Celana Kendor di Pertemuan Karhutla Presiden Prabowo

BETAHITA.ID - Hanya empat jam perbincangan soal inisiatif pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Istana Presiden. Para pakar gambut yang diboyong mendadak pun terpaksa berpakaian ala kadarnya, demi memenuhi protokol istana. Ujung pertemuan itu adalah menghidupkan lembaga pengelolaan gambut, ampuhkah mengendalikan api di masa depan?

Azwar Maas tak mengira kedatangannya ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) berujung pada pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. 

Kala itu Senin (34/9/2026), ia datang bersama 21 pakar dan satu lembaga pegiat gambut membahas pencegahan kebakaran. Namun baru satu sesi Forum Group Discussion (FGD) berjalan penyelenggara mengumumkan, presiden berkehendak bertemu seluruh mereka.

“Saya jadi moderator di sesi kedua, tapi jam setengah 12.00 WIB presentasi harus selesai karena sore dipanggil ke istana. Itu kejutan,” ujarnya ketika berbincang dengan redaksi.

Undangan istana ini menjadi angin segar sekaligus merepotkan karena mereka harus memenuhi protokol berpakaian tamu istana. Para tamu harus memakai batik lengan panjang dan celana panjang hitam. 

Tak semua ahli berpakaian seperti itu. Azwar sendiri sudah mengenakan batik berlengan panjang tetapi celananya berwarna biru. 

Pihak kemenristekdikti yang berusaha membantu penyediaan pakaian hanya menemukan celana hitam berukuran 34 sementara ukuran celana Azwar 31.

“Untungnya ada tali yang bisa dipakai supaya tidak melorot,” ucapnya. 

Alhasil pertemuan di istana itu diikutinya dengan celana kendor. 

Tapi soal ukuran celana baginya bukan urusan penting. Undangan presiden menjadi fase penting penanganan pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Api karhutla merajalela di hutan-hutan seantero Indonesia sejak Agustus 2026, terutama di kawasan gambut.

Analisis Pantau Gambut menunjukkan sepanjang Agustus 2026, titik panas (hotspot) di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) melonjak 1.006,6 persen menjadi 166.728 titik dibandingkan bulan sebelumnya (15.067 titik panas). Jumlah titik panas sepanjang Agustus menyumbang sekitar 78,6 persen dari total keseluruhan 212.156 titik selama periode Januari–Agustus 2026.

Pada September, titik panas memang mereda. Sepanjang periode 1–14 September 2026, Pantau Gambut mencatat sebanyak 139.378 titik panas tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 

Namun ancaman api ini tidak berhenti, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kekeringan dampak El Nino masih terus berjalan hingga pertengahan 2027. Prediksi curah hujan untuk bulan Oktober pun masih dalam kategori di bawah normal. 

Para pakar menyiapkan poin penanganan karhutla dan memaparkan selepas asar selama kurang lebih tiga jam kepada Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Kepala BRIN, dan Kapolri (yang saat itu masih dijabat oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo) menunduk sambil menoreh tinta di kertas. 

Satu yang diingat oleh Azwar, kalau saja pertemuan ini terjadi delapan bulan sebelumnya, mungkin api tak mengamuk seperti sekarang. 

Pembentukan Badan Pengelola Gambut di Tengah Bara

Ujung pertemuan itu adalah inisiatif pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Namun proses pembentukan badan ini tak sekilat undangan untuk para ahli, dasar hukum belum disusun. 

Kementerian Kehutanan menindaklanjuti dengan menggelar Workshop Pembentukan BPGMN dengan mengundang lebih banyak pihak, seperti lembaga pegiat lingkungan dan akademisi, termasuk 22 pakar yang bertemu presiden, pada 1-2 Oktober 2026.

Direktur Pusat Pengembangan IPTEK dan Inovasi Gambut (PPIIG) Universitas Palangka Raya, Hendrik Segah, yang juga turut dalam pertemuan dan workshop itu, menyebutkan para pakar memberikan menekankan pendekatan ekosistem (KHG) dalam pengelolaan gambut. Menurutnya pendekatan ini penting untuk menentukan wilayah kerja, prioritas intervensi, perencanaan, pemulihan, perlindungan, pengendalian, serta monitoring.

KHG merupakan ekosistem gambut utuh yang dibatasi oleh dua sungai, sungai dengan laut, dan/atau rawa. Hamparan gambut dipandang melalui basis lanskap hidrologi berdasar nama sumber air penanda batasnya sehingga memudahkan pengelolaan air dan restorasi gambut secara menyeluruh tanpa terikat batas administratif.

“Pendekatan hulu-hilir juga harus menjadi bagian dari cara kerja BP-GMN. Dengan demikian, intervensi tidak berhenti pada kegiatan restorasi di suatu lokasi, tetapi melihat hubungan antara tata air, penggunaan lahan, aktivitas masyarakat, pemegang izin, kawasan hutan, APL, hingga dampak sosial dan ekonomi,” ucapnya melalui pesan.

Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian, menyebutkan forum itu masih menjaring semua pendapat. Satu hal yang terpenting adalah perlindungan dan pemulihan berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). 

Analisis Pantau Gambut menyebutkan sekitar 24,2 juta hektare Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia, sebesar 16,4 juta ha berada dalam kondisi rentan terbakar. Sekitar 6 juta hektare memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir. 

Data ini menunjukkan rusaknya fungsi hidrologis pada suatu lanskap. Drainase, pembukaan tutupan lahan, pembangunan kanal, dan konversi peruntukan lahan dapat menurunkan kemampuan gambut mempertahankan kelembapannya sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran pada kemarau dan banjir pada musim hujan. 

“Makanya salah satu masukan Pantau Gambut pada pertemuan tersebut adalah perlindungan dan pemulihan berbasis KHG,” ucapnya.

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut bertumpu pada UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2016. 

Dokumen yang diperoleh redaksi menyebutkan workshop ini terbagi dalam dua komisi, kelembagaan dan program. Pada komisi kelembagaan menghasilkan 12 rumusan. Sedangkan komisi program menghasilkan 3 rumusan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan akan mengirimkan pengajuan surat izin prakarsa untuk penerbitan Perpres pembentukan BPGMN berdasarkan hasil workshop itu.

Menurutnya pelibatan akademisi dinas kehutanan dan lingkungan hidup daerah, organisasi masyarakat sipil, pemerhati gambut, serta kementerian dan lembaga terkait menunjukkan pembentukan badan ini bersifat partisipatif. 

“Artinya kita ingin betul-betul bahwa hasil ini adalah hasil yang bersifat partisipatif, bottom-up process. Kita dengarkan,” ujarnya. 

Kebakaran Berulang di Kawasan Restorasi Gambut 

Putra dari Pantau Gambut mengingatkan BPGMN memiliki kerja yang panjang. Catatan Pantau Gambut menyebutkan membesarnya karhutla di Indonesia tak lepas dari eksploitasi kawasan gambut. 

Kala itu Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare di Kalimantan Tengah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soeharto sejak 1996. Data Bappenas-ADB menyebutkan kebakaran pada di Indonesia pada tahun 1997/1998 mencapai 2,1 juta ha yang tersebar di Sumatra, Kalimantan dan Papua.

Kebakaran lantas terus berulang hingga kemudian terjadi kebakaran lahan gambut hebat pada tahun 2015 yang menghanguskan lahan gambut seluas 194.787,88 ha. 

Bencana ini yang kemudian memaksa pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut melalui PP No 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta membentuk 

Keberulangan terus terjadi, pada 2019 kebakaran gambut mencapai 711.927,30 ha. Presiden Joko Widodo kemudian memperluas BRG menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melalui Perpres No 120 Tahun 2020 pada 22 Desember 2020. 

Masa tugas BRGM berakhir pada 31 Desember 2024 dan resmi dibubarkan melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-175/M/D-1/HK.03.00/04/2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo. 

Pembubaran ini yang membuat data gambut dan karhutla berserak tanpa ada koordinasi. Alhasil ketika peringatan karhutla imbas godzilla El Nino, tak ada satu pun dari pemerintah yang menanggapi secara konkrit. 

Namun menurut Putra, BPGMN memiliki tugas tak enteng. Terbukti keberulangan kebakaran terus terjadi di 372 KHG dari rentang 2015 hingga 2025. Total area terbakar (burn area) pada rentang itu mencapai 3.075.072,528 ha.

“Artinya ada kawasan-kawasan yang menjadi lokasi proyek BRG maupun BRGM masih terjadi kebakaran berulang,” ucap dia. 

Hal ini menunjukkan bahwa kerja belum selesai. Apalagi saat ini api terus membara di hutan-hutan di Indonesia.