Bijak Tapi Telat, Hotspot Masih Meluas

BETAHITA.ID - Sesudah api membakar ratusan ribu hektare, Kementerian Kehutanan menerbitkan aturan larangan pembabatan hutan. Surat tersebut bernomor S.422/PHL/PUPH/PHL.03.07/B/10/2026 yang diteken oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti pada 16 Oktober 2026.

Laksmi meminta agar seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menunda sementara seluruh kegiatan pembukaan hutan. “Langkah kebijakan kami sebagai bagian dari paket mitigasi risiko yang harus utuh diketahui dan dilaksanakan,” kata Laksmi Wijayanti kepada Betahita.id pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Mitigasi risiko yang dimaksud Laksmi yakni upaya pemerintah untuk mencegah perluasan api dalam periode rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Beberapa metodenya berupa penundaan kegiatan pembukaan hutan untuk penanaman, termasuk penyiapan lahan yang berpotensi memicu api.

Selagi masa penundaan pembabatan berlangsung, pemegang izin diminta mengutamakan kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla. Korporasi atau koperasi dapat meningkatkan patroli, pemantauan area rawan kebakaran, mendeteksi dini titik panas, pemeliharaan sekast bakar, menyiagakan personel, dan penyiapan sarana pengendalian api.

Seluruh operasional di area PBPH juga harus memperhatikan kondisi cuaca, tingkat kerawanan kebakaran, dan ketersediaan sumber air. Perusahaan lantas diwajibkan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Tujuannya sebagai upaya pencegahan sekaligus penanganan apabila ditemukan indikasi kebakaran.

Sejak pertengahan tahun, pemerintah memang mulai getol melakukan upaya pemadaman api. Mereka tidak hanya menggelar operasi meredakan kebakaran, melainkan rekayasa cuaca, dan penjagaan tinggi muka air gambut. Bahkan Presiden Prabowo Subianto kembali membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) setelah sebelumnya sempat dibubarkan olehnya pada Desember 2024.

Persoalannya, gambut telanjur mengering, menjelma bahan bakar yang menciptakan api raksasa--membakar ratusan ribu hektare hutan dan lahan. Buktinya adalah pelaporan platform Nusantara Atlas yang dikembangkan The TreeMap, mendapati estimasi kebakaran hingga September mencapai 1,9 juta hektare. Dalam periode sama, pemantauan MapBiomas Fire milik Yayasan Auriga Nusantara menemukan luasan karhutla mencapai 1,1 juta hektare.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa aturan pelarangan pembukaan memang diperlukan di kawasan hutan. Apalagi, didapati tutupan lahan terbuka, semak belukar, dan area terfragmentasi di dalam konsesi yang mudah dilahap api.

“Penundaan ini dimaksudkan untuk mengurangi tambahan risiko sekaligus memusatkan sumber daya pemegang izin pada patroli, pencegahan, dan pemadaman,” kata Ristianto ketika dikonfirmasi pada Selasa (20/10/2026).

Menurut Ristianto, kebijakan ini sudah dijalankan pemerintah sejak awal tahun. Dimulai pada 2 Februari dan 2 Juli agar pemegang izin siap siaga menghadapi api. Adapun aturan yang diterbitkan pada 16 Oktober lalu memperketat kesiapan PBPH. Sembari itu, pemerintah terus mengevaluasi efektivitas larangan pembukaan lahan.

Meski penebangan ditunda, namun tidak berarti menghentikan seluruh kegiatan pemanfaatan hutan. Kata dia, kegiatan lain dapat dijalankan yang dipantau pemerintah, diperiksa, dan melalui mekanisme pelaporan melalui Sistem Informasi Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (SIPASHUT).

Apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian, pemerintah bakal menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan. Pemantauannya dijalankan pemerintah melalui plaform SiPongi—sistem informasi peringatan dini berbasis titik panas milik Kementerian Kehutanan. Pemerintah terus memperbarui data ini berbasis penginderaan jauh Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (NASA), Amerika Serikat; Suomi National Polar-orbiting Partnership (SNPP) dan National Oceanic andd Atmospheric Administration (NOAA).

