IESR Minta Pemerintah Benahi Pasokan BBM dan Keandalan Listrik

BETAHITA.ID - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik berulang sepanjang 2026 menunjukkan kesenjangan antara target ketahanan energi pemerintah dan layanan yang diterima masyarakat, demikian menurut Institute for Essential Services Reform (IESR). Memasuki tahun ketiga pemerintah Prabowo-Gibran, IESR mendesak pembenahan pasokan sumber energi, termasuk BBM, pemulihan keandalan listrik, dan percepatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW dengan hasil yang terukur. 

IESR menganggap, upaya pemerintah menjaga harga energi di tengah lonjakan harga minyak dunia, memperluas akses listrik, serta meluncurkan program pembangunan PLTS 100 GW, memang patut diapresiasi. Walau begitu, keberhasilan agenda ketahanan energi harus diukur dari ketersediaan eergi yang dapat diakses masyarakat sehari-hari. 

“Ukuran paling mendasar ketahanan energi adalah apakah masyarakat dapat memperoleh energi saat membutuhkan dengan harga yang mampu mereka bayar. Kelangkaan BBM dan pemadaman listrik yang berulang menunjukkan bahwa kemampuan menjaga pasokan dan distribusi energi masih perlu diperbaiki secara serius,” ujar Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO) IESR, Selasa (20/10/2026). 

Fabby mengatakan, kelangkaan BBM di berbagai daerah sejak Mei 2026, termasuk di Malang Raya dan Bali pada Oktober, menunjukkan persoalan serius dalam pengelolaan cadangan operasional dan distribusi energi. Gangguan ini berdampak langsung terhadap pekerja transportasi, pelaku usaha kecil, dan rumah tangga yang bergantung pada BBM bersubsidi. 

Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM masih tinggi. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Juni 2026, kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. 

Meski kapasitas kilang Balikpapan ditingkatkan, kebutuhan impor diperkirakan masih mencapai 20 juta kiloliter. Sementara itu, produksi minyak mentah dan kondensat pada Januari–Juli 2026 hanya mencapai 547 ribu barel per hari, masih jauh dari target 1 juta barel per hari. 

Menurut Fabby, pemerintah perlu mengevaluasi kembali target produksi minyak dan mengalihkan sebagian sumber daya untuk mengendalikan permintaan BBM melalui efisiensi kendaraan, penyediaan transportasi publik, elektrifikasi transportasi, serta penyediaan fasilitas mobilitas nonmotor seperti trotoar dan jalur sepeda. Langkah ini juga penting untuk mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi akibat gejolak harga minyak dunia. 

"Menahan harga energi dapat melindungi konsumen dalam jangka pendek, tetapi biaya pengadaan tetap harus ditanggung badan usaha atau anggaran negara. Karena itu, perlindungan kelompok rentan perlu berjalan bersama reformasi subsidi dan pengurangan ketergantungan pada BBM," ujar Fabby.

Fabby menuturkan, keandalan listrik juga menjadi persoalan mendesak. Di sektor listrik, gangguan di Sumatra dan pemadaman bergilir di Sulawesi menunjukkan perlunya evaluasi kesiapan pembangkit, pasokan energi primer, cadangan operasi, serta jaringan transmisi dan distribusi. 

Penambahan kapasitas pembangkit harus disertai pemeliharaan, sistem operasi yang fleksibel, dan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem. Perencanaan listrik juga perlu memperhitungkan risiko iklim, memperluas pembangkit terdistribusi, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada pembangkit fosil. 

Di tengah tantangan tersebut, imbuh Fabby, IESR memandang program PLTS 100 GW sebagai peluang strategis untuk memperkuat ketahanan energi, mengurangi penggunaan BBM dan batu bara, serta memperluas akses listrik. Namun dengan kapasitas terpasang PLTS yang masih di angka 1,5 GW hingga April 2026 dan rancangan peraturan presiden yang masih dalam harmonisasi pada awal Oktober, pemerintah perlu segera memastikan regulasi, pembiayaan, kesiapan jaringan, dan sistem penyimpanan energi. 

Tiga prioritas perbaikan ketahanan energi

Fabby berkata, ada tiga perbaikan yang perlu diprioritaskan oleh Prabowo-Gibran pada tahun ketiga pemerintahannya. Pertama, pulihkan pasokan BBM dan benahi distribusi serta subsidi. Pemerintah bersama Pertamina perlu menormalkan pasokan BBM seluruh wilayah terdampak, membuka informasi stok dan gangguan distribusi kepada publik, memperkuat cadangan operasional dan sistem peringatan dini, serta melakukan evaluasi independen atas rantai pasok pengadaan hingga penyaluran. 

"Reformasi subsidi perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap melindungi kelompok rentan, disertai pengurangan ketergantungan pada BBM melalui perluasan pilihan moda transportasi terutama dengan transportasi publik dan elektrifikasi," tutur Fabby. 

Kedua, memperbaiki keandalan sistem kelistrikan. Pemerintah perlu memastikan adanya audit teknis independen terhadap pemadaman besar dan gangguan berulang sepanjang 2026. Hasilnya harus ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan yang transparan dan terukur, termasuk penguatan jaringan transmisi dan distribusi, kesiapan pembangkit, cadangan operasi, serta penerapan teknologi jaringan cerdas dan penyimpanan energi. 

Ketiga, mempercepat implementasi PLTS 100 GW dengan target yang terukur, termasuk pengurangan energi fosil. Presiden perlu segera menetapkan peraturan presiden sebagai landasan pelaksanaan program, memastikan pembagian tanggung jawab antarinstansi, dan  menyelaraskan program dengan Rencana Umum Energi Nasional. 

Pengembangan PLTS skala besar, atap, elektrifikasi desa, dan de-dieselisasi harus membuka ruang partisipasi pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat dengan model pengadaan yang transparan dan kompetitif. Kemajuan program juga perlu dilaporkan secara berkala, termasuk kapasitas yang telah beroperasi, biaya investasi, dan pengurangan konsumsi BBM dan batu bara. 

Fabby berpendapat, bahwa ketahanan energi tidak dapat dibangun hanya dengan meningkatkan produksi energi fosil atau mempertahankan subsidi. Indonesia membutuhkan sistem energi yang lebih beragam, efisien, andal, dan semakin mengandalkan sumber energi domestik yang berkelanjutan. 

“Memasuki tahun ketiga pemerintahan, masyarakat membutuhkan perbaikan nyata yakni BBM tersedia, listrik andal, dan biaya energi tetap terjangkau. Percepatan energi terbarukan harus menghasilkan perbaikan tersebut, bukan agenda yang berjalan terpisah,” ucap Fabby.