Agrinas Palma Nusantara. Mereka akan bekerja di area bekas sitaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Pemerintah turut melibatkan empat hingga lima perusahaan swasta. Tugasnya adalah menggarap lahan yang sebelumnya telah dilepaskan dari kawasan hutan. Sebagai gambaran, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya telah meneken dokumen pelepasan kawasan hutan seluas 486,9 ribu hektare pada 18 September 2025.

Semua rancangan ini bakal dimasukkan ke dalam Rencana Induk KSPEAN yang masih digodok pemerintah. Dalam waktu dekat, kata Dedi, rencana induk tersebut bakal dirampungkan. Namun terdapat kendala terakhir, berupa penyesuaian luasan area of interest (AOI) proyek. “Makanya sampai sekarang terus tertunda.”

Selain urusan B50, pemerintah turut mempersiapkan industri bahan bakar nabati bioetanol berbasis tanaman tebu di sana. Kementerian Pertanian juga sedang membuat plotting area untuk industri peternakan sapi yang akan menarik investasi ke Papua Selatan.

Namun semua rancangan ini tidak akan jadi dalam waktu sekejap. Menurut Dedi, pemerintah membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menanam sawit hingga akhirnya bisa diolah sebagai biodiesel. Begitu pun dengan proyek bioetanol, maupun peternakan sapi. “Makanya seperti yang saya bilang, kalau kita ingin meng-capture selama periode bapak presiden, ini pasti belum bisa terlihat.”

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebelumnya menceritakan bahwa KSPEAN Papua Selatan bakal memperkuat ketahanan pangan nasional. Sehingga dia menjamin bahwa pembangunan infrastuktur di kawasan tersebut harus memberi manfaat langsung bagi petani. “Visi Presiden Prabowo adalah kita wajib memiliki cadangan pangan,” kata Dody pada Senin, 12 Oktober 2026 sebagaimana dikutip dari Antara.