Koalisi Orang Muda Serukan Manifesto Keadilan Iklim

BETAHITA.ID - Koalisi orang muda menuntut keadilan iklim di tengah kebakaran hutan dan lahan yang diperparah fenomena El Nino. Gerakan kolektif tersebut menggelar long march dari Kedutaan Besar Amerika menuju Patung Kuda di Jakarta Pusat, Jumat 30 Oktober 2026.

Massa aksi menyerukan manifesto keadilan iklim, antara lain lambatnya transisi energi bersih, yang dipengaruhi oleh kebijakan energi nasional yang masih bergantung pada pembangkit listrik batu bara serta pengembangan proyek geotermal yang mengabaikan hak asasi manusia dan menggusur ruang hidup komunitas adat. 

Manifesto tersebut juga menuntut perombakan total sistem keuangan negara yang dinilai membiayai kehancuran lingkungan dibandingkan keselamatan generasi mendatang, terutama investasi yang digelontorkan untuk minyak dan gas. Di sisi lain, saat ini APBN juga untuk diprioritaskan untuk membiayai program populis seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih.   

“Pemerintah seharusnya benar-benar memprioritaskan kami dan komunitas terdampak lainnya dengan memberikan ruang partisipasi bermakna dan memasukkan keresahan kami atas beban krisis iklim dalam setiap kebijakan iklim. Masa depan tidak boleh diputuskan tanpa kami,” kata Muhammad Abihul Fajar dari Climate Rangers Jakarta. 

Transisi energi menjadi salah satu poin utama dalam manifesto gerakan kolektif tersebut. Massa aksi mendesak agar transisi energi memprioritaskan komunitas terdampak melalui penyediaan pekerjaan layak, akses energi murah, pemulihan lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal. 

Adapun kebijakan transisi energi harus melibatkan kelompok paling pertama terdampak krisis iklim, antara lain pekerja informal, masyarakat adat, komunitaslokal, warga kampung kota, perempuan, dan kelompok rentan.  

“Setiap kerusakan lingkungan dan bencana ekologis yang dipicu oleh pembiaran izin korporasi pencemar selalu menempatkan kelompok perempuan dan masyarakat miskin di posisi paling rentan dalam menanggung beban sosial,” kata perwakilan dari Solidaritas Perempuan. 

“Ketika sumber penghidupan hancur akibat krisis iklim, beban domestik dan ekonomi keluarga melonjak drastis tanpa adanya jaminan perlindungan atau pemulihan hak yang adil dari negara. Kebijakan pembangunan berwatak ekstraktif ini harus segera dirombak total untuk mengakui kedaulatan perempuan atas tanah, air, serta jaminan akses pangan yang berkeadilan gender,” ujarnya. 

Manifesto tersebut juga mendesak pemerintah menghentikan pembangunan yang rakus sumber daya alam, deforestasi, dan perusakan ekosistem demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

“Bencana karhutla yang terus berulang dan banjir bandang yang hebat diberbagai wilayah merupakan bencana ekologis, akibat dari deforestasi sistematis yang dilegalkan melalui kebijakan pro-investasi,” kata Juru Kampanye Satya Bumi Riezcy Cecilia Dewi. 

“Kami mendesak pemerintah menghentikan deforestasi di kawasan penting bagi biodiversitas, meninjau izin yang tumpang tindih, menindak tegas korporasi perusak lingkungan, serta menjamin pemulihan ekosistem dan perlindungan hak masyarakat terdampak. Hutan dan kehidupan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi investasi,” ujarnya.