Cina Diminta Evaluasi Perdagangan Komoditas Biang Karhutla

BETAHITA.ID - Masyarakat sipil menggelar aksi damai di depan Kedutaan Tiongkok dan mendesak agar negara tersebut mengevaluasi perdagangan komoditas pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. 

Gerakan yang tergabung dalam Koalisi Inisiatif Solidaritas Publik Anti-Asap Karhutla (ISPA) tersebut digelar Kamis, 22 Agustus 2026 di Jakarta, di tengah lambatnya penanganan kebakaran dan dampaknya oleh pemerintah Indonesia. 

Saat ini kebakaran di berbagai wilayah terus meluas. Kementerian Kesehatan mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut secara kumulatif mencapai lebih dari 300 ribu kasus, termasuk anak-anak. Kasus terbanyak ditemui di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Adapun kabut asap telah melintasi batas negara termasuk seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, bagian selatan Thailand, dan bagian selatan Filipina.

“Krisis ekologis tidak mengenal batas negara. Rakyat Indonesia, Tiongkok, dan banyak negara lainnya saat ini harus menghadapi krisis akibat sistem yang terus bertopang pada fosil dan industri ekstraktif,” kata Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry. 

“Krisis ini seharusnya menjadi titik balik untuk saling bersolidaritas, melakukan transformasi energi, sosial dan ekonomi yang berkeadilan, menjauh dari krisis yang akan semakin intensif dan meluas ke depan,” ujarnya. 

Ashov mengatakan, Tiongkok memiliki posisi strategis terkait kebakaran hutan saat ini. Berdasarkan lembar fakta oleh Trend Asia, Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor terbesar berbagai komoditas dari industri sawit, kehutanan, dan pertambangan Indonesia selama periode Januari 2024-Agustus 2026. 

Dalam kurun waktu yang sama, hotspot high confidence di dalam konsesi paling banyak ditemukan di konsesi pertambangan (batubara, nikel, bauksit), sawit, dan industri kehutanan, kata Ashov. 

“Dengan masifnya ekstraksi material yang mengalir dari Indonesia ke Tiongkok, dan dengan celah kebijakan serta peraturan yang nyata yang mengorbankan lingkungan di Indonesia, Tiongkok harusnya memiliki landasan etis yang sangat kuat untuk bersolidaritas dan ikut bertanggung jawab terhadap karhutla yang terjadi di Indonesia,” kata Ashov.

Koalisi ISPA juga mendesak Kedutaan Besar Tiongkok untuk meninjau kembali celah hukum perdagangan antar-negara untuk mencegah bencana yang sama terus berulang. 

“Kami mendesak kepada pemerintah Tiongkok untuk mengaudit dan menindak rantai pasok perdagangan dan pendanaan yang terhubung dengan perusahaan pemicu karhutla di Indonesia,” kata Pengacara publik YLBHI Meila Nurul Fajriah. 

Hingga 21 Oktober 2026, Kementerian Kehutanan telah mengumumkan 32 perusahaan yang ditindak secara administratif terkait kebakaran. Di antaranya pencabutan izin hingga pembekuan dan pemaksaan pemulihan ekosistem. 

Menurut Meila, langkah tersebut harus diikuti dengan membuka data konsesi secara keseluruhan, hasil penyelidikan dan serius menindak perusahaan tersebut dan memulihkan korban. 

"Kami juga meminta pemerintah Tiongkok untuk menelusuri adanya keterkaitan perusahaan Tiongkok dengan karhutla dan menindak dengan serius dan transparan jika ada temuan yang mengarah kesana,” ujarnya.