Peningkatan hotspot dan perluasan area terbakar

Meski kebijakan penatausahaan hutan diperketat, tak berarti kebakaran berkurang. Indikasi tersebut muncul dari semakin meningkatnya titik panas atau hotspot di dalam kawasan hutan. “Bahkan, kami banyak menemukan titik panas terkonsentrasi di area PBPH yang sedang dibabat untuk rencana kerja tahunan mereka,” ucap Peneliti Data dan Spasial Yayasan Auriga Nusantara, Andhika Younastya, pada Selasa (20/10/2026).

Merujuk data SiPongi, Andhika mendapati hotspot nasional mencapai 1,2 juta titik yang tersebar di seluruh provinsi. Jumlah itu hanya dihitung dari titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang dan tinggi dalam kurun Januari hingga 19 Oktober 2026. Pada level sedang angkanya mencapai 1,1 juta titik dan tingkat tinggi sekitar 73,1 ribu hotspot.

Bila dilihat dari bulan ke bulan, tampak lonjakan dimulai sejak medio Juli 2026. Kata Andhika, titik panas semula berada di kisaran 17 ribu hotspot pada Juni, lalu melambung 51,9 ribu di bulan berikutnya. Pada Agustus, sensor termal satelit menemukan lonjakan signifikan menjadi 303,6 ribu hotspot.

Pada medio September, tak kunjung surut, bahkan menembus 450,9 ribu titik. Lalu hingga pertengahan Oktober, data bulanannya mencapai 326,7 ribu hotspot dan dimungkinkan masih bertambah. “Data ini mengindikasikan bahwa kerja-kerja pemerintah untuk menanggulangi kebakaran belum tampak hasilnya,” ucap Andhika.

Tidak hanya membedah titik panas, Andhika turut menghitung luasan area terbakar. Dari Januari sampai September, Yayasan Auriga sudah mengidentifikasi 1.103.132 hektare hutan dan lahan yang terbakar.

Lonjakannya linier dengan data bulanan hotspot yang juga mulai meningkat drastis pada Juli. Pada bulan itu, area terbakar sudah menyentuh 155,4 ribu hektare; kemudian mencapai 331,7 hektare pada Agustus; dan seluas 425,3 ribu hektare pada September.

Kata Andhika, kebakaran itu paling banyak tersebar di Pulau Papua seluas 313,7 ribu hektare; Kalimantan seluas 258,1 ribu hektare; Bali dan Nusa Tenggara seluas 227,9 ribu hektare; dan Sumatera seluas 89,8 ribu hektare. Komposisinya tersebar di area penggunaan lain (APL), pertanian dan perkebunan, hutan, dan zona non-vegetasi.

Ristianto Pribadi menyadari kawasan hutan masih menjadi titik sebaran api. Karena itu, melalui SiPongi, pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi bagi pemegang izin yang didapati kebakaran. “Sanksi bisa dijatuhkan sesuai hasil pemeriksaan, termasuk pembekuan hingga pencabutan perizinan,” ucap dia.

Sejauh ini, Kementerian Kehutanan sudah membekukan 32 izin. Dari jumlah itu, 5 perizinan telah dicabut sepenuhnya. Sebanyak 125 subjek hukum juga diproses secara pidana. Sebagian besar di antaranya telah masuk ke tahap penyidikan.

Penegakan hukum ini berbasis dengan alat bukti, satu di antaranya melalui pemantauan SiPongi. Ristianto mencontohkan, dalam rentang 13-19 Oktober, kementeriannya mendapati 29,4 ribu dari 159,9 ribu hotspot, ternyata berada di dalam konsesi. “Meski sebagian besar titik panas nasional tidak berada di dalam konsesi PBPH, namun jumlah ini tetap menjadi perhatian serius pemerintah.”

Bahaya kekeringan yang diabaikan

Peneliti klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, sebetulnya sudah mewanti-wanti ihwal potensi kebakaran. Sejak 19 Maret, dia sudah mengirimkan policy brief ke sejumlah kementerian teknis agar segera mengambil kebijakan mitigasi fenomena El Nino. “Saat itu ilmuwan dengan pemodelan dan tools yang dikembangkan telah mampu memprediksinya.”

Waktu itu, Erma sudah menyebut El Nino super atau Godzilla. Penamaannya untuk menggambarkan kekuatan suhu permukaan laut yang melebihi 2 derajat Celsius. Kondisi ini serupa dengan peristiwa karhutla pada 1997 dan 2015 yang membakar jutaan hektare hutan dan lahan.

Prediksi Erma tersebut sedang dibuktikan oleh panas dan kekeringan yang semakin ekstrem. Indeks Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) menemukan Kalimantan dan Papua menghadapi panas paling tinggi dibandingkan pulau-pulau lain. Di Kabupaten Merauke, misalnya, kekeringan akan berlangsung terus-menerus hingga 20 Desember. “Artinya hingga periode itu tidak ada hujan sama sekali,” ucap dia.

Perhitungan Relative Oceanic Nino Index (RONI) milik NOAA juga menguatkan temuan BRIN melalui pemantauan kenaikan suhu permukaan laut. Dalam rangkaian data triwulan, suhunya mencapaai 1,7 derajat Celsius pada periode Juli-Agustus-September (JAS). Suhu permukaan air laut itu lebih besar ketimbang periode yang sama pada 2015 yang hanya 1,5 derajat Celsius.

RONI merupakan salah satu alat ukur untuk melacak besaran fenomena El Nino. Metodenya mutakhir karena pengukuran suhu permukaan air laut berdasarkan rata-rata 30 tahun. Sederhananya, RONI berfungsi membandingkan antara anomali suhu di perairan Pasifik tropis dan anomali pada seluruh samudra tropis.

Peneliti Meteorologi dan Klimatologi BRIN, Eddy Hermawan, memberi gambaran El Nino dengan cara yang lebih ekstrem. Dia menyebut fenomena kekeringan 2026-2027 tidak serupa El Nino 2015 atau 1997. “Tapi justru mirip dengan El Nino 1982-1983,” ucap Eddy.

Data RONI 6.0 pada 1982-1983, secara berturut-turut terjadi anomali rata-rata suhu permukaan laut yang mencapai puncaknya 2,4 hingga 2,5 derajat Celsius. Fenomena saat itu memicu cuaca ekstrem yang masif di seluruh belahan bumi. Dampak bagi Indonesia adalah karhutla yang estimasinya melebihi 3 juta hektare.

Menurut Eddy, proyeksi dia tidak berlebihan setelah menggabungkan sejumlah pemodelan yang dikembangkan NOAA, Southern Oscillation Index (SOI), Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), Bureau of Meteorology (BOM), dan dari lembaga lainnya.

Hasilnya, puncak El Nino memang berlangsung pada Oktober-November 2026. Namun, kekeringan akan terus berlanjut hingga Februari-Maret 2027. Suhu permukaan laut saat itu diprediksi bakal berada di kisaran 2 derajat Celsius atau persis dengan catatan Agustus-September 2026.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani sebelumnya juga telah memprediksi suhu permukaan laut wilayah 3.4 Samudra Pasifik bakal meningkat drastis. Pada periode JAS, indeks El Nino akan mencapai 2,63 derajat Celsius. Kemudian data Indian Ocean Dipole (IOD) di Samudra Hindia akan berada pada 0,37 derajat Celsius.

“Kombinasi fenomena El Nino dan IOD yang terjadi bersamaan ini memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia,” ucap Faisal pada Selasa, 22 September lalu.