COP17 Biodiversitas: Perlu Ada Reformasi Insentif Fiskal

BETAHITA.ID - Negara-negara pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, termasuk Indonesia, mengucurkan subsidi triliunan rupiah untuk praktik yang berisiko merusak lingkungan (harmful subsidies). Pegiat lingkungan mendesak agar pemerintah di seluruh dunia mereformasi pemberian insentif untuk melindungi keanekaragaman hayati. 

Giorgio Budi Indrarto dari Madani Berkelanjutan mengatakan, saat ini hanya sedikit negara pemilik hutan hujan tropis berkomitmen mengurangi  anggaran subsidi yang merusak alam. Sebaliknya, dana subsidi justru dikucurkan untuk mendukung perkebunan dan industri ekstraktif yang memicu deforestasi.  

“Pemerintah memegang uangnya tetapi bergerak ke arah yang salah. Insentif fiskal yang salah arah turut memperparah kerusakan ekosistem sekaligus hilangnya keanekaragaman hayati,” kata Giorgio, dalam acara diskusi pendukung di Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD COP17) yang berlangsung di Yerevan, Armenia, Senin 19 Oktober 2026. 

Berdasarkan analisis spasial Madani Berkelanjutan, terdapat 5,9 juta hektare area konservasi kunci di dalam kawasan konsesi. Sekitar 35 persen atau 2,12 juta hektare merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Pangan dan Energi. Madani memprediksi pengembangan B50 membutuhkan lahan seluas 4,1-11,2 juta hektare. 

Menurut Giorgio, angka luasan tersebut berpengaruh pada besaran subsidi untuk pengembangan biodiesel dan hilirisasi perkebunan. Adapun insentif fiskal diberikan untuk mencapai ambisi pemerintah dalam pencampuran biodiesel dari 40 persen (B40) menjadi 50 persen (B50) sebesar Rp50,3 triliun, berdasarkan laporan tahunan 2025 Badan Pengelola Dana Perkebunan.  

“Pemberian insentif ini berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan dan deforestasi,” kata Giorgio. 

Menurut Giorgio, pemberian subsidi bagi praktik yang merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati bertolak belakang dengan Target 18 Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal. Target tersebut mengharuskan pemerintah mengidentifikasi, menghapus, menghentikan secara bertahap atau mereformasi insentif—termasuk subsidi—yang merugikan keanekaragaman hayati minimal US$500 miliar hingga 2030. 

Di sisi lain, Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal itu mengharuskan adanya peningkatan insentif positif bagi konservasi dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.  

“Pemerintah harus berani mereformasi pemberian subsidi untuk melindungi keanekaragaman hayati,” ujarnya. 

Indonesia telah memetakan Target 18 ke dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Dokumen itu berkaitan erat dengan perlindungan, pemeliharaan, dan pengelolaan ekosistem penting di Indonesia. 

Antropolog sekaligus konsultan Foundation for Conservation and Sustainable Development (FCDS) Kolombia, Liliana Duica Amaya, mengatakan selama ini sektor pertanian menerima dukungan yang sangat besar dari pemerintah. Subsidi tersebut mendorong penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan.  Akibatnya, saluran air tercemar dan kualitas tanah menurun.

“Subsidi besar-besaran dalam sektor pertanian juga mendorong praktik pertanian monokultur dan perluasan lahan pertanian ke dalam kawasan hutan dan habitat alami satwa liar,” kata Liliana.  

Direktur Institute of Socioeconomic Studies (INESC), Carolina Alves, mengungkap kesenjangan insentif berbasis energi di Brasil. Sebagai rumah bagi lebih dari separuh ekosistem Amazon, Brasil menjadi negara pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia. Di cekungan Amazon, ekosistem penting terus menghilang karena deforestasi dan degradasi yang dipicu oleh aktivitas antropogenik yang tidak berkelanjutan.  

Kondisi itu mendorong INESC selama satu dekade terakhir menganalisis kesenjangan insentif lingkungan di Brasil. Mereka menemukan lebih dari dua kali lipat subsidi sumber terbarukan dialokasikan ke bahan bakar fosil. “Tantangan terbesar insentif bukan soal mencari lebih banyak uang untuk alam, tapi bagaimana menghentikan aliran dana yang justru mempercepat kehancurannya,” kata Carolina